Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

  • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, kepastian dan jaminan kuota subsidi perumahan yang mencukupi mutlak dibutuhkan.

Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan total realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi hingga 13 Juni 2024 sudah mencapai 80.134 unit atau mendekati 50% dari total kuota FLPP tahun ini sebanyak 166.000 unit. Sementara merujuk tren realisasi rumah subsidi pasca pandemi atau sejak 2022, rata-rata realisasi rumah subsidi per bulan mencapai 20.034 sampai 20.818 unit.

Dengan tren realisasi sekitar 20.000-an unit per bulan itu, maka diperkirakan kuota rumah subsidi tahun 2024 akan habis pada Agustus atau September 2024 mendatang. Terlebih, tren permintaan dan realisasi FLPP biasanya akan meningkat di semester kedua.

“Tanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini. Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh subsidi rumah untuk kehidupan mereka yang lebih berkualitas,” tegas Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto pada Rapat Koordinasi (Rakor) DPP & DPD REI se-Indonesia di Jakarta, Kamis (27/6).

Saat ini, sesuai data aplikasi SiKumbang, stok rumah subsidi terbangun tercatat mencapai 118.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara realisasi rumah subsidi milik anggota REI yang berpotensi diakad-kredit selama Juni-Desember 2024 saja estimasinya mencapai 65.000 hingga 70.000 unit.

Menurut Joko, melihat besarnya angka backlog dan tingginya permintaan rumah subsidi dari masyarakat, maka akselerasi realisasi rumah FLPP di 2024 kemungkinan akan mencapai angka di atas realisasi tahun 2023 sebanyak 229.000 unit.

Disebutkan, DPP REI pada 15 Mei lalu sudah menyampaikan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat menambah kuota FLPP hingga 250.000 atau sesuai dengan realisasi pada tahun 2023.

“Di surat tersebut kami juga mengingatkan komitmen beliau saat Hapernas tahun 2023 lalu untuk menambah kuota FLPP jika kurang,” jelasnya.

Selain itu, DPP REI juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait antara lain dengan Sekjen Kementerian PUPR, Dirjen PUPR, Komisioner BP Tapera, Direksi Bank BTN dan berkoordinasi dengan asosiasi usaha termasuk asosiasi pengembang lainnya.

Joko Suranto menegaskan bahwa pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang akan dilantik 20 Oktober 2024 mendatang telah menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Seharusnya, target besar tersebut tidak terhenti hanya di 166.000 unit pada tahun ini. Menurut CEO Buana Kassiti Group itu, tahun 2024 adalah tahun transisi yang menjadi jembatan emas (golden bridge) bagi pemerintahan mendatang yang notabene melanjutkan kebijakan dan progran pemerintah saat ini termasuk di sektor perumahan.

Secara politis, kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang tersebut. Sebab masyarakat akan berpikir bagaimana dapat menyiapkan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, jika untuk membiayai 250.000 unit rumah bersubsidi saja pemerintah sudah kesulitan.

“Apalagi, saat ini kita sedang fokus menyelesaikan backlog yang besar. Dan satu-satunya fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP. Lewat fasilitas inilah negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal. Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat,” ungkap alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.

Satgas Kuota FLPP

Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan 5 orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.

Joko Suranto mengatakan pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI, karena di tengah situasi kuota FLPP yang terbatas ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia. Banyak anggota khawatir mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP dengan berbagai alasan, sehingga tidak dapat melakukan akad kredit, padahal rumah sudah selesai dibangun.

“Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah,” papar Joko.

Menurutnya, satgas akan memastikan pengembang yang sudah memenuhi kriteria diprioritaskan untuk memperoleh kuota FLPP. Apa kriterianya? Antara lain rumah sudah selesai dibangun, serta konsumennya sudah berproses di bank dan sudah siap untuk akad-kredit.

Rakor DPP & DPD REI se-Indonesia ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yakni Saiful Islam (Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan), Fitrah Nur (Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR), Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner BP Tapera) dan Hirwandi Gafar (Direktur Consumer Bank BTN).

