Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Intip Guncangan Pemilu 2024 Terhadap Industri Properti

Intip Guncangan Pemilu 2024 Terhadap Industri Properti

  • calendar_month Kamis, 30 Nov 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Suasana ketidakpastian umumnya akan menghantui para pelaku bisnis, termasuk di industri properti seiring dengan makin dekatnya proses pemilihan umum (Pemilu). Terutama dengan meluasnya berita yang menimbulkan perdebatan di antara partai politik, rencana kebijakan dan komitmen ke depan dari masing-masing calon presiden.

Ditambah lagi, kekhawatiran atas ketidakpastian menjelang pemilihan juga dapat berdampak terhadap pasar properti. ”Hanya dalam hitungan beberapa bulan ke depan hingga perayaan demokrasi Indonesia menuju kepemimpinan baru, para investor dan pembeli properti cenderung untuk menunda keputusan bisnis,” Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 29 November 2023.

Ferry menjelaskan, meskipun hasil pemilihan tidak menentukan nasib kondisi pasar akan tetapi pemilihan ini mempengaruhi sentimen secara keseluruhan. Setelah pemilihan, diharapkan pembeli properti akan melanjutkan aktivitas dan menghidupkan kembali pasar.

Pada sektor perkantoran, lanjutnya, secara umum, kekhawatiran terhadap potensi ketidakstabilan politik, tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor perkantoran. Di kalangan pemilik atau pengembang properti perkantoran, kekhawatiran terbesar adalah apakah hasil dari pemilu ini akan berpengaruh pada perubahan regulasi, terutama yang terkait dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung.

“Pada umumnya pelaku bisnis cenderung untuk mengambil pendekatan ‘wait and see’, atau memastikan proyek pembangunan berjalan lancar, dan segera membuat keputusan saat sudah ada kepastian dari hasil pemilihan umum,” ujarnya.

Pada sektor industrial, para investor dan perusahaan saat ini berpacu untuk mempercepat penyelesaian  proyek-proyek yang ada untuk mengejar target sebelum pemilihan umum. Bila ada pekerjaan proyek yang terkait kerjasama dengan pemerintah, pelaku bisnis cenderung mengambil pendekatan ‘wait and see’. Kekhawatiran muncul jika ada kebijakan baru dianggap tidak menarik bagi sektor bisnis yang berpotensi menurunkan minat investasi.

Khawatir Perubahan Regulasi

Kemudian di sektor ritel, iklim politik dapat memengaruhi keputusan strategis bagi pemain baru (retailer) di pasar ritel, terutama retailer asing, yang memiliki kekhawatiran terhadap potensi perubahan regulasi.

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tumbuh Positif, INPP Optimistis Pendapatan di 2023 Lebih Baik

    Tumbuh Positif, INPP Optimistis Pendapatan di 2023 Lebih Baik

    • calendar_month Jumat, 27 Jan 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) tetap optimistis di tahun ini pendapatan perseroan akan lebih baik dibandingkan 2022, meski dibayangi isu resesi ekonomi global dan kenaikan bunga kredit bank. Keyakinan tersebut ditopang kinerja pendapatan yang tumbuh hingga 120% di 2022 atau tertinggi dalam sejarah perseroan. President Director & CEO INPP, Anthony P Susilo […]

  • SCG Indonesia

    Q2/2022, SCG Indonesia Raup Pendapatan Penjualan Rp5,63 T

    • calendar_month Sabtu, 13 Agt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – SCG Indonesia mencatatkan pendapatan penjualan sebesar Rp5,63 triliun (USD387 juta) pada Kuartal ke-II 2022. Pendapatan pejualan tersebut meningkat sebesar 4 persen secara tahunan (year on year/y-o-y). “Perusahaan melaporkan pendapatan penjualan Q2/2022 sebesar Rp5,63 triliun, meningkat 4 persen y-o-y, yang didominasi dari lini bisnis SCGP (FajarPaper and Intan Group),” terang President Director PT. SCG […]

  • Persoalan Lahan

    Presiden Jokowi: Selesaikan Persoalan Lahan!

    • calendar_month Kamis, 9 Jun 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong jajarannya agar persoalan lahan segera diselesaikan. Kepala Negara juga menekankan bahwa adanya ego sektoral antara kementerian/lembaga masih menjadi penghambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara. “Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga, enggak itu, sudah stop, cukup stop. […]

  • Pengembang di Persimpangan Soal SiPetruk

    Pengembang di Persimpangan Soal SiPetruk

    • calendar_month Selasa, 25 Mei 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Persyaratan teknis pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin pelik dengan penerapan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Pengembang berada di persimpangan, ada yang tegas menolak. Tak sedikit pula yang mendukung karena aplikasi ini diyakini akan memudahkan upaya pengawasan pembangunan rumah bersubsidi. Sebagian pengembang ketir-ketir dengan aplikasi SiPetruk yang akan berlaku efektif […]

  • Pasar Melemah, Hotel di Bali dan Jakarta Lakukan Hal Ini

    Pasar Melemah, Hotel di Bali dan Jakarta Lakukan Hal Ini

    • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Setidaknya lima hotel di Jakarta telah menjalani proses rebranding atau perubahan merek selama lima tahun terakhir. Langkah ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam industri menuju reposisi aset. “Beberapa temuan utama dari fenomena rebranding hotel ini mencakup pergeseran dari volume ke profitabilitas, peningkatan nilai aset, reposisi melalui konsep yang diperbarui, serta adaptasi terhadap […]

  • ATR/BPN Jamin Kepastian Hukum Tanah Ulayat Papua Barat

    ATR/BPN Jamin Kepastian Hukum Tanah Ulayat Papua Barat

    • calendar_month Minggu, 25 Apr 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian ATR/BPN menjamin adanya kepastian hukum atas tanah milik masyarakat adat di Provinsi Papua Barat. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra dalam keterangan pers, Jumat, 23 April 2021. “Sejak keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, Presiden menugaskan kami untuk melakukan […]

Translate »
expand_less