Beranda » Headline » Daerah akan “Dipaksa” Percepat Pengesahan Perda RTDR

Daerah akan “Dipaksa” Percepat Pengesahan Perda RTDR

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Salah satu poin penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau Omnibus Law Ciptaker adalah menyangkut penyelenggaraan tata ruang khususnya yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Banyak kritik jika kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang bakal terkikis.

UUCK dituding menghapus sejumlah kewenangan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota seperti yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Benarkah demikian?

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Abdul Kamarzuki, yang juga salah satu tim penyusunan UUCK bidang penataan ruang membantah kekhawatiran daerah tersebut.

“Sama sekali tidak ada (pengurangan kewenangan daerah). Yang ada adalah pembatasan waktu penetapan RTRW/RDTR (Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang). Namun UUCK menegaskan supaya penetapan RDTR/RTRW perlu dipercepat guna memberikan kepastian hukum,” kata Uki, demikian dia akrab disapa, baru-baru ini.

Pengalaman selama ini, banyak RTRW/RTDR telah mendapat persetujuan substansi (Persub) dari Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda), namun prosesnya terlalu lama. Nantinya akan diberikan batas waktu atau deadline kepada Pemda untuk menentukan dan mengesahkannya.

Kalau dalam dua bulan usai persub diberikan tidak kunjung disahkan Perda tata ruangnya, jelas Uki, maka bisa ditetapkan dengan Pergub atau Perwali/Perbup dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD.

“Kalau satu bulan tidak juga ditetapkan Pergub/Perwali/Perbup-nya, baru pemerintah pusat akan mengambilalih untuk disahkan. Sekarang kita sedang carikan rumusannya apakah persub otomatis bisa Pergub/Perwali/Perbup, atau ditetapkan sebagai peraturan menteri (Permen) atau Peraturan Presiden (Perpres),” kata dia.

Jadi sama sekali tidak benar pemerintah pusat ambilalih kewenangan daerah. Substansinya semua masih tetap berada di daerah. Pertimbangan UUCK, menurut Uki, lebih kepada masalah waktu dan ukuran waktu itu sudah dihitung dan simulasikan ideal untuk diterapkan. Contohnya saat ini sudah ada tiga daerah yang Perda-nya bisa keluar kurang dari waktu sebulan.

Untuk itu, pemerintah pusat hanya membuat NSPK (Norma Standar Pedoman Kriteria). Standar perlu karena produk RDTR akan menjadi “mesin” pelaksanaan Online Single Submission atau OSS yang berbasis teknologi digital. Supaya penyusunan RDTR standar di seluruh Indonesia, maka dikawal dengan NSPK tadi.

Saat ini, ungkap Uki, ada 62 RDTR yang sedang diproses menjadi Perda, tetapi yang sesuai standar dan dapat dinaikkan baru 22 RDTR. Yang belum kebanyakan adalah Perda yang terbit sebelum aturan standar berlaku, sehingga memerlukan treatment lebih karena penyajiannya berbeda-beda.

Abdul Kamarzuki

“Ada yang beda warna, beda penulisan dan sebagainya. Kalau beda-beda kan OSS bingung bacanya, sehingga mutlak perlu ada standar acuan. Oleh karena itu, semua daerah perlu segera menerapkan standar ini dalam penyusunan RDTR. Kalau perlu bantuan teknis, kami akan siapkan tenaga ahli dari pusat,” ujar Uki.

Ikut Standarisasi

Ke depan, seluruh RTRW/RDTR harus ditampilkan dalam bentuk digital, karena kalau tidak maka OSS sulit membacanya. Jika ini terjadi justru akan menyulitkan Pemda dalam pelayanan seluruh perizinan di daerahnya. Karena itu, maka standarisasi mutlak dilakukan daerah sehingga dapat diakses publik secara terbuka.

“Digitalisasi dan keterbukaan RDTR jelas menguntungkan publik termasuk pelaku usaha karena nanti lebih mudah mengakses rencana tata ruang. Dan RTRW/RDTR tersebut harus disebarluaskan, tidak boleh lagi diumpetin di bawah meja lagi,” seloroh Uki.

Jadi intinya, pengendalian memang ada di pusat. Tetapi dalam artian pusat membuat norma standarnya. Kewenangan Pemda secara teknis tetap, tetapi daerah wajib mengikuti standar pedoman dan batasan waktu yang sudah ditetapkan pusat. (MRI)

Muhammad Rinaldi

Penulis: Muhammad Rinaldi

Rekomendasi Untuk Anda

Kemenperin

Kemenperin Minta Tambah Anggaran 2027 Senilai Rp1,72 Triliun

  • Rabu, 2 September 2026 09:08 WIB

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp 1,72 triliun untuk mengoptimalisasi pelaksanaan agenda pembangunan industri pada 2027. Penguatan program strategis Kemenperin itu sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan sektor manufaktur sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional. Usulan tambahan anggaran terutama ditujukan pada program yang berdampak langsung terhadap produktivitas, daya saing, hilirisasi, penguatan […]

Harga Sewa Perkantoran Asia Pasifik Alami Akselerasi

Harga Sewa Perkantoran Asia Pasifik Alami Akselerasi

  • Sabtu, 24 Oktober 2026 18:12 WIB

Jakarta – Pertumbuhan harga sewa perkantoran di seluruh kawasan Asia-Pasifik mengalami percepatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan harga sewa sebesar 1,0% secara kuartalan (quarter-on-quarter) pada Q3 2026. Hong Kong dan Tokyo mencatatkan pertumbuhan sewa tahunan dua digit selama dua kuartal berturut-turut, sementara tren positif di Bengaluru terus berlanjut hingga empat kuartal berturut-turut. Menurut Global Head […]

Balé by BTN

Balé by BTN dan Rumah123 Gelar Harpropnas Fest 2026

  • Kamis, 10 September 2026 06:56 WIB

JAKARTA – Hari Properti Nasional (Harpropnas) Fest 2026 yang didukung oleh Balé by BTN dan Rumah123 digelar dari 8–13 September 2026 di Grand Atrium Kota Kasablanka. Harpropnas Fest diinisiasi sejak 2018 yang menghadirkan pengalaman online-to-offline bagi masyarakat yang tengah mencari hunian. Beragam pilihan properti ditawarkan. Mulai dari rumah baru, rumah second, KPR take over, hingga […]

tenor FLPP 40 tahun

BP Tapera Percepat Realisasi Tenor FLPP 40 Tahun

  • Rabu, 2 September 2026 15:15 WIB

Jakarta — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar rapat koordinasi guna percepatan realisasi tenor FLPP 40 tahun. Perubahan skema itu akan diberlakukan bagi pembiayaan kredit rumah tapak maupun rumah susun (rusun) umum. Untuk rumah tapak, skema yang dibahas mempertahankan tingkat bunga 5 persen. Sedangkan skema yang akan diberlakukan untuk rusun subsidi menggunakan bunga […]

BTN

Pertajam Transformasi, BTN Dorong Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

  • Sabtu, 24 Oktober 2026 16:13 WIB

BANDUNG – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melakukan transformasi bisnis menjadi mitra keuangan keluarga Indonesia. Strategi ini dilakukan melalui pengembangan ekosistem perumahan, perluasan pembiayaan hunian, dan percepatan layanan digital. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat peran BTN dalam mendukung program perumahan nasional. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, BTN tidak hanya berfokus […]

Sinar Mas Land

Sinar Mas Land Raih Dua Penghargaan dari Kementerian ESDM

  • Jumat, 9 Oktober 2026 08:12 WIB

BSD CITY – Sinar Mas Land berhasil memperoleh Penghargaan Nasional Apresiasi EBTKE (Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi) 2026 atas implementasi prinsip bangunan hijau dan konservasi energi melalui dua kategori penghargaan yakni Juara 1 Kategori Bangunan Gedung Hijau – Subkategori Bangunan Hijau Besar untuk Gedung Biomedical Campus BSD City serta Juara 1 Kategori Hemat Energi […]

Realisasi KPP Tembus Rp25 Triliun

Realisasi KPP Capai Rp25 Triliun

  • Kamis, 17 September 2026 16:44 WIB

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) telah menembus angka Rp25,29 triliun dengan total 108.862 debitur. Plafon KPP yang sebelumnya sebesar Rp36 triliun telah ditingkatkan menjadi Rp50 triliun seiring dengan tingginya penyerapan. Menteri PKP Maruarar Sirait, KPP secara khusus didorong untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat sekaligus memberdayakan UMKM. […]

metland

Pendapatan Metland Tumbuh, Ditopang Penjualan Residensial

  • Senin, 9 November 2026 22:00 WIB

BEKASI – PT Metropolitan Land Tbk atau Metland (kode emiten;MTLA) hingga September 2026 membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,178 triliun, meningkat 4,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pertumbuhan terutama didukung peningkatan penjualan residensial yang menunjukkan kinerja positif. Pendapatan dari penjualan residensial tercatat sebesar Rp756,11 miliar, meningkat 53,14% dibandingkan periode yang sama tahun […]