Presiden Joko Widodo saat meresmikan Nasdem Tower (Foto: Rusman)
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan mengedepankan konsep yang ramah lingkungan.
“Yang kita gagas di Ibu Kota Negara baru ini 70 persen areanya harus menjadi area hijau, harus itu,” ungkap Presiden Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem (Nasdem Tower) di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022.
Presiden menjelaskan bahwa dalam pengembangan IKN ramah lingkungan akan menggagas konsep Smart Forest City.. Dengan konsep ini, sebanyak 70 persen dari area IKN akan menjadi area hijau. Selain itu, pengelolaan transportasi, sistem pengairan, sistem kelistrikan, infrastruktur komunikasi, hingga pelayanan publik juga akan menggunakan teknologi modern.
“Konsep besarnya adalah Smart Forest City, banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern baik transportasi, sistem pengairan, kelistrikan, infrastruktur komunikasi, dan pelayanan publik,” kata Presiden.
Jokowi juga menegaskan tata kota di IKN akan mengutamakan pejalan kaki, pesepeda, serta transportasi publik. Presiden mengatakan pemanfaaan IKN hanya 50 ribu hektar dari total lahan seluas 256 ribu hektar. Sisanya akan tetap menjadi hutan hijau.
“Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kita ke sana merusak hutan,” ujarnya.
Energi Hijau
IKN, lanjut Kepala Negara, juga akan mengedepankan penggunaan energi hijau. Pemerintah akan memanfaatkan potensi energi hidro yang ada pada Sungai Kayan di Kalimantan Utara.
“(Sebanyak) 80 persen lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan, di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan pembangunan IKN bertujuan mendorong pemeratan dan pertumbuhan yang Indonesia-sentris. Saat ini, sebanyak 56 persen populasi penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sekitar 58 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tak hanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan infrastruktur antarwilayah juga masih terjadi.
“Kajian-kajian (pemindahan ibu kota) itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial,” tandasnya.
Kepala Negara mengatakan akan segera mengumumkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. (ADH)
