Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Nih, Aturan Strata Title di Singapura!

Nih, Aturan Strata Title di Singapura!

  • calendar_month Minggu, 21 Feb 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Singapura adalah kiblat dalam urusan perumahan dan permukiman. Keberhasilan Negeri Singa membangun dan mengelola public housing (rumah rakyat) menjadi contoh bagi setiap negara yang tengah menyusun kebijakan perumahan dan permukiman, termasuk juga urusan pengelolaan hunian jangkung.

Dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman setiap negara dalam mengelola bangunan tinggi, pada 17 Februari 2021, perwakilan Federasi Realestat Internsional (FIABCI) Singapura Teo Poh Siang berbagi pemahaman seputar pengelolaan rusun kepada FIABCI Indonesia, FIABCI Malaysia, dan FIABCI Thailand.

“Di Singapura, ada dua cara pemilihan suara dalam rumah susun. Pertama adalah ‘One (Strata) Lot, One Vote‘ dan yang kedua ialah ditentukan dari share value yang ditentukan besar ukuran dari masing – masing Lot (seperti Nilai Perbandingan Proporsional atau NPP di Indonesia),” tukas Teo.

Adapun aturan ‘One Lot One Vote‘ digunakan untuk pemilihan board (semacam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS di Indonesia). Sedangkan pemilihan suara berdasarkan share value atau NPP digunakan untuk pengambilan keputusan dalam P3SRS di Singapura.

“Di Singapura satu lot besar punya jumlah suara yang sama dengan satu lot kecil. Namun hukum Singapura membolehkan pemilik lot besar memecah lot besar menjadi beberapa lot yang kecil,” kata penulis buku berjudul ‘A Practical Guide to Strata Management in Singapore‘.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya tinggal di bangunan tinggi, peraturan rumah susun di Singapura telah diamandemen hingga tiga puluh satu kali sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1967. Hal tersebut dilakukan oleh Singapura untuk memberikan kenyamanan pada semua orang yang berperan dalam pembangunan satu bangunan tinggi, mulai dari pemilik, pengembang, pengurus, hingga penghuni maupun penyewa rusun.

“Saat ini aturan pengelolaan rusun di Singapura diatur oleh dua aturan, yakni Building Maintenance and Strata Management Act dan Land Titles (Strata) Act,” ucap Teo Poh Siang menjelaskan bagaimana Singapura benar – benar serius membuat warganya nyaman tinggal di bangunan tinggi.

Untuk bangunan mixed-used yang memuat hunian, hotel, perkantoran, dan lain sebagainya, aturan di Singapura memungkinkan untuk dapat dibentuk P3SRS terpisah masing-masing untuk rumah susun, perkantoran, mall, atau hotel. Namun demikian, tetap harus juga dibentuk P3SRS Utama, yang anggotanya terdiri dari setiap pengurus dari masing-masing PPPSRS.

“Di Singapura juga pedoman tentang share value diatur oleh Pemerintah,” ujar Teo dalam kesempatan tersebut. “Secara keseluruhan peraturan ini dirasa sudah cukup adil bagi pengembang maupun pemilik,” ungkap penerima The Public Service Medal dari Presiden Singapura atas kontribusinya terhadap negara Singapura. (BRN)

Penulis

Ayah dari dua putra dan satu putri ini memulai karier di dunia jurnalistik dari sebagai sirkulasi di Majalah Realestat. Tapi semangat dan ketertarikannya di dunia jurnalistik membawa pria yang gemar membaca dan traveling ini menjadi salah satu wartawan industriproperti.com. Lelaki berkulit hitam yang pernah mengenyam Pendidikan di Teknik Informatika STTI ini akan banyak menuliskan berbagai isu utama industri properti. Sahabat IP bisa jumpai Adi melalui Instagram @adoen_22

Rekomendasi Untuk Anda

  • mafia tanah

    AHY Ungkap Mafia Tanah di Jawa Tengah, Kerugian Negara Rp3,4 Triliun

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membongkar praktik mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pengungkapan tindak kejahatan itu berhasil menyelamatkan objek tanah seluas 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat senilai Rp3,42 triliun. “Negara merugi. Padahal kita sangat membutuhkan investasi. Mafia tanah membelenggu potensi […]

  • Efek Konflik Timur Tengah Bisa Bikin Properti Lesu

    Waspada! Konflik Timur Tengah Bisa Bikin Properti Lesu

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Konflik di kawasan Timur Tengah yang telah berlangsung hampir dua bulan ini dapat memicu gejolak di berbagai lini perekonomian, termasuk sektor properti. Research Services Colliers Indonesia Ferry Salanto menyebut, konflik Timur Tengah yang masih berlangsung tanpa kepastian akhir belum berdampak langsung pada pasar properti nasional. “Sementara ini, kita lihat bahwa memang dampak itu […]

  • OJK Terus Mendorong Penguatan Posisi Industri Perbankan Syariah

    OJK Terus Mendorong Penguatan Posisi Industri Perbankan Syariah

    • calendar_month Jumat, 6 Mei 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) dengan tema “Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi”. Dalam laporan tersebut antara lain dijelaskan strategi industri keuangan syariah sehingga mampu bertahan dan beradaptasi di masa pandemi. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyebutkan strategi yang dilakukan industri keuangan syariah mampu menciptakan […]

  • Ilustrasi Ruang Terbuka Hijau

    Insentif Ini Bakal Dorong Swasta Bangun RTH

    • calendar_month Selasa, 30 Nov 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Swasta perlu mendapat dorongan lebih untuk turut membangun ruang terbuka hijau (RTH). Salah satu bentuk dorongannya dapat berupa insentif pemerintah, seperti  pajak, subsidi, pinjaman, potongan biaya, bonus KDB, bonus percepatan peizinan dan green building. “Swasta perlu didorong dengan mekanisme insentif dan disinsentif. Insentif mulai dari pajak, subsidi, pinjaman, potongan biaya, bonus KDB, bonus […]

  • Optimalkan Insentif PPN DTP, Aryana Karawaci Pasarkan Rumah Siap Huni

    Optimalkan Insentif PPN DTP, Aryana Karawaci Pasarkan Rumah Siap Huni

    • calendar_month Minggu, 1 Sep 2024
    • 0Komentar

    TANGERANG – Kalangan pengembang merespon positif kebijakan pemerintah yang melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga Desember 2024. Langkah itu dinilai akan mengairahkan pasar dan mendorong penjualan rumah. Direktur Utama PT Purinusa Jayakusuma, Sianna Sutinah Rustanto mengatakan pemerintah sangat perhatian kepada sektor properti dan kondisi itu harus dimanfaatkan masyarakat secara […]

  • Menteri PKP Minta Maaf Cabut Ide Rumah Subsidi

    Tobat, Menteri PKP Minta Maaf Cabut Ide Rumah Subsidi Baru

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan permohonan maaf langsung dihadapan Komisi V DPR RI terkait ide memperkecil ukuran rumah subsidi menjadi 18 m2. Hal tersebut disampaikan Menteri PKP dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kamis, 10 Juli 2025. “Sesudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota […]

Translate »
expand_less