Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen dalam penggunaan produk dalam negeri sebagai sumber daya material pembangunan infrastruktur. Salah satunya melalui pengembangan katalog elektronik (e-katalog) dalam pengadaan barang dan jasa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri dalam rangka menjaga roda ekonomi nasional. “Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam  negeri. Apbila menggunakan produk dari luar, harus punya pabrik di dalam negeri,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan persnya, Senin, 21 Februari 2022.

Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2019 penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Kementerian PUPR mencapai 85,86 persen. Hal ini menempatkan Kementerian PUPR sebagai instansi pemerintah dengan penggunaan produk dalam negeri tertinggi.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan TKDN, Kementerian PUPR melakukan penguatan regulasi di antaranya melalui Surat Menteri PUPR No PB.0101-MN/2775 tertanggal 30 Desember 2020 mengenai instruksi terkait pelaksanaan PBJ yang harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri.

Pengadaan Barang

Pengembangan e-katalog sebagai sistem informasi jenis, spesifikasi teknis, TKDN dan informasi lain dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa sehingga menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Untuk Tahun Anggaran (TA) 2022, Kementerian PUPR memperoleh pagu Rp 100,6 triliun. Rinciannya, bidang sumber daya air sebesar Rp 41,2 triliun, bidang infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp 39,7 triliun, bidang permukiman sebesar Rp 12,5, triliun dan bidang perumahan sebesar Rp 5,1 triliun.

Dari data teridentifikasi sistem e-monitoring Kementerian PUPR per 19 Februari 2022, jumlah paket yang telah melalui proses lelang untuk kegiatan TA 2022 sebanyak 3.881 paket atau 78,6 persen dari total 4.846 paket. Adapun jumlah paket yang sudah ada pemenangnya mencapai 2.539 paket senilai Rp 49,3 triliun. Sedangkan untuk penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp 4,6 triliun atau 4,63 persen.

Sebagai bentuk peningkatan penggunaan TKDN, Kementerian PUPR pada 10 Februari 2022 juga telah menandatangani Kontrak Payung e-katalog Sektoral dengan 41 penyedia barang dan jasa. Rinciannya, sebanyak 31 penyedia untuk etalase produk pekerjaan preservasi jalan, 9 penyedia untuk etalase produk Instalasi Pengolahan Air struktur baja berkapasitas 5 – 40 liter/detik, dan 1 penyedia untuk etalase Produk Rumah Unggul Sistem Panel Instan. (BRN)