Jakarta – Industri perbankan harus secepatnya beradaptasi menyikapi perubahan gaya hidup terutama terkait penggunaan teknologi transaksi keuangan dan pengelolaan aset masyarakat. Pasalnya, tantangan di sektor keuangan baik di Indonesia maupun secara global karena adanya kegiatan transaksi antarnegara menjadi sangat tidak terbatas (borderless).

“Perubahan-perubahan demografi, globalisasi, dan juga teknologi, serta semakin terjadinya mobilitas capital antarnegara akan menjadi tantangan yang dihadapi sektor keuangan, termasuk industri perbankan. Oleh karena itu, industri perbankan harus terus menata dirinya secara kuat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers, Kamis, 23 September 2021.

Menkeu menyampaikan apresiasinya terkait kerjasama strategis antara industri perbankan bersama dunia akademik dalam upaya pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri ekonomi syariah. Apresiasi tersebut diutarakannya saat mengikuti Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) Program Strategic Sharia Banking Management (SSBM), pada Rabu, 22 September 2021.

Kegiatan ini merupakan kerja sama yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) bersama lima perguruan tinggi, yakni Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

“Ini adalah kerja sama yang sangat baik. Tidak hanya mengajarkan mengenai literasi keuangan tapi juga kemampuan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajemen, leadership, dan kemampuan untuk melihat kesempatan. Dengan begitu pengembangan tidak hanya keuangan syariah, namun juga industri yang berbasis pada nilai-nilai Islam seperti industri halal,” ujar Menkeu.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, saat ini semakin menunjukkan keinginan dan gaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Adanya peningkatan preferensi masyarakat tersebut menimbulkan kesempatan bagi industri-industri baru yang berbasis pada nilai Islam.

“Inilah yang sebetulnya menjadi salah satu tolok ukur bagi pentingnya kita untuk membangun kemampuan industri, baik di sektor riil maupun sektor jasa, yang menggambarkan kebutuhan masyarakat yang terus berubah,” kata Menkeu.

Menkeu berharap, program strategis dalam SSBM memasukkan unsur teknologi sehingga dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk menghasilkan berbagai inovasi. Selain itu, Menkeu juga meminta BSI dapat menjadi motor penggerak dan menciptakan sebuah confidence terhadap tata kelola dan SDM yang baik. Sebagai bank syariah, BSI harus memiliki tata kelola pengelolaan keuangan dan pengelolaan dari sisi proses bisnis yang sehat, transparan, dan kompetitif.

“Jalankan nilai-nilai Islam secara konsisten. Artinya harus mengelola aset dan perusahaan itu sebagai suatu amanah yang tidak boleh dicederai,” ujar Menkeu. (BRN)