Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memastikan bahwa sertipikat elektronik akan aman, namun demikian Sofyan menyayangkan adanya kesalahan informasi yang terjadi di masyarakat. “Ada salah kutip atau dikutip diluar konteks,” ujar Sofyan dalam webinar bertemakan Arah Kebijakan Pertanahan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan bertepatan […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini punya target untuk menjadi lembaga pengelola penataan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia di tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, dalam pelatihan secara virtual terkait program Kementerian ATR/BPN yaitu Sistem Informasi Pertanahan Modern (SIPM) […]

Jakarta – Disiplin dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diyakini dapat menjadi solusi dalam upaya mitigasi bencana alam. Untuk itu, Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan merangkul pemerintah daerah (pemda) untuk penataan ruang terkait upaya mitigasi bencana. “Kita akan coba bahu-membahu untuk membereskan penataan ruang. Kita lakukan pengendalian atas […]

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) mengapresiasi penyusunan aturan pelaksana Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang berada dibawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Tata Ruang Hari Ganie saat […]

Tangerang Selatan – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengapresiasi Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan The Housing and Urban Development Institute (The HUD Institute) yang merupakan wadah berhimpun dan rumah besar pemangku kepentingan perumahan, infrastruktur dasar, permukiman dan perkotaan. “Banyak […]

JAKARTA – Pemerintah sudah mulai menggelar konsultasi publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja (RPP-UUCK). Salah satunya Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang menyelenggarakan konsultasi publik tentang RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilakukan di Bali, Kamis (19/11). Sejumlah perwakilan masyarakat dan asosiasi usaha dilibatkan termasuk Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) yang mengikuti rapat konsultasi […]

JAKARTA – Salah satu poin penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau Omnibus Law Ciptaker adalah menyangkut penyelenggaraan tata ruang khususnya yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Banyak kritik jika kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang bakal terkikis. UUCK dituding menghapus sejumlah kewenangan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota […]

JAKARTA – Diperlukan strategi dalam pencegahan dan penangganan kasus sengketa pertanahan, salah satunya dengan memperbaiki produk hukum pertanahannya. Pemerintah pun meminta masyarakat terutama pemilik tanah kini lebih sadar dalam mengurus dan melengkapi dokumen pertanahannya. “Penanganan sengketa tanah memang menjadi perhatian khusus di Kementerian ATR/BPN saat ini,” ujar R.B. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Penangganan Sengketa dan […]