Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Thailand Beri “Lampu Hijau” Ekspatriat Miliki Properti

Thailand Beri “Lampu Hijau” Ekspatriat Miliki Properti

  • calendar_month Kamis, 11 Agt 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Thailand berencana memberikan “lampu hijau” bagi ekspatriat kaya raya untuk memiliki tanah sebagai tempat tinggal (properti). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dengan cara menarik satu juta penduduk baru  dari luar negeri.

“Departemen Pertanahan sedang menyusun peraturan untuk memungkinkan kepemilikan tanah. Kebijakan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk membujuk orang asing yang kaya untuk tinggal lama guna menopang perekonomian,” jelas Juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana sebagaimana dikutip dari bangkokpost.com, baru-baru ini.

Thailand selama beberapa dekade telah menjadi tujuan populer bagi ekspatriat untuk investasi, pensiun dan untuk memulai usaha kecil. Namun, ada pembatasan kepemilikan tanah bagi orang asing.

“Tunduk pada persetujuan kabinet, warga negara asing akan diizinkan untuk memiliki hingga satu rai (0,16 hektar) mulai September. Syaratnya, mereka menginvestasikan 40 juta baht atau lebih di properti, sekuritas, atau dana Thailand selama tiga tahun,” kata Wangboonkongchana.

Pemerintah Negeri Gajah Putih ini ingin menarik lebih banyak pekerja terampil dan pensiunan. Aturan tersebut nantinya akan mencakup beberapa manfaat pajak dan visa 10 tahun.

Setelah lima tahun, skema ini akan ada peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk menambah satu triliun baht ke perekonomian. Selain itu, bertujuan pula untuk meningkatkan investasi sebesar 800 miliar baht.

Pemerintah Thailand mengharapkan ekonomi tumbuh 3,5% tahun ini dan mencapai tingkat pra-pandemi pada 2023.

Pro dan Kontra

Kalangan akademisi, sektor swasta dan organisasi non-pemerintah menyatakan reaksi beragam terhadap rencana pemerintah tersebut.

Sanan Angubolkul, Ketua Kamar Dagang Thailand, mengatakan visa penduduk jangka panjang akan memberikan keuntungan bagi sektor konstruksi dan pengembangan real estat.

Adapun nilai tahunan sektor properti mencapai 800-900 miliar baht. Menurut perkiraan, nilainya akan meningkat dua kali lipat mencapai sekitar 8% -9% dari PDB. Jika 100.000 orang asing terpikat oleh skema tersebut, mereka akan menghasilkan investasi senilai setidaknya 4 triliun baht.

Sementara itu, Nipon Puapongsakorn, peneliti dari Thailand Development Research Institute (TDRI), mengatakan negara itu tidak kekurangan dana. Tetapi, perlu adanya kebijakan yang komprehensif untuk menopang kepercayaan investor.

“Modal asing… jadi apa? Ini jangka pendek. Pemerintah harus menciptakan lingkungan investasi dan memperbaiki undang-undang agar investor merasa layak berbisnis di sini,” tegas Nipon. (SAN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dikeluhkan Wapres, HUD Institute Beri Masukan Program Hunian MBR

    Dikeluhkan Wapres, HUD Institute Beri Masukan Program Hunian MBR

    • calendar_month Sabtu, 13 Feb 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman dan Pembangunan Perkotaan (LP P3) mengusulkan tujuh masukan guna mendorong penyediaan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saran lembaga think tank yang dikenal The Housing and Urban Development (HUD) Institute, merespons pernyataan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin soal masih banyaknya problem di sektor perumahan rakyat. “Tetapkan kebijakan perumahan rakyat […]

  • Pemerintah memastikan insentif PPN DTP properti dilanjutkan pada tahun 2025.

    Asyik! Pemerintah Pastikan Insentif PPN DTP Properti Lanjut Tahun Depan

    • calendar_month Senin, 16 Des 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah memberikan kepastian terkait keberlanjutan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar. Insentif tersebut tertuang dalam Paket Stimulus Ekonomi untuk berbagai kelas masyarakat. “Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah […]

  • Sofyan Djalil Bongkar Tindak Tanduk dan Modus Mafia Tanah

    Sofyan Djalil Bongkar Tindak Tanduk dan Modus Mafia Tanah

    • calendar_month Senin, 13 Des 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah berhasil mengungkap modus-modus dan praktik yang dilakukan oleh mafia tanah. Lalu seperti apa tindak tanduk mafia tanah? “Mafia tanah itu penjahat yang gunakan tanah sebagai objek kejahatan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam siaran persnya, Senin (13/12). Menurut dia, berbagai oknum terlibat […]

  • kondisi properti

    Kondisi Properti Masih Wait and See

    • calendar_month Minggu, 5 Jun 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Akselerasi pemulihan ekonomi di tanah air dan menunjukkan tren yang sangat positif sejak akhir Februari 2022. Namun, mulai membaiknya situasi perekonomian nasional saat ini belum diikuti oleh sektor properti. Hal ini terlihat dari penurunan permintaan dan suplai dari penyedia properti yang terlihat bersikap wait and see. “Turunnya permintaan karena faktor musiman didukung data […]

  • Presiden Pastikan Indonesia Siap Sambut Tamu G20

    Presiden Pastikan Indonesia Siap Sambut Tamu G20

    • calendar_month Rabu, 9 Nov 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia siap untuk menyambut para tamu dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20) pada 15-16 November 2022 mendatang di Provinsi Bali. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau secara langsung sejumlah lokasi penyelenggaraan KTT G20. “Jadi ini sudah H-7. Saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang […]

  • sengketa tanah

    Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Prioritas Kementerian ATR/BPN

    • calendar_month Minggu, 14 Agt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyatakan komitmennya dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Penyelesaian masalah tersebut merupakan salah satu tugas prioritas Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang menangani administrasi pertanahan. Hal ini sejalan dengan mandat Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN. “Sesuai dengan perintah Bapak […]

Translate »
expand_less