Palangka Raya – Industri perumahan terkena dampak ketidakpastian kondisi ekonomi global serta mulai naiknya tensi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Pelaku usaha properti harus terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM tenaga kerjanya melalui serangkaian pelatihan guna menghadapi persaingan bisnis. “Pelaku usaha properti harus bisa menjalankan efisiensi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM tenaga […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengeluhkan adanya sumbatan perizinan dan pembiayaan dalam pembangunan perumahan baik di level pemerintah pusat maupun di daerah. Guna mencari solusi atas sumbatan perizinan dan pembiayaan, REI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) DPP REI dan DPD REI, di Jakarta, Selasa, 19 April 2022. “Saat ini terdapat sumbatan dalam pembangunan perumahan. […]

Jakarta – Sejak beroperasi pada Agustus 2021, pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) alias Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik masih belum sempurna. Demikan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Grand Launching Proyek Investasi Berkelanjutan di  Jakarta, Kamis, 17, Maret 2022. “OSS itu saya kira itu pekerjaan super […]

Jakarta – Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) masih bermasalah. Untuk itu, pelaku usaha meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna mengurai persoalan perizinan berusaha. “Pelaksanaan OSS sejak Agustus 2021 lalu terbukti belum dapat mengakselerasikan regulasi dengan sistem yang baru. Akibatnya semua tahapan proses perizinan […]

Jakarta – Pemerintah menyatakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) tentang Perizinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah tetap berlaku. “Terkait dengan seluruh pasal-pasal sesuai dengan amanat MK itu tetap berlaku termasuk PP No.5 […]

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, beleid terkait Perizinan Bangunan Gedung (PBG) pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan merupakan syarat dalam pembangunan properti. “PBG itu bukan lagi merupakan bagian izin. Jadi, tanpa PBG itu sebenarnya prosesnya jalan karena bukan lagi bagian izin mutlak untuk sebagai prasyarat dalam membangun usahanya,” jelas […]

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan parameter perizinan dalam berusaha harus memiliki parameter yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengurusan perizinan. “Syarat-syarat parameter perizinan itu juga harus jelas tolak ukurnya. Jangan sampai syarat itu didasarkan atas diskresi atau kebijakan,” tegas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata dalam Bincang […]

Jakarta – Koordinator Wilayah Kalimantan Properti Indonesia (PIN), Hariyanto mengatakan bahwa adanya Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) yang baru Pemerintah luncurkan pasca terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, justru melahirkan regulasi yang semakin menyulitkan. “Saya pikir dengan adanya OSS awalnya membantu pengusaha agau perusahaan tidak perlu memperpanjang izin […]

Jakarta – Operasionalisasi sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS – RBA) bermasalah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung meminta izin untuk mengeluarkan diskresi kepala daerah agar pelayanan perizinan tidak berhenti. Sebelumnya, berdasarkan penelusuran redaksi industriproperti.com, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan OSS RBA dalam perizinan berusaha, bertempat di Pusat Komando Operasi […]

Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki ekosistem investasi dan kemudahan berusaha melalui reformasi perizinan berusaha. Salah satunya adalah dengan menerapkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengusung konsep trust but verify. Dengan konsep itu, Pemerintah memberikan kepercayaan (trust) terhadap pelaku usaha dengan beragam kemudahan dan kecepatan melalui berbagai terobosan dalam perizinan berusaha. Namun, Pemerintah juga mendorong […]