Ilustrasi Kota di Pulau Jawa (Foto: Istimewa)
Jakarta – Pulau Jawa mengkota merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu, diperlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pulau Jawa dengan skala 1 : 5.000 dengan memperhatikan prinsip 3D, yaitu density, distance dan division.
“Kalau betul analisa Jawa mengkota, ini adalah sebuah keniscayaan. Kita butuh RDTR Pulau Jawa dengan skala 1 : 5.000 dengan secara langsung memperhatikan prinsip 3D, yaitu density, distance dan division,” kata Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra dalam Webinar menyambut World Town Planning Days 2021 dengan tema “Pulau Jawa Mengkota: Tantangan dan Solusi Perencanaaan”, Rabu, 10 November 2021.
Lebih jauh Surya mengatakan, prinsip density mengarah ke “compact city” untuk menghemat lahan dan menjamin ruang terbuka hijau (RTH). Sementara distance, mengatur pergerakan yang efisien antarpusat kota dan di dalam kota. Kemudian, division menghindari “urban division”, terjadi ketimpangan pendapatan mencolok.
“Ke depan, kita perlu dorong Kabupaten/Kota menyusun RDTR dengan anggaran sendiri. Kita perlu memberikan bantuan teknis kepada mereka yang mempertimbangkan keseluruhan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan,” terang Surya.
Asosiasi profesi, imbuh Surya, perlu berkolaborasi sinergis satu sama lain baik bersama pemerintah pusat maupun daerah. Asosiasi profesi tersebut, antara lain asosiasi perencanaan, asosiasi arsitek dan planologi saling bantu menata dan membangun kawasan.
“Dan akhirnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sebagai kesatuan, bukan silo-silo demi masa depan Jawa dan kita semua,” jelas Surya.
Wamen ATR/BPN Surya Tjandra (Foto: Istimewa)
Keseimbangan RTRW
Ketua I Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Timur, Firman Afrianto menambahkan, perlu ada keseimbangan dalam penyusunan RTRW di Pulau Jawa Bali. Pasalnya, aspek lingkungan tertekan oleh kepentingan dari aspek ekonomi mainstream dalam penyusunan RTRW.
“Dari rencana tata ruang Pulau Jawa – Bali berdasarkan tema ini sudah kita coba text minning, ternyata memang aspek lingkungan ada di dua titik dan terkepung oleh beberapa titik ekonomi mainstream. Sehingga nanti perlu untuk memberikan keseimbangan di dalam rencana tata ruang yang sebagian besar di Pulau Jawa sedang melakukan revisi,” tutur Firman.
Sementara dari IAP Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Hari Wibisono menjelaskan, perencanaan ke depan ada beberapa hal penting yang harus mendapat perhatian. Salah satunya adalah dengan peningkatan produktivitas di bidang ekonomi regional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung dan regulasi alih fungsi lahan harus benar-benar memperhatikan perkembangan dalam jangka panjang. Tata ruang wilayah Pulau Jawa dengan struktur pola ruang yang jelas juga sangat diperlukan.
“Aglomerasi juga tetap kita wujudkan dalam rangka untuk bisa mewujudkan efisiensi. Apakah itu industri, apakah itu aglomerasi perkotaan dalam rangka untuk bisa mengelola laju perkembangan untuk mencapai keseimbangan antara area urban dan rural,” kata Bambang.
Senada dengan Bambang, pembicara dari IAP DKI Jakarta, Jo Santoso mengatakan, program pembangunan perkotaan ke depan harus berbasis satuan aglomerasi. Perencanaan kota sudah saatnya tidak memakai satuan kewilayahan pemerintahan.
“Saya ingin mengusulkan bahwa ke depan itu kita punya program pembangunan perkotaan harus berbasis satuan aglomerasi. Bukan satuan kewilayahan pemerintahan. Karena kalau kita pakai satuan kewilayahan pemerintahan problemnya ngga ketemu, terutama problem efisiensi,” kata Jo Santoso.
Optimalisasi Peran Asosiasi
Penataan ruang kawasan perkotaan di Jawa perlu memikirkan aspek lingkungan hidup yang selama ini cenderung terabaikan. Bagaimana mewujudkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan?
Profesi-profesi perencanaan harus aktif dengan menjadi driving forces bagi pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan aspek sosial dan aspek lingkungan dalam proses penataan ruang. Asosiasi profesi memiliki peran sangat penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
“Ada harapan besar bagi kami untuk dapat dukungan dari asosiasi profesi. Bukan hanya asosiasi perencanaan, tapi juga asosiasi artsitek dan planologi,” ucap Surya. (SAN)
