Urus Izin Tanah, Pengembang Bakal Wajib Gabung Asosiasi

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengakomodasi masukan bahwa pengembang yang akan mengajukan penerbitan perizinan pertanahan harus tergabung dalam asosiasi developer. Usulan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) ini bertujuan mengantisipasi praktik pengembang nakal yang merugikan konsumen.
“REI mengusulkan agar dalam penerbitan perizinan di Kementerian ATR/BPN, mesti ada persyaratan yang mewajibkan pengembang menjadi anggota asosiasi perumahan,” ungkap Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Bidang Tata Ruang Hari Ganie, kepada industriproperti.com di Jakarta, Selasa, 6 Maret 2021.
Hari menyebut, saat ini tercatat setidaknya 20 asosiasi pengembang perumahan yang terdaftar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Developer yang akan mengajukan perizinan pertanahan dapat memilih menjadi anggota salah satu asosiasi resmi yang terdaftar di Kementerian PUPR,” ujarnya.
Anggota Asosiasi
Menurut Hari, kepesertaan developer sebagai anggota asosiasi pengembang perumahan adalah hal mutlak. “Hal ini penting guna menghindari pengembang nakal yang tidak ikut asosiasi dan tidak melayani kepentingan konsumen dengan baik,” ucap Hari seraya menambahkan,
“Menteri ATR/Kepala BPN sangat setuju. Sebab usulan ini sangat baik demi menertibkan pengembang perumahan yang nakal,” ucap Hari.
Untuk diketahui bahwa dari total 11.109 pengembang terdaftar di Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) PPDPP, 4.932 atau 43,83 persen adalah Pengembang anggota REI. Jumlah anggota REI secara keseluruhan adalah sebanyak 4.932 anggota pada tahun 2021.
Dari jumlah terebut sebanyak 80 persen merupakan gnggota di Rumah MBR. Selain itu, anggota REI sebanyak 52 Developer berada di Bursa Efek dengan Market Cap Rp 264 triliun (33 persen), Ekivalen ±800 triliun (100 persen), yang belum terkonsolidasi 3-4 Kali.
Adapun sektor properti memiliki peran yang besar terhadap perekonomian, seperti berkontribusi sebesar 2,7 persen terhadap PDB Nasional. Kemudian, sebagai penyediaan rumah rakyat (rata 250 – 300rb per tahun) dan penyediaan infrastruktur (40 persen PSU). Selain itu, sektor properti berkontribusi dalam peningkatan PAD dan penerimaan Pajak (30 persen-70 persen dari transaksi). (BRN)
Rekomendasi Untuk Anda
Realisasi KPP Capai Rp25 Triliun
- Kamis, 17 September 2026 16:44 WIB
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) telah menembus angka Rp25,29 triliun dengan total 108.862 debitur. Plafon KPP yang sebelumnya sebesar Rp36 triliun telah ditingkatkan menjadi Rp50 triliun seiring dengan tingginya penyerapan. Menteri PKP Maruarar Sirait, KPP secara khusus didorong untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat sekaligus memberdayakan UMKM. […]
KEK Tanjung Lesung Kembangkan Wisata Skydiving
- Senin, 19 Oktober 2026 18:55 WIB
TANGERANG SELATAN – Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Tanjung Lesung terus memperkuat daya tarik investasi pariwisata melalui rencana pengembangan wisata terjun payung (skydiving) dan olahraga dirgantara. Kerja sama ini ditandai dengan seremoni penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Banten West Java selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Tanjung Lesung dengan PT Bro […]
Krisis Perumahan Portugal, Ribuan Warga Demo Tuntut Hunian Terjangkau
- Rabu, 28 Oktober 2026 10:45 WIB
LISBON – Ribuan warga Portugal menggelar aksi demo di depan gedung parlemen di Lisbon, Selasa, 27 Oktober 2026. Massa aksi mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis perumahan Portugal, terutama lonjakan harga rumah dan biaya sewa yang semakin sulit dijangkau masyarakat. Mengutip Reuters, harga rumah di Portugal telah meningkat lebih dari dua kali lipat […]
Program PPN DTP Lanjut di 2027, KPR Bersubsidi Diperluas
- Kamis, 1 Oktober 2026 11:43 WIB
Jakarta – Pemerintah melanjutkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. Salah satu kebijakan yang dilanjutkan adalah untuk sektor perumahan, yakni memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku saat ini hingga 2027. “Untuk industri perumahan, PPN DTP […]
Wamen PKP Fahri Hamzah: FLPP Tak akan Pernah Cukup
- Selasa, 22 September 2026 17:05 WIB
Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program yang resmi berjalan dan diluncurkan sejak tahun 2010 ini mengasumsikan bahwa hambatan utama kepemilikan rumah bagi MBR adalah akses pembiayaan. “Turunkan bunga, perpanjang tenor, dan rakyat akan bisa membeli rumah. Asumsi itu ada benarnya, […]
Hapernas 2026: Antara Politik & Proyek Versus Kebijakan Perumahan Rakyat
- Selasa, 1 September 2026 14:50 WIB
Jakarta – Alih-alih berbasis aspek fundamental, kebijakan perumahan rakyat selama ini masih ditangani melalui pendekatan politik dan proyek. Problematika itu mengemuka pada Diskusi Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2026 yang diselenggarakan The HUD Institute dengan menghadirkan akademisi dari tiga perguruan tinggi, di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026. “Kalau kita berbicara proyek, masyarakat diperlakukan sebagai konsumen. Tetapi kalau […]
Hapernas 2026: Otokritik Program Perumahan Nasional
- Selasa, 1 September 2026 12:26 WIB
Jakarta – Saat memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2026, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melontarkan otokritik terhadap konsep pembangunan perumahan nasional yang masih terjebak pola lama. Indonesia membutuhkan perubahan mendasar atau bahkan “pemberontakan” agar problem perumahan rakyat tidak terus berulang. Fahri menegaskan, rumah tidak semestinya diperlakukan sebagai sekadar komoditas komersial. Rumah […]
Hingga Akhir Oktober, Realisasi Rumah Subsidi Baru 55,53%
- Selasa, 3 November 2026 17:18 WIB
JAKARTA – Target penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026 masih jauh dari tercapai. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran baru mencapai 194.360 unit atau 55,53% dari target yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, masih terdapat 155.640 unit rumah subsidi yang harus disalurkan dalam dua bulan terakhir tahun ini. Tantangan […]
