JAKARTA – Rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menambah dana pembiayaan perumahan berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2022 menjadi Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah subsidi disambut baik asosiasi pengembang. Namun hal itu perlu diikuti dengan relaksasi dan kemudahan dari bank pelaksana KPR FLPP.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Perumahan Subsidi dan Perumahan Aparatur Pemerintah, Moerod mengatakan asosiasi sangat mengapresiasi semangat PUPR yang setiap tahun menambah alokasi dana FLPP. Namun penambahan kuota FLPP tersebut sebaiknya diikuti pula dengan kebijakan yang mampu mendorong penyerapannya.

“Alangkah lebih baik kalau penambahan anggaran itu diikuti pula dengan kebijakan agar persyaratan KPR subsidi bisa diperlonggar karena saat ini bank memberikan syarat yang super ketat sekali,” ujar Moerod kepada Industriproperti.com.

Dikatakan, pihaknya dapat memahami pengetatan yang dilakukan perbankan di tengah situasi sulit saat ini. Oleh karena itu, Kementerian PUPR sebagai lembaga pemerintah dapat berpihak kepada masyarakat dengan memberikan relaksasi kebijakan penyaluran KPR FLPP. Menurut Moerod, relaksasi yang diberikan pemerintah bisa berupa penjaminan kepada bank pelaksana FLPP agar dapat melonggarkan syarat-syarat KPR untuk MBR.

“Sejak tahun lalu daya beli masyarakat menurun dan berharap 2021 kondisinya membaik, sehingga pada 2022 kuota yang banyak tersebut dapat terserap lebih optimal,” kata dia.

Penjaminan kepada perbankan, kata Moerod, pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang membuat koperasi sebagai penjamin kepada bank-bank pemberi KPR untuk menyalurkan KPR untuk MBR di daerah tersebut, sekaligus melakukan penarikan cicilan kepada peserta KPR.

“Mungkin itu hanya salah satu contoh yang bisa dilakukan. Tetapi saya yakin Kementerian PUPR bisa mencarikan solusi kebijakan yang lebih baik lagi. Ini yang dinanti-nanti masyarakat,” ujar Moerod.

Sebelumnya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan bantuan pembiayaan perumahan dana FLPP untuk 2022 diperkirakan Rp23 triliun bagi 200.000 unit rumah subsidi.

“Di tahun 2022 nanti bantuan FLPP akan diusulkan sebanyak 200.000 unit, dengan anggaran Rp 23 triliun. Angka itu naik dari tahun ini yang 157.500 unit. Namun hal ini masih proses,” ujar dia dalam sebuah webinar, baru-baru ini.

Alokasi anggaran FLPP tersebut diusulkan untuk didapat dari dana bergulir sebesar Rp 3,9 triliun dan usulan DIPA tahun 2022 sebesar Rp 19,1 triliun. Lalu untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada 2022, Kementerian PUPR akan mengusulkan untuk 312 unit rumah.

Kemudian untuk bantuan Subsidi Selisih Bunga (SSB) tahun 2022 diusulkan sebesar Rp 4,39 triliun bagi 769.903 unit rumah. SSB tahun 2022 yang dibayarkan ini untuk tahun sebelumnya. Kementerian PUPR juga mengusulkan usulan bagi Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) tahun 2022 sebesar Rp 810 miliar untuk 200.000 unit rumah.

“Tahun 2022 anggarannya sudah mulai dibahas pada tahun ini meski anggaran untuk tahun 2021 baru dijalankan. Jadi sampai dengan nanti tahun 2022, kalau pengembang mau berancang-ancang untuk memulai lagi misalnya dimana sekarang tidak memungkinkan, maka untuk tahun depan sudah kami siapkan,” jelas Eko.

Pengetatan Perbankan

Sementara itu, di 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk dana FLPP sebesar Rp16,66 triliun bagi 157.500 unit rumah subsidi. Kuota itu masih belum tentu dapat terserap maksimal karena perbankan masih sangat ketat dalam melakukan seleksi, meski beberapa bank sudah berusaha untuk melakukan pelonggaran seperti Bank BTN.

Saat ini BTN membatasi penerima KPR subsidi adalah pegawai kontrak di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga pemerintah terkait. Padahal, MBR juga mencakup para wiraswastawan, profesional dan pekerja nonfixed income seperti UMKM yang juga ingin memiliki rumah dan memiliki kemampuan untuk mencicil KPR.

Moerod berharap dengan vaksinasi massal yang tengah dilakukan saat ini segera menyelesaikan pandemi dan mendorong bank semakin yakin untuk segera melonggarkan aturan sehingga bisa merealisasikan KPR rumah subsidi secara maksimal.

“Kalau vaksin dan pelonggaran bisa terealisasi maka kami yakin pada kuartal II-2021 kuota sudah habis,” ungkap Moerod. (MRI)