Jadi Kloter Awal Pindah ke IKN, Ini Persiapan Kemenko Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menjadi instansi pemerintah yang mengawali pindah ke Ibu Kota Negara (IKN). 
0
117

Jakarta – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menggelar Diseminasi Capaian Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Balikpapan, Sabtu, 22 Desember 2023. Hal ini sejalan dengan agenda instansi tersebut menjadi gerbong awal yang akan pindah ke IKN.

“Ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 3 Tahun 2022 tentang IKN. Kita akan pindah secara bertahap ke IKN. Walaupun bertahap, yang mana jangka panjangnya hingga tahun 2045. Namun tahap awal ini sudah berlangsung. Dalam forum ini kita bisa mendengarkan progres terkini pembangunan IKN langsung dari Kementerian PUPR dan Otorita IKN,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam siaran persnya yang dikutip Selasa, 27 Desember 2023.

Kegiatan tersebut menjadi forum diskusi terkait progres terkini pembangunan IKN sekaligus diskusi secara lebih mendalam tentang konsep IKN sebagai kota cerdas (smart city). Komitmen Pemerintah membangun IKN merupakan upaya untuk mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Arah kebijakan pemindahan IKN tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan Indonesia. Pembangunan IKN mengarah ke luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi. Hal ini bertujuan sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pandu Gunadi Atmosukarto memaparkan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, tahapan perpindahan ASN ke IKN terdapat dalam Tahap I (Pembangunan IKN 2022-2024) dan Tahap II (Pembangunan IKN 2025-2029). Secara terinci, tahap I berfokus pada pembangunan perkantoran Pemerintah dan perumahan ASN dan TNI/Polri beserta seluruh sarana prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Berikutnya, perpindahan ASN dan TNI/Polri dan berlanjut ke Tahap II. Pemerintah memperkirakan proses perpindahan ASN bakal rampung dalam periode tersebut.

Sektor Fundamental

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono menjelaskan, terdapat 12 sektor fundamental yang teridentifikasi untuk pembangunan proyek IKN. Ke-12 sektor itu adalah renewable energy, telecommunication network, transportation, dan housing. Selanjutnya, water treatment, waste management, technology infrastructure, commercial infrastructure, dan medical facilities. Ada pula social and public facilities, education facilities, dan green industrial zone. Untuk pengembangan proyek pembangunan IKN, terdapat enam potensi skema pembiayaan dari APBN dan partisipasi swasta.

Agung menjelaskan, terkait realisasi proyek, antara lain sektor energi baru terbarukan (EBT), transportasi hijau, dan pendidikan. Realisasi proyek EBT dengan pembentukan PLTS 50 MW oleh PLN dan terdapat calon investor lainnya. Kemudian realisasi proyek transportasi hijau dengan penyediaan BRT Listrik oleh Bluebird dan terdapat calon investor transportasi lainnya, terdapat calon investor domestik dan internasional dalam pengembangan sektor pendidikan di IKN.

Pembangunan IKN juga memprioritaskan penggunaan teknologi berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi dampak terhadap pencapaian KPI, kelayakan teknologi, dan biaya. Investor IKN mewujudkan pembangunan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai aspek.

“Sebagaimana optimisme sesuai keinginan Presiden dan Menko Perekonomian, intinya kita mempersiapkan semuanya dan tidak perlu khawatir terhadap hal-hal baru,” pungkas Susiwijono. (BRN)