Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

  • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, kepastian dan jaminan kuota subsidi perumahan yang mencukupi mutlak dibutuhkan.

Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan total realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi hingga 13 Juni 2024 sudah mencapai 80.134 unit atau mendekati 50% dari total kuota FLPP tahun ini sebanyak 166.000 unit. Sementara merujuk tren realisasi rumah subsidi pasca pandemi atau sejak 2022, rata-rata realisasi rumah subsidi per bulan mencapai 20.034 sampai 20.818 unit.

Dengan tren realisasi sekitar 20.000-an unit per bulan itu, maka diperkirakan kuota rumah subsidi tahun 2024 akan habis pada Agustus atau September 2024 mendatang. Terlebih, tren permintaan dan realisasi FLPP biasanya akan meningkat di semester kedua.

“Tanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini. Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh subsidi rumah untuk kehidupan mereka yang lebih berkualitas,” tegas Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto pada Rapat Koordinasi (Rakor) DPP & DPD REI se-Indonesia di Jakarta, Kamis (27/6).

Saat ini, sesuai data aplikasi SiKumbang, stok rumah subsidi terbangun tercatat mencapai 118.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara realisasi rumah subsidi milik anggota REI yang berpotensi diakad-kredit selama Juni-Desember 2024 saja estimasinya mencapai 65.000 hingga 70.000 unit.

Menurut Joko, melihat besarnya angka backlog dan tingginya permintaan rumah subsidi dari masyarakat, maka akselerasi realisasi rumah FLPP di 2024 kemungkinan akan mencapai angka di atas realisasi tahun 2023 sebanyak 229.000 unit.

Disebutkan, DPP REI pada 15 Mei lalu sudah menyampaikan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat menambah kuota FLPP hingga 250.000 atau sesuai dengan realisasi pada tahun 2023.

“Di surat tersebut kami juga mengingatkan komitmen beliau saat Hapernas tahun 2023 lalu untuk menambah kuota FLPP jika kurang,” jelasnya.

Selain itu, DPP REI juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait antara lain dengan Sekjen Kementerian PUPR, Dirjen PUPR, Komisioner BP Tapera, Direksi Bank BTN dan berkoordinasi dengan asosiasi usaha termasuk asosiasi pengembang lainnya.

Joko Suranto menegaskan bahwa pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang akan dilantik 20 Oktober 2024 mendatang telah menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Seharusnya, target besar tersebut tidak terhenti hanya di 166.000 unit pada tahun ini. Menurut CEO Buana Kassiti Group itu, tahun 2024 adalah tahun transisi yang menjadi jembatan emas (golden bridge) bagi pemerintahan mendatang yang notabene melanjutkan kebijakan dan progran pemerintah saat ini termasuk di sektor perumahan.

Secara politis, kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang tersebut. Sebab masyarakat akan berpikir bagaimana dapat menyiapkan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, jika untuk membiayai 250.000 unit rumah bersubsidi saja pemerintah sudah kesulitan.

“Apalagi, saat ini kita sedang fokus menyelesaikan backlog yang besar. Dan satu-satunya fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP. Lewat fasilitas inilah negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal. Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat,” ungkap alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.

Satgas Kuota FLPP

Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan 5 orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.

Joko Suranto mengatakan pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI, karena di tengah situasi kuota FLPP yang terbatas ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia. Banyak anggota khawatir mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP dengan berbagai alasan, sehingga tidak dapat melakukan akad kredit, padahal rumah sudah selesai dibangun.

“Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah,” papar Joko.

Menurutnya, satgas akan memastikan pengembang yang sudah memenuhi kriteria diprioritaskan untuk memperoleh kuota FLPP. Apa kriterianya? Antara lain rumah sudah selesai dibangun, serta konsumennya sudah berproses di bank dan sudah siap untuk akad-kredit.

Rakor DPP & DPD REI se-Indonesia ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yakni Saiful Islam (Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan), Fitrah Nur (Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR), Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner BP Tapera) dan Hirwandi Gafar (Direktur Consumer Bank BTN).

