Page 29 - Majalah RealEstat Indonesia Edisi Maret 2023
P. 29

TEROBOSAN

                                                                                      Di tahap pertama, helpdesk ini akan fokus
                                                                                   pada  penyelesaian  perizinan.  Namun,  kata
                                                                                   Junaedy, ke depan helpdesk akan turut meng-
                                                                                   atasi kendala pembiayaan dan mengawal iklim
                                                                                   investasi properti di Indonesia.

                                                                                   Model Percontohan
                                                                                      Kepala Badan Standardisasi Instrumen
                                                                                   Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kemente-
                                                                                   rian LHK, Ary Sudjianto mengatakan pihaknya
                                                                                   sangat mengapresiasi  REI yang sudah  ikut
                                                                                   mencoba meluruskan cita-cita dan amanah
                                                                                   UUCK dalam memudahkan perizinan berusa-
                                                                                   ha.  Disebutkannya, UUCK merupakan revolusi
                                                                                   besar dalam sistem perizinan Indonesia, se-
                                                                                   hingga pemerintah terus berupaya menye-
                                                                                   laraskan regulasi, sistem serta kelembagaan
                                                                                   guna memenuhi amanah UUCK.
                                                                                      “Pemerintah tentunya tidak bisa berjalan
                                                                                   sendiri. Kami perlu  partner dari dunia usaha,
                                                                                   termasuk REI. Kalau dunia usaha tidak aktif,
                                                                                   maka berbagai persoalan di lapangan tidak
                                                                                   diketahui. Helpdesk Perizinan REI ini contoh
               “Helpdesk ini dibentuk untuk merealisasi-  zinan. Akibatnya, dalam dua tahun terakhir   yang sangat baik dan bisa menjadi role model
            kan visi Ketum REI dalam meningkatkan per-  terjadi  kevakuman  perizinan.  Kondisi  itu   bagi asosiasi usaha lainnya,” ujar Ary.
            tumbuhan ekonomi dan memacu investasi   menyebabkan beberapa perusahaan atau   Hal senada diungkap Deputi bidang Tek-
            di Indonesia, salah satunya dengan mereali-  anggota REI terkendala perizinannya.  nologi  Informasi  Penanaman  Modal  BKPM,
            sasikan kemudahan perizinan berusaha,” ka-  “Helpdesk ini adalah salah satu upaya   Andi Maulana. Dia menegaskan bahwa
            tanya.                              yang kami lakukan untuk mengurai beberapa   Helpdesk Perizinan REI bisa menjadi model
               Selama ini, REI bersama Kadin dan Apindo   masalah perizinan yang dikeluhkan anggota   percontohan dan pionir bagi asosiasi bisnis
            sudah terlibat aktif dalam penyusunan UUCK   REI. Kami sangat siap untuk menyosialisasikan   lainnya termasuk di sektor properti.
            dari mulai tahap pembahasan hingga disah-  regulasi perizinan yang ada, termasuk membe-  “BKPM sangat bahagia kalau ada asosiasi
            kan terutama dalam memberikan masu-  rikan bimbingan teknis kepada pengembang   yang mau membantu proses perizinan seperti
            kan-masukan kepada pemerintah. Namun   properti,” tegas Junaedy yang juga Wakil Ketua   yang dilakukan REI. Harus diakui bahwa sistem
            dalam implementasinya, diakui Junaedy, pe-  Umum DPP REI Koordinator bidang Perizinan   perizinan OSS-RBA ini jauh dari kesempurnaan,
            laksanaanya  belum  selaras  dengan  aturan   dan Regulasi itu.        sehingga masih banyak perbaikan yang harus
            yang ada bahkan terjadi tumpang-tindih peri-                           dilakukan termasuk bersama asosiasi usaha
                                                                                   agar penerapannya dapat berjalan optimal,”
                                                                                   ujarnya.
                                                                                      Sementara itu, Ketua DPD REI Banten Roni
                                                                                   H. Adali menyatakan dukungannya terha-
                                                                                   dap pembentukan Helpdesk Perizinan REI.
                                                                                   Diharapkan  tim  tersebut  mampu  memberi
                                                                                   solusi atas berbagai  masalah perizinan yang
                                                                                   dihadapi anggota di daerah.
                                                                                      “Apalagi saat ini semua perizinan sudah
                                                                                   serba digital sehingga perlu bimbingan dari
                                                                                   DPP REI. Saya berharap helpdesk ini bisa ber-
                                                                                   hasil dan sukses di masing-masing daerah,”
                                                                                   katanya.
                                                                                      Selain perizinan PBG dan KKPR, masalah-
                                                                                   masalah di bidang pertanahan juga masih
                                                                                   banyak dihadapi pengembang daerah. Seperti
                                                                                   masalah sertifikat dan buku tanah yang hilang
                                                                                   di kantor pertanahan dan menghambat pro-
                                                                                   ses balik nama lahan milik pengembang. Ke-
                                                                                   mudian hambatan biaya investasi penyam-
                                                                                   bungan listrik dengan PT PLN juga perlu
                                                                   FOTO-FOTO: DOK. REI  dicarikan solusinya, ungkap Roni. (Rinaldi/Teti)

                                                                                      RealEstat Indonesia  |  Edisi 195, Maret 2023   |   29Estat Indonesia  |  Edisi 195, Maret 2023   |   29
                                                                                      Real
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34