Jakarta – Wilayah perkotaan di masa mendatang menghadapi tantangan seputar perubahan iklim serta problem kemacetan. Pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan dapat lebih optimal melalui pembentukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pembangunan berorientasi Transit Oriented Development (TOD).

“Beberapa tantangan ke depan wilayah perkotaan seperti adaptasi iklim, kemacetan, pemanfaatan ruang yang tidak optimal, dan lain-lain. Terlaksananya TOD dan RTH dapat mengurangi emisi karbon di perkotaan,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Gabriel Triwibawa, dalam siaran persnya, Rabu, 9 November 2022.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengutarakan, Ibu Kota Jakarta masih menjadi pusat ekonomi sehingga banyak didatangi oleh penduduk dari daerah lain di sekitarnya. Mereka datang dari wilayah seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Akibatnya, Jakarta dan sekitarnya memiliki fungsi ekonomi yang memberi dampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan sosial yang tinggi.

“Namun, wilayah Jabodetabek-Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur) menjadi sangat rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan. Terutama menyangkut persoalan kemacetan, polusi, dan banjir yang menjadi persoalan rutin warga di kota itu,” ungkap Hadi Tjahjanto.

Untuk menangani hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Hadi Tjahjanto memandang, sejumlah permasalahan tersebut saling terkait dan perlu segera diatasi secara terpadu antar daerah. “Sinergi adalah kunci,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Transformasi Perkotaan

Hadi Tjahjanto juga menjelaskan, dinamika dan perkembangan perkotaan di Indonesia pada saat ini menghadapi banyak tantangan. Khususnya terkait bagaimana transformasi perkotaan Indonesia turut berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, ditinjau dari aspek perencanaan ruang.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menyinggung mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan tiga tugas kepadanya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan IKN melalui Rencana Tata Ruang (RTR) dan pengadaan tanah.

“Kementerian ATR/BPN telah menyusun RTR Kawasan Strategis Nasional IKN termasuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),” jelas Hadi.

Hadi Tjahjanto mengharapkan RTR tersebut dapat menjadi pedoman sekaligus referensi bersama untuk membangun IKN sebagai kota yang berwawasan lingkungan, tertata, berkelanjutan, dan benar- benar menjadi smart city.

“Pembangunan IKN juga harus benar-benar terlaksana secara terpadu dengan melibatkan daerah-daerah penyangga di sekitarnya,” tutup Hadi. (BRN)