JAKARTA – Pengembang properti di Provinsi Papua Barat berharap tahun ini sektor properti akan lebih baik dengan adanya vaksinasi secara serentak di seluruh Indonesia. Upaya tersebut diharapkan akan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat termasuk di Provinsi Papua Barat.

“Selain itu kami berharap pasar properti akan didukung juga oleh perbankan terutama dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himbara,” ujar Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Papua Barat, Julius Lois yang dihubungi Industriproperti.com, Senin (22/3/2021).

Diakuinya, pengetatan bank akibat corona sangat terasa di Papua Barat, apalagi keputusan-keputusan yang kerap harus diambil oleh petugas bank di Papua Barat harus diputuskan oleh kantor wilayah (kanwil) yang sangat jauh yaitu berada di Jayapura atau Makassar, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Padahal permintaan terhadap rumah cukup tinggi, namun kuota di perbankan terbatas sehingga Papua Barat kerap kehabisan kuota.

Masalah perbankan juga makin parah karena bank daerah juga tidak memiliki kuota yang cukup besar. Karena itu, Julius justru berharap bank-bank syariah bisa masuk ke Papua Barat agar dapat menambah jumlah kuota yang selama ini didominasi oleh Bank BTN.

Dampak Infrastruktur

Sementara menyinggung pembangunan infrastruktur yang gencar dibangun pemerintah di Papua Barat, menurut Julius, memang sangat membantu konektivitas di provinsi tersebut. Namun belum berdampak ke sektor properti.

Ditambah lagi, beberapa jalan yang sudah dibangun masih banyak yang rusak dan longsor. Tidak mengherankan kalau kenaikan harga tanah masih sangat lambat dan investor yang berminat berinvestasi di Papua Barat juga masih minim.

“Sekarang selain jalan nasional juga berharap ada bantuan untuk sanitasi yang akan lebih langsung berdampak ke masyarakat yang baru memiliki rumah,” kata Julius.

Untungnya, Balai Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Papua Barat cukup proaktif dan mulai mencoba mengajak berkoordinasi dan kooperatif untuk membuat sektor properti dan perumahan rakyat membaik di sana.

Julius juga mengungkapkan kalau sanitasi, air bersih, dan jalan lingkungan sangat butuh dukungan dari pemerintah kepada pengembang. Apalagi di sektor air bersih, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tengah kesulitan sehingga tidak bisa membangun jaringan baru di perumahan yang dibangun oleh pengembang.

Pada tahun ini, menurut Julius hanya 4-5 pengembang yang bisa dibantu oleh PDAM, sementara yang sisanya harus membangun sumur bor atau jaringan sendiri yang tentu sangat membutuhkan dana yang besar.

Tahun lalu, realisasi rumah subsidi di Papua Barat hanya 300 unit saja, sedangkan pada 2021 diprediksi bisa lebih dari 500 unit. Begitu juga dengan rumah komersial (nonsubsidi) pada tahun ini ditargetkan lebih baik.

Sepanjang tahun ini, meski sedikit namun penjualan rumah komersil masih bertumbuh terutama untuk segmen rumah seharga Rp250 juta hingga Rp500 juta per unit. (MRI)