“Kementerian PUPR sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait kuota tambahan FLPP ini, tetapi kita memahami semua tergantung kondisi fiskal negara. Kita berharap semoga ada solusi dari Kemenkeu (untuk menambah kuota FLPP). Semangat kita adalah bagaimana masyarakat tetap dapat mengakses pembiayaan perumahan,” sebut Fitrah Nur.

Sementara itu, Saiful Islam dari Kementerian Keuangan menyebutkan pihaknya sudah menindaklanjuti kebutuhan kuota FLPP, tetapi penambahan anggaran membutuhkan persetujuan dari parlemen.

“Ada proses politik yang harus dilalui, sehingga pemerintah tidak bisa langsung mengeksekusi tanpa persetujuan dulu dari DPR RI. Tapi yang pasti kita akan terus mencoba untuk melakukan akselerasi agar skema FLPP dapat terus dilanjutkan,” ungkapnya. (MRI)

  • Penulis: Muhammad Rinaldi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kementerian atr

    Kementerian ATR/BPN: Nilai Tanah Berkorelasi dengan Tata Ruang

    • calendar_month Sabtu, 5 Nov 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Direktorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tata Ruang, Gabriel Triwibawa mengatakan, nilai ekonomi tanah sangat dipengaruhi oleh tata ruang. “Perubahan nilai karena adanya perubahan tata ruang menunjukkan korelasi yang kuat antara nilai tanah dengan tata ruang. Contohnya, harga tanah yang hanya dilalui jalan tol, akan lebih murah nilainya dibandingkan […]

  • REI

    HUT ke-54, REI Gelar Syukuran dan Lomba Tumpeng

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia atau REI merayakan hari ulang tahun yang ke-54 dengan menggelar syukuran dan pemotongan tumpeng yang diikuti 38 dewan pengurus daerah (DPD) se-Indonesia secara hybrid yang dipusatkan di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ketua Umum REI, Joko Suranto menyampaikan rasa gembira dan terharu karena asosiasi perusahaan properti tertua di […]

  • Kemenperin Ungkap Kendala Pengembangan KI Teluk Bintuni

    Kemenperin Ungkap Kendala Pengembangan KI Teluk Bintuni

    • calendar_month Minggu, 24 Okt 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan tantangan utama dalam pengembangan Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni, yakni proses pengadaan lahan dan kepastian alokasi gas. Padahal, KI Teluk Bintuni termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Industri Prioritas sesuai RPJMN 2020 – 2024. “Proses pengadaan lahan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk komitmennya dalam pengembangan kawasan setempat,” […]

  • Rusun ASN BBWS Serayu Opak (Foto: Dok PUPR)

    Pembangunan Rusun ASN BBWS Serayu Opak Yogjakarta sudah 92%

    • calendar_month Senin, 7 Jun 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pembangunan rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) progresnya sudah mencapai 92,4%. Hal ini diutarakan oleh Direktur Jendral Perumahan Khalawi Abdul Hamid saat meninjau pembangunan rumah susun di Yogyakarta pada hari Minggu, 6 Juni 2021. “Rusun bagi ASN sekarang […]

  • Sektor properti masih membutuhkan waktu untuk recovery di tahun 2025.

    Prospek Sektor Properti 2025: Masih Butuh Waktu Recovery

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Sektor properti masih membutuhkan waktu untuk bangkit di 2025. Konsultan Properti Colliers Indonesia memprediksi dua sektor properti, yakni komersial dan apartemen memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk recovery dibandingan sektor lainnya. “Kalau kita bicara mengenai prospek properti tentu masih butuh waktu yang cukup panjang terutama untuk sektor kantor komersial dan juga sektor […]

  • DPR Minta Menteri PKP Kejelasan Program 3 Juta Rumah.

    DPR Minta Kejelasan Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta kejelasan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam hal Peta Jalan Progam 3 Juta Rumah dalam Rapat Kerja (Raker) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 19 Mei 2025. “Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan […]

Translate »
expand_less