Jakarta – Pelaku properti Negeri Jiran, Malaysia, tengah berbahagia setelah pemerintah berencana menggelontorkan sejumlah insentif. Pada pembahasan anggaran keuangan negara untuk tahun 2023, mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan insentif ke sektor properti untuk memacu pertumbuhan.

“Kami memuji langkah pemerintah untuk meluncurkan Inisiatif Kepemilikan Rumah Malaysia (i-MILIKI) awal tahun ini. Kebijakan ini memberikan pembebasan pajak properti (stamp duty) bagi pembeli rumah pertama,” ucap Country Manager, PropertyGuru Malaysia, Sheldon Fernandez seperti dikutip dari themalaysianreserve.com yang diakses pada, Senin, 17 Oktober 2022.

Pelaku properti Negeri Jiran juga berharap insentif yang tepat akan memberikan kemudahan bagi warga Malaysia untuk memiliki rumah impian. Anggaran tahun 2023 sebaiknya memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.

Mengutip Studi Sentimen Konsumen (CSS) untuk paruh kedua tahun 2022 (2H22), masalah keterjangkauan terus membayangi. Sebab, 51% responden merasa bahwa mereka tidak dapat membeli rumah tanpa bantuan pemerintah.

“Namun, berdasarkan temuan terbaru dalam Laporan Pasar Properti Malaysia untuk kuartal ketiga 2022 (3Q22), permintaan sewa membuat lompatan besar 96,83% year-on-year. Ini menunjukkan bahwa pembeli rumah potensial memilih untuk menyewa sementara waktu di tengah kekhawatiran kenaikan inflasi dan kenaikan Overnight Policy Rate,” jelas Sheldon.

Ketidakpastian Ekonomi

Sheldon menambahkan, ketidakpastian ekonomi di balik pemulihan memasuki masa endemik membuat calon pembeli menunda rencana mereka. Selain itu, ada pula isu mengenai meningkatnya tingkat keterjangakuan pembelian rumah.

Sheldon juga menyoroti bahwa di tengah masalah keterjangkauan, Home Ownership Campaign (HOC) telah sangat membantu banyak pembeli rumah pertama kali. Program tersebut juga telah berhasil mendorong aktivitas di pasar properti yang melambat.

Pasar melihat bahwa orang juga dapat memperoleh manfaat dari kelanjutan HOC yang memperpanjang jangka waktunya ke pasar sekunder juga.

“Ini akan membantu menciptakan permintaan dan lebih mendorong kepemilikan rumah, memberikan lebih banyak opsi dan poin harga bagi calon pembeli rumah. Sebagai bagian dari ini, kami juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengurangi atau menghapus pajak properti untuk properti residensial RM500.000 dan di bawahnya untuk semua orang Malaysia – untuk lebih meningkatkan pasar,” tutup Sheldon. (SAN)