Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung penuh pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang terus dibangun di DKI Jakarta. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN melakukan penataan pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan pada wilayah yang akan menjadi kawasan TOD melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

“Selain Peraturan Menteri yang telah ditetapkan, Kementerian ATR/BPN juga mendukung kebijakan pengembangan kawasan TOD melalui fasilitasi penetapan revisi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, red) berupa Peraturan Gubernur tentang RDTR DKI Jakarta sebagai dasar perizinan untuk membangun kawasan TOD,” ujar Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki dalam keterangan resminya, Sabtu, 9 Juli 2022.

Abdul Kamarzuki menjelaskan, prinsip utama pengembangan kawasan TOD adalah pengembangan kawasan yang menitikberatkan integrasi antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor. Selain itu, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor beriringan dengan pengembangan kawasan campuran dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

“Besar harapan saya agar diskusi seperti ini dapat semakin menyebar luas. Sehingga, akan semakin banyak daerah yang memiliki pemahaman dan kemudahan dalam merencanakan dan mewujudkan kawasan TOD. Sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan meningkatnya kualitas ruang kota,” tutur Abdul Kamarzuki.

Transformasi Jakarta

Dalam mendukung tujuan penataan ruang DKI Jakarta menjadi kota yang berorientasi transit, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan bahwa Jakarta dalam perkembangannya, bertransformasi menjadi kota global dengan transportasi publik yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Kunci dalam mengembangkan transportasi di Jakarta adalah integrasi. Harapannya, dengan adanya integrasi dapat mengatasi permasalahan di Jakarta. “Transportasi di Jakarta harus saling terintegrasi. Selain modanya yang terintegrasi, stasiun transportasi umum juga harus terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas umum,” jelas Anies Baswedan.

DKI Jakarta, imbuh Anies, telah bertransformasi dari car oriented development menjadi transport oriented development. Dahulu yang menjadi prioritas pertama adalah kendaraan pribadi. Saat ini yang menjadi prioritas adalah jalur pedestrian, jalur sepeda, serta jalur transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan.

Menurut Anies, untuk mendukung prioritas pembangunan Jakarta, perlu adanya fasilitas yang menghubungkan antara pejalan kaki dengan transportasi umum. Salah satunya dengan pembangunan terowongan pejalan kaki bawah tanah pertama di Indonesia. Terowongan tersebut menghubungkan jalur bawah tanah pejalan kaki dari gedung Nine di UOB di Thamrin sampai Stasiun Dukuh Atas BNI. (SAN)