Tag: RTRW
IAP DKI: Ini Solusi Tragedi Depo Plumpang
Jakarta – Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) DKI Jakarta menilai, insiden kebakaran di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Depo Plumpang, ...Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Persub RTRW Banten Rampung
Jakarta – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten telah diserahkan dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. “RTRW Provinsi Banten ...Kebijakan Satu Peta Dukung Kepastian Investasi
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memastikan bahwa penerapan Kebijakan Satu Peta akan mendukung kepastian investasi dan perizinan berusaha. Kebijakan ...Sulawesi Utara Belum Punya Perda RDTR
Manado – Sebanyak 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hingga kini belum merampungkan penyusunan peraturan daerah (perda) tentang Rencana ...KKPR Terkendala, Ini Penjelasan ATR/BPN
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruag/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sejumlah kendala ...Wamen ATR/BPN: Jawa Mengkota Sebuah Keniscayaan
Jakarta – Pulau Jawa mengkota merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu, diperlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pulau Jawa dengan skala 1 : ...REI Siap Bangun Kabupaten Ngawi, Asalkan …
Jakarta – Pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesiapannya untuk membangun Kabupaten Ngawi. Namun, kepastian Rencana Tata Ruang ...Menteri ATR/BPN Sebut Pemanfaatan Ruang yang Fit for Purpose
Jakarta – Tata ruang saat ini menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan, perizinan, investasi dan juga menjadi penyelamat ...ATR/BPN Percepat Pembahasan RTRW Kabupaten Agam dan RDTR Kabupaten Jepara
Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor atas Perubahan Muatan ...Dirjen Tata Ruang Bantah UUCK “Kebiri” Kewenangan Daerah
JAKARTA – Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dituding “mengebiri” atau memotong sejumlah kewenangan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi ...