BTN Bidik KPR Pegawai di Kementerian PUPR

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad perdana KPR Subsidi bagi Pegawai Honorer di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini bisa terlaksana setelah Bank BTN dan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama penyediaan fasilitas pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja serta layanan kredit dan pembiayaan konsumer kepada pegawai pada bulan Oktober 2020 lalu.

“Selama ini pegawai honorer kesulitan mengakses pembiayaan perumahan, kami harap dengan kerja sama kali ini, BTN bisa membantu pegawai honorer memiliki rumah impian dengan skema Fasilitas Lunak Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),” kata Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar, pada hari Rabu 23 Juni 2021, sesuai dengan keterangan pers yang diterima oleh redaksi industriproperti.com

Hirwandi mengatakan, dari kerja sama yang dijalin dengan Kementerian PUPR ini, BTN membidik sekitar 2.000 KPR baru dari pegawai honorer yang bekerja di lingkungan PUPR. Adapun syarat yang dibutuhkan bagi pegawai honorer tersebut untuk mendapatkan fasilitas KPR subsidi baik dengan skema FLPP maupun BP2BT adalah memiliki KTP, mendapat rekomendasi dari atasan yang bersangkutan, menyertakan daftar gaji, dan lama bekerja sesuai ketentuan.

“Untuk FLPP aturannya sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian PUPR, namun bagi yang tertarik skema BP2BT, BTN menjanjikan diskon provisi dan administrasi, selain fitur seperti suku bunga fixed yg lebih panjang yaitu selama 10 tahun,” jelas Hirwandi.

Menurut Hirwandi, membidik pegawai honorer ataupun kontrak merupakan salah satu strategi Bank BTN menggenjot penyaluran KPR Subsidi menjelang akhir semester I tahun 2021. Bank BTN pun membidik kerja sama dengan instansi lain baik swasta maupun instansi pemerintah untuk dapat memberikan fasilitas KPR Subsidi kepada pegawai honorer ataupun kontrak. “Program ini bisa dimasukkan sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai honorer yang berkinerja baik,” papar Hirwandi.

Dengan penambahan pegawai honorer sebagai sasaran KPR Subsidi, lanjut dia, Bank BTN berharap dapat menghabiskan kuota KPR subsidi yang digelontorkan Pemerintah lewat Bank BTN. Adapun pada tahun 2021, Bank BTN yang mendapatkan kuota FLPP sebanyak 86.000 unit telah merealisasikan KPR FLPP sebanyak 53.000 unit hingga Mei 2021.

“Kami optimistis dapat menyerapnya dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR termasuk ketentuan terkait kualitas perumahan yang ditawarkan pengembang,” paparnya.

Hirwandi menuturkan, selain FLPP, Bank BTN juga menyalurkan KPR BP2BT yang kuotanya mencapai 11.000 unit dan juga KPR Tapera yang telah melangsungkan akad perdananya pada akhir Mei 2021 lalu.

Adapun berdasarkan penelusuran dari redaksi industriproperti.com, berdasarkan data dari surat minat yang disampaikan melalui Surat Sekretaris Direktorat Jendral Perumahan No.RU 1102-Rs/1020, dari 585 responden di lingkungan Kementerian PUPR, 57 persen responden masih tinggal di rumah orang tua, 34 persen lainnya masih tinggal di rumah kontrak, dan 8 persen lainnya tinggal di rumah kos dan lainnya.

Berdasarkan profil pendapatannya, 43 persen responden memiliki gaji per bulan lebih dari Rp 5 juta, 50 persen lainnya berpendapatan Rp 4 sampai 5 juta, dan 8 persen lainnya berpendapatan kurang dari Rp 4 juta.

Dari hasil survey tersebut juga, 55 persen pegawai di Kementerian PUPR yang disurvey memilih lokasi di Kabupaten Bogor. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan dari pertimbangan lokasi dan akses tol, kedekatan dengan fasilitas umum, desain dan kualitas bangunan, akses ke transportasi umum, fasilitas kawasan, dan reputasi pengembang. (ADH)