Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Apindo Minta PPN DTP Diperpanjang

Apindo Minta PPN DTP Diperpanjang

  • account_circle Oki Baren
  • calendar_month Sel, 16 Mar 2021

Jakarta – Pelaku usaha meminta perpