Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Instagram ikn_id)
Jakarta – Desain arsitektur di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menerapkan konsep Arsitektur Nusantara. Demikian disampaikan Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati memaparkan Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN dalam Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Peraturan Pelaksanaan UU IKN yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2022.
“Ada konsep biomimikri, di sana bangunannya selaras dengan alam meniru cara kerja hutan hujan tropis,” ungkap Hayu.
Konsep arsitektur IKN akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam membangun di IKN. Adapun Perpres No. 63 Tahun 2022 menjadi acuan untuk semua rencana tata ruang dan rencana urban design di IKN.
Berdasarkan Perpres tersebut pengaturan desain arsitektural bangunan di KIPP mengacu kepada keselarasan lingkungan dan aspek budaya lokalitas Nusantara, serta didasarkan kepada konsep arsitektur Nusantara. “Prinsip arsitekturnya Nusantara dan arsitektur tropis,” ujar Hayu.
Role Model Organization
Pada kesempatan yang sama, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi organisasi role model bagi penataan organisasi pemerintahan di seluruh Indonesia. Otorita IKN memiliki struktur organisasi yang memungkinkan sumber daya manusianya dapat bergerak dengan skill dan kompetensi terbaik serta dapat bekerja dalam iklim koordinasi yang cepat.
“Kelembagaan Otorita IKN harus menjadi role model organization. Secara bertahap dan pelan-pelan akan diikuti di dalam konteks penataan kelembagaan yang lain,” kata Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara Tuti Trihastuti Sukardi.
Tuti menyampaikan bahwa Otorita IKN akan menjadi vision driver bagi penataan kelembagaan di seluruh Indonesia. “Ini adalah extraordinary task and function dimana Otorita IKN diberikan label status kedudukan yang harus extraordinary, yang harus keluar dari kepakeman, harus keluar dari mindset business as usual,” ujar Tuti.
Status dan kedudukan Otorita IKN merupakan hal baru. Selain sebagai pemerintah daerah khusus, Otorita IKN juga diberikan status setingkat kementerian. Menurut Tuti ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan visi besar pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menyiapkan sebuah organisasi yang agile. (SAN)
