Jakarta – Penerimaan pajak per 12 Desember 2023 tumbuh 7,3% (year on year/yoy) dengan realisasi sebesar Rp 1.739,8 triliun atau 101,3% dari target APBN 2023. Realisasi itu setara 95,7% dari target APBN 2023 sebesar Rp 1.818,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan penerimaan fiskal yang tumbuh positif merefleksikan gerak ekonomi Indonesia yang baik. Hingga 12 Desember 2023, penerimaan pajak tumbuh positif 7,3 persen year on year (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1.739,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2023. Jika dibandingkan dengan target pada Perpres 75/2023 yang sebesar Rp1.818,2 triliun, realisasinya telah mencapai 95,7% dari target.

“Ini artinya gerak ekonomi kita masih terus terjaga. Penerimaan pajak sesuai dengan gerak ekonominya. Pajak adalah instrumen atau alat penerimaan negara dari masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi. Penerimaan negara itu dipakai lagi untuk membiayai pelayanan negara, membiayai infrastruktur, supaya dunia usaha terus bergerak,” kata Suahasil Nazara, dalam keterangan persnya yang dikutip Rabu, 20 Desember 2023.

Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan bahwa pajak yang merefleksikan gerak ekonomi dapat dilihat dari beberapa pertumbuhan jenis pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor terkontraksi. “Karena pertumbuhan impor kita memang turun,” ujar Wamenkeu.

Angka Pertumbuhan Pajak

Berdasarkan data Kemenkeu, pertumbuhan PPh 21 sebesar 17 persen di atas tahun lalu yang sudah tumbuh 20 persen. Berikutnya, PPh Badan yang tumbuh 16,6 persen di atas tahun lalu yang sudah tumbuh 92 persen, serta PPN Dalam Negeri yang juga tumbuh 18 persen di atas tahun lalu yang sudah tumbuh 24,9 persen.

“Ini gerak dalam negeri kita. Kondisi ekonomi kita itu berjalan sangat baik. Pertumbuhan ekonominya 5 persenan. Inflasinya juga di sekitar tidak sampai 3 persen,” kata Suahasil.

Menurut dia, ini membuat kita punya modal untuk melihat masa depan 2024 yang walaupun masih ada berbagai macam uncertainty di tingkat global. “Kita harus jaga sehingga Indonesia tetap menjadi tempat yang atraktif untuk menyelenggarakan kegiatan dunia usaha dan kapital global itu kemudian bisa masuk,” kata Wamenkeu. (BRN)