Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Pengembang Negeri Jiran Happy, Pemerintah Gelontorkan Insentif Properti

Pengembang Negeri Jiran Happy, Pemerintah Gelontorkan Insentif Properti

  • calendar_month Senin, 17 Okt 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pelaku properti Negeri Jiran, Malaysia, tengah berbahagia setelah pemerintah berencana menggelontorkan sejumlah insentif. Pada pembahasan anggaran keuangan negara untuk tahun 2023, mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan insentif ke sektor properti untuk memacu pertumbuhan.

“Kami memuji langkah pemerintah untuk meluncurkan Inisiatif Kepemilikan Rumah Malaysia (i-MILIKI) awal tahun ini. Kebijakan ini memberikan pembebasan pajak properti (stamp duty) bagi pembeli rumah pertama,” ucap Country Manager, PropertyGuru Malaysia, Sheldon Fernandez seperti dikutip dari themalaysianreserve.com yang diakses pada, Senin, 17 Oktober 2022.

Pelaku properti Negeri Jiran juga berharap insentif yang tepat akan memberikan kemudahan bagi warga Malaysia untuk memiliki rumah impian. Anggaran tahun 2023 sebaiknya memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.

Mengutip Studi Sentimen Konsumen (CSS) untuk paruh kedua tahun 2022 (2H22), masalah keterjangkauan terus membayangi. Sebab, 51% responden merasa bahwa mereka tidak dapat membeli rumah tanpa bantuan pemerintah.

“Namun, berdasarkan temuan terbaru dalam Laporan Pasar Properti Malaysia untuk kuartal ketiga 2022 (3Q22), permintaan sewa membuat lompatan besar 96,83% year-on-year. Ini menunjukkan bahwa pembeli rumah potensial memilih untuk menyewa sementara waktu di tengah kekhawatiran kenaikan inflasi dan kenaikan Overnight Policy Rate,” jelas Sheldon.

Ketidakpastian Ekonomi

Sheldon menambahkan, ketidakpastian ekonomi di balik pemulihan memasuki masa endemik membuat calon pembeli menunda rencana mereka. Selain itu, ada pula isu mengenai meningkatnya tingkat keterjangakuan pembelian rumah.

Sheldon juga menyoroti bahwa di tengah masalah keterjangkauan, Home Ownership Campaign (HOC) telah sangat membantu banyak pembeli rumah pertama kali. Program tersebut juga telah berhasil mendorong aktivitas di pasar properti yang melambat.

Pasar melihat bahwa orang juga dapat memperoleh manfaat dari kelanjutan HOC yang memperpanjang jangka waktunya ke pasar sekunder juga.

“Ini akan membantu menciptakan permintaan dan lebih mendorong kepemilikan rumah, memberikan lebih banyak opsi dan poin harga bagi calon pembeli rumah. Sebagai bagian dari ini, kami juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengurangi atau menghapus pajak properti untuk properti residensial RM500.000 dan di bawahnya untuk semua orang Malaysia – untuk lebih meningkatkan pasar,” tutup Sheldon. (SAN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan peluncuran Online Single Submission (OSS) berbasis risiko dalam perizinan berusaha, pada Senin, 9 Agustus 2021 (Foto: Lukas)

    Operasionalisasi OSS Bermasalah, Daerah Minta Diskresi

    • calendar_month Selasa, 7 Sep 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Operasionalisasi sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS – RBA) bermasalah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung meminta izin untuk mengeluarkan diskresi kepala daerah agar pelayanan perizinan tidak berhenti. Sebelumnya, berdasarkan penelusuran redaksi industriproperti.com, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan OSS RBA dalam perizinan berusaha, bertempat di Pusat Komando Operasi […]

  • kota global

    Tak Lagi Ibu Kota, Jakarta akan Menjadi Kota Global

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang kompetitif. “Ini menjadi acuan pembangunan Kota Jakarta 20 tahun ke depan. Khususnya, untuk membawa Jakarta menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan berbagai layanan jasa termasuk layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, […]

  • Menko Airlangga

    Menko Airlangga Respons Usulan REI Soal Layanan Publik di Sektor Perumahan

    • calendar_month Kamis, 15 Des 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons sejumlah usulan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) terkait Kebijakan atas Persoalan Layanan Publik di Sektor Perumahan. “Sehubungan dengan Surat DPP REI perihal Kebijakan atas Persoalan Layanan Publik di Sektor Perumahan bersama ini kami sampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sektor perumahan yaitu […]

  • Pariwisata Jakarta

    Pacu Pariwisata Jakarta, Bank Jakarta Dukung Abang None 2025

    • calendar_month Minggu, 28 Sep 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Bank Jakarta berkomitmen dalam pengembangan pariwisata Jakarta sekaligus peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda di final Abang None Jakarta 2025, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat, 26 September 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebutkan Abang dan None Jakarta merupakan salah satu warisan budaya Betawi yang harus dijaga kelestariannya. Kehadirannya diharapkan mampu membawa […]

  • Ketua Umum REI

    Topang Pembiayaan Perumahan, Ketum REI Usulkan Dana Pendampingan

    • calendar_month Sabtu, 8 Jun 2024
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menghimpun iuran wajib dari seluruh pekerja melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha karena menilai kewajiban tersebut sebagai beban di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto berpendapat perdebatan terkait iuran […]

  • Ilustrasi Properti Tiongkok

    Demi Selamatkan Perusahaan, Taipan Properti Tiongkok Rogoh Kocek Pribadi Rp54,2 T

    • calendar_month Rabu, 24 Nov 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Taipan properti di Negeri Tirai Bambu rela merogoh koceknya sendiri demi menyelamatkan perusahaan. Tak tangung-tanggung, total nilai uang yang keluar dari saku pribadi mencapai USD3,8 miliar atau setara Rp54,2 triliun (mengacu kurs Rp14.273,30 per USD1). Taipan properti Tiongkok melakukan hal itu agar perusahaan miliknya dapat terlepas jerat kebangkrutan akibat gagal bayar hutang. Sejumlah […]

Translate »
expand_less