Jakarta – Thailand berencana memberikan “lampu hijau” bagi ekspatriat kaya raya untuk memiliki tanah sebagai tempat tinggal (properti). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dengan cara menarik satu juta penduduk baru  dari luar negeri.

“Departemen Pertanahan sedang menyusun peraturan untuk memungkinkan kepemilikan tanah. Kebijakan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk membujuk orang asing yang kaya untuk tinggal lama guna menopang perekonomian,” jelas Juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana sebagaimana dikutip dari bangkokpost.com, baru-baru ini.

Thailand selama beberapa dekade telah menjadi tujuan populer bagi ekspatriat untuk investasi, pensiun dan untuk memulai usaha kecil. Namun, ada pembatasan kepemilikan tanah bagi orang asing.

“Tunduk pada persetujuan kabinet, warga negara asing akan diizinkan untuk memiliki hingga satu rai (0,16 hektar) mulai September. Syaratnya, mereka menginvestasikan 40 juta baht atau lebih di properti, sekuritas, atau dana Thailand selama tiga tahun,” kata Wangboonkongchana.

Pemerintah Negeri Gajah Putih ini ingin menarik lebih banyak pekerja terampil dan pensiunan. Aturan tersebut nantinya akan mencakup beberapa manfaat pajak dan visa 10 tahun.

Setelah lima tahun, skema ini akan ada peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk menambah satu triliun baht ke perekonomian. Selain itu, bertujuan pula untuk meningkatkan investasi sebesar 800 miliar baht.

Pemerintah Thailand mengharapkan ekonomi tumbuh 3,5% tahun ini dan mencapai tingkat pra-pandemi pada 2023.

Pro dan Kontra

Kalangan akademisi, sektor swasta dan organisasi non-pemerintah menyatakan reaksi beragam terhadap rencana pemerintah tersebut.

Sanan Angubolkul, Ketua Kamar Dagang Thailand, mengatakan visa penduduk jangka panjang akan memberikan keuntungan bagi sektor konstruksi dan pengembangan real estat.

Adapun nilai tahunan sektor properti mencapai 800-900 miliar baht. Menurut perkiraan, nilainya akan meningkat dua kali lipat mencapai sekitar 8% -9% dari PDB. Jika 100.000 orang asing terpikat oleh skema tersebut, mereka akan menghasilkan investasi senilai setidaknya 4 triliun baht.

Sementara itu, Nipon Puapongsakorn, peneliti dari Thailand Development Research Institute (TDRI), mengatakan negara itu tidak kekurangan dana. Tetapi, perlu adanya kebijakan yang komprehensif untuk menopang kepercayaan investor.

“Modal asing… jadi apa? Ini jangka pendek. Pemerintah harus menciptakan lingkungan investasi dan memperbaiki undang-undang agar investor merasa layak berbisnis di sini,” tegas Nipon. (SAN)