“Kementerian PUPR sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait kuota tambahan FLPP ini, tetapi kita memahami semua tergantung kondisi fiskal negara. Kita berharap semoga ada solusi dari Kemenkeu (untuk menambah kuota FLPP). Semangat kita adalah bagaimana masyarakat tetap dapat mengakses pembiayaan perumahan,” sebut Fitrah Nur.

Sementara itu, Saiful Islam dari Kementerian Keuangan menyebutkan pihaknya sudah menindaklanjuti kebutuhan kuota FLPP, tetapi penambahan anggaran membutuhkan persetujuan dari parlemen.

“Ada proses politik yang harus dilalui, sehingga pemerintah tidak bisa langsung mengeksekusi tanpa persetujuan dulu dari DPR RI. Tapi yang pasti kita akan terus mencoba untuk melakukan akselerasi agar skema FLPP dapat terus dilanjutkan,” ungkapnya. (MRI)

  • Penulis: Muhammad Rinaldi

Rekomendasi Untuk Anda

  • perkotaan

    Kupas Tuntas Isu Kota, Begini Gagasan Capres 2024 Soal Perkotaan

    • calendar_month Minggu, 17 Des 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Kota menjadi pusat peradaban, inovasi, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Kondisi tersebut membuat kota mimiliki peran vital sebagai penggerak perekonomian nasional. Saat ini, kota berkontribusi terhadap 60% PDB Indonesia. “Namun jika melihat peran kota yang begitu vital terhadap ekonomi, namun ini sering kali tidak diimbangi dengan penyediaan kebutuhan dasar bagi warganya,” kata Co-founder Stravenues, […]

  • Obituari A. Edwin Kawilarang, Mengenang Jejak Ketua Umum REI Era 1995 – 1998

    Obituari A. Edwin Kawilarang, Mengenang Jejak Ketua Umum REI Era 1995 – 1998

    • calendar_month Senin, 30 Nov 2020
    • 0Komentar

    Jakarta – Aplikasi percakapan di grup WhatsApp (WAG) ‘Sahabat REI’, pada Minggu, 29 November 2020 kemarin, tiba-tiba riuh. Ucapan duka silih berganti mengalir dari anggota grup. Semuanya senada mengutarakan kehilangan atas kepergian salah satu putra terbaik REI, A. Edwin Kawilarang yang tutup usia Minggu, 29 November 2020, pukul 11.10 WIB di Siloam Hospitals TB Simatupang, […]

  • Ilustrasi real estat asia Pasifik

    Volume Transaksi Real Estat Asia Pasifik Diprediksi Tumbuh Double Digit

    • calendar_month Sabtu, 12 Mar 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Aktivitas transaksi real estat mengikuti pemulihan ekonomi awal di kawasan Asiap Pasifik dengan volume investasi tahun 2021. Momentum ini akan bertahan dengan tahun 2022 dan 2023 dan menurut perkiraan akan mencatat pertumbuhan volume dua digit seiring pemulihan ekonomi menstimulasi sektor penghuni (occupier). “Asia Pasifik memasuki tahun 2022 dengan momentum kuat, akan tetapi dengan […]

  • pekerja migran

    Pekerja Migran Bakal Disiapkan 20 Ribu Rumah Subsidi

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan menyiapkan pembangunan 20 ribu unit rumah subsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan sebaran lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB),  Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BP Tapera […]

  • Munas P3RSI

    Adjit Lauhatta Kembali Nakhodai P3RSI Hingga 2030

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Adjit Lauhatta kembali terpilih untuk menakhodai Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) masa bakti 2025-2030 mendatang. Penetapan ini dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV P3RSI yang digelar di Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025. “Tahun ini, P3RSI genap berusia 13 tahun. Dari awal berdiri hanya beranggotakan 31 PPPSRS, kini kami memiliki 45 […]

  • Semester I, Bank BTN Salurkan Kredit dan Pembiayaan Rp308 Triliun

    Semester I, Bank BTN Salurkan Kredit dan Pembiayaan Rp308 Triliun

    • calendar_month Jumat, 21 Jul 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai sekitar Rp308 triliun sepanjang semester I-2023. Perolehan ini tumbuh 7,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp286,15 triliun. Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan kinerja keuangan di semester pertama tahun ini memang lebih menantang. Namun, BTN […]

Translate »
expand_less