Proyek Hunian MBR di Sumbar Terganjal Regulasi

Jakarta – Realisasi pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2020 hanya tercapai 7.300 unit. Angka itu jauh dari kebutuhan rumah di Sumbar yang kini diperkirakan mencapai 120 ribu unit.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Sumatera Barat, Ardinal menyatakan, ketimpangan antara rantai pasok dengan pertumbuhan permintaan hunian di wilayahnya karena sejumlah kendala. “Salah satu permasalahannya, yakni minimnya keberpihakan kebijakan dari pemerintah daerah. Untuk itu harus terbangun kesepahaman yang kuat antara seluruh stakeholder dalam pembangunan perumahan,” beber Ardinal, pada pembukaan Musyawarah Daerah XI REI Sumbar, di Hotel Pangeran Beach, Padang, Kamis, 25 Februari 2021.

Lebih jauh Ardinal menyatakan, bidang usaha perumahan menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi Covid-19. “Utamanya di sektor komersial, dampaknya terasa sangat nyata. Hal ini akibat menurunnya daya beli masyarakat saat pandemi,” ujarnya.

Sementara untuk penyediaan rumah bersubsidi, yang hari ini menjadi tulang punggung pengusaha sektor perumahan, juga menghadapi tantangan yang tak mudah. “Adanya kenaikan harga bahan baku yang terjadi di pasaran. Di sisi lain, harga jual rumah tidak naik sesuai dengan ketetapan pemerintah,” tegas Ardinal yang baru saja terpilih secara aklamasi pada Musda XI REI Sumbar masa bakti 2021 – 2024.

Menurut dia industri perumahan, merupakan sektor padat karya. Untuk setiap aktivitas pembangunan sebuah proyek perumahan, setidaknya ada 174 usaha terkait yang juga bergerak. “Hal ini tentunya memberikan kesempatan kerja yang tidak sedikit, dan biasanya menyentuh langsung kalangan MBR. Sektor properti yang pasti akan secara langsung menggerakkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (BRN)