Page 16 - Majalah RealEstat Indonesia Edisi Agustus 2024
P. 16

|     TOPIK  KHUSUS

































                      PAJAK IPL BIKIN PASAR



          APARTEMEN MAKIN TERPURUK





          RENCANA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (IPL) DI RUMAH SUSUN ATAU
          APARTEMEN DIKHAWATIRKAN BERDAMPAK TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK TINGGAL DI HUNIAN JANGKUNG. TERLEBIH, PASAR
          APARTEMEN SAAT INI SEDANG TERTEKAN.

                  akil Kepala Badan Kajian Strategis DPP Realestat Indonesia   yang sedang berjuang pulih. Istilahnya, kita ini (pengembang) ingin
                  (REI), Hery Sulistyono menegaskan rencana pengenaan   membantu pemerintah untuk membawa banyak ‘telur emas’, tetapi
                  PPN pada IPL apartemen perlu dikaji ulang. Jika dipaksakan,   jangan sampai angsanya justru mati,” kata Hery yang dihubungi.
         W maka kebijakan itu dikhawatirkan akan menganggu dan    Menurutnya, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah
          mempersulit pemulihan pasar apartemen milik (strata-title) yang ber-  Susun (PPPSRS) dalam mengelola dan memelihara gedung apartemen
          gerak flat dalam 3-4 tahun terakhir.                 membutuhkan biaya besar yang tidak bisa disamakan dengan penge-
             “Masyarakat tentu akan menilai tinggal di apartemen itu ternyata   lolaan IPL di rumah tapak (landed house). Sebagai organisasi nirlaba
          mahal. Jadi, jangan sampai justru akan mematikan bisnis apartemen   yang dibentuk secara swadaya oleh pemilik dan penghuni, PPPSRS
                                                               selama ini harus berjuang keras untuk mencari kebutuhan dana pemeli-
                                                               haraan gedung. Sementara jika apartemen tidak dirawat, ungkap Hery,
                                                               dikhawatirkan akan berdampak pada kenyamanan penghuni dan ber-
                                                               potensi menjadi bangunan kumuh, sehingga nilai apartemen jatuh.
                                                                  “Kalau menjadi bangunan tak terawat, pada akhirnya akan menjadi
                                                               masalah juga bagi pemerintah,” katanya.
                                                                  Selain itu, penyediaan rumah di perkotaan saat ini dituntut mengarah
                                                               ke hunian vertikal karena lahan yang semakin terbatas. Biaya transportasi
                                                               masyarakat pun lebih terjangkau, mengingat bisa menuju ke tempat kerja
                                                               secara berjalan atau menggunakan moda transportasi massal. Secara
                                                               populasi, jumlah penduduk yang tinggal di satu kawasan apartemen
                                                               seluas 1 hektar misalnya, tentu lebih banyak dibandingkan  rumah tapak.
                                                                  “Populasi yang tinggi akan mendorong perekonomian yang lebih
                                                               besar dan ini jadi benefit bagi pemerintah. Apalagi, pembangunan apar-
                                                               temen itu tingkat komponen dalam negeri atau TKDN-nya hampir 100%,
                                               FOTO-FOTO: ISTIMEWA  jadi turut andil dalam menggerakkan sektor riil,” pungkasnya.

          16
          16   |  Edisi 212, Agustus 2024  |  RealEstat Indonesia   |  Edisi 212, Agustus 2024  |  RealEstat Indonesia
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21