Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Thailand Beri “Lampu Hijau” Ekspatriat Miliki Properti

Thailand Beri “Lampu Hijau” Ekspatriat Miliki Properti

  • calendar_month Kamis, 11 Agt 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Thailand berencana memberikan “lampu hijau” bagi ekspatriat kaya raya untuk memiliki tanah sebagai tempat tinggal (properti). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dengan cara menarik satu juta penduduk baru  dari luar negeri.

“Departemen Pertanahan sedang menyusun peraturan untuk memungkinkan kepemilikan tanah. Kebijakan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk membujuk orang asing yang kaya untuk tinggal lama guna menopang perekonomian,” jelas Juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana sebagaimana dikutip dari bangkokpost.com, baru-baru ini.

Thailand selama beberapa dekade telah menjadi tujuan populer bagi ekspatriat untuk investasi, pensiun dan untuk memulai usaha kecil. Namun, ada pembatasan kepemilikan tanah bagi orang asing.

“Tunduk pada persetujuan kabinet, warga negara asing akan diizinkan untuk memiliki hingga satu rai (0,16 hektar) mulai September. Syaratnya, mereka menginvestasikan 40 juta baht atau lebih di properti, sekuritas, atau dana Thailand selama tiga tahun,” kata Wangboonkongchana.

Pemerintah Negeri Gajah Putih ini ingin menarik lebih banyak pekerja terampil dan pensiunan. Aturan tersebut nantinya akan mencakup beberapa manfaat pajak dan visa 10 tahun.

Setelah lima tahun, skema ini akan ada peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk menambah satu triliun baht ke perekonomian. Selain itu, bertujuan pula untuk meningkatkan investasi sebesar 800 miliar baht.

Pemerintah Thailand mengharapkan ekonomi tumbuh 3,5% tahun ini dan mencapai tingkat pra-pandemi pada 2023.

Pro dan Kontra

Kalangan akademisi, sektor swasta dan organisasi non-pemerintah menyatakan reaksi beragam terhadap rencana pemerintah tersebut.

Sanan Angubolkul, Ketua Kamar Dagang Thailand, mengatakan visa penduduk jangka panjang akan memberikan keuntungan bagi sektor konstruksi dan pengembangan real estat.

Adapun nilai tahunan sektor properti mencapai 800-900 miliar baht. Menurut perkiraan, nilainya akan meningkat dua kali lipat mencapai sekitar 8% -9% dari PDB. Jika 100.000 orang asing terpikat oleh skema tersebut, mereka akan menghasilkan investasi senilai setidaknya 4 triliun baht.

Sementara itu, Nipon Puapongsakorn, peneliti dari Thailand Development Research Institute (TDRI), mengatakan negara itu tidak kekurangan dana. Tetapi, perlu adanya kebijakan yang komprehensif untuk menopang kepercayaan investor.

“Modal asing… jadi apa? Ini jangka pendek. Pemerintah harus menciptakan lingkungan investasi dan memperbaiki undang-undang agar investor merasa layak berbisnis di sini,” tegas Nipon. (SAN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi Perhotelan Bali

    Penerbangan Internasional Kembali Dibuka, Perhotelan Bali Bakal Menggeliat

    • calendar_month Sabtu, 26 Mar 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Sektor perhotelan Bali diprediksi bakal menggeliat pasca kebijakan pembukaan penerbangan Internasional menuju Pulau Dewata. Berdasarkan Market Insights dari firma manajemen investasi Colliers, kebijakan tersebut akan mempengaruhi performa dan tingkat hunian di Bali. “Peraturan yang terus berubah sesuai keadaan menjadi salah satu aspek yang sering menjadi pertimbangan wisatawan. Namun, dibalik tantangan tersebut, ada peluang […]

  • Ilustrasi industri properti (Foto: Dok APL)

    Ekonomi Tumbuh 7,07%, Industri Properti Tumbuh Berapa?

    • calendar_month Kamis, 5 Agt 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2021 mencapai Rp4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.772,8 […]

  • Reforma Agraria Solusi Atasi Konflik Pertanahan

    Reforma Agraria Solusi Atasi Konflik Pertanahan

    • calendar_month Selasa, 13 Apr 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat, Surya Tjandra menegaskan bahwa reforma agraria merupakan solusi penyelesaian konflik pertanahan. Selain itu, reforma agraria juga menjadi bagian dari upaya pembangunan daerah melalui tata ruang, pengembangan potensi pariwisata, pertanian, perkebunan serta komoditas ekspor hingga redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Salah satu contoh pembangunan wilayah melalui […]

  • Pemutakhiran Data, Gelegar Rejeki Tapera Periode Kedua Digelar

    Pemutakhiran Data, Gelegar Rejeki Tapera Periode Kedua Digelar

    • calendar_month Senin, 31 Okt 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar pengundian “Gelegar Rejeki Tapera” Periode ke-2 untuk hadiah berupa 7 tablet Samsung A8 dan 20 HP Samsung A03 di Kantor BP Tapera, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2022). Pengundian “Gelegar Rejeki Tapera” periode ke-2 ini diselenggarakan dalam rangka percepatan pemutakhiran data (khusus PNS/ASN) dan diikuti […]

  • Ilustrasi bangunan hijau

    Pemerintah Komit Wujudkan Bangunan Hijau dan Hunian Cerdas

    • calendar_month Jumat, 26 Nov 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkelanjutan termasuk bangunan gedung hijau. Hal itu tertuang di dalam salah satu Visium Kementerian PUPR 2030 yakni tercapainya 100% hunian cerdas (smart living). Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya […]

  • PBG Terkatung-katung, Perizinan Properti Terancam Lockdown

    PBG Terkatung-katung, Perizinan Properti Terancam Lockdown

    • calendar_month Senin, 17 Jan 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pelayanan publik terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih terkatung-katung sejak Agustus 2021 silam sehingga perizinan properti terancam lockdown. Pemerintah bersama pemangku kepentingan berupaya mengurai permasalahan pelayanan publik di sektor industri properti. “Kami berharap ada solusi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mendorong percepatan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi PBG. Produk hukum di level daerah […]

Translate »
expand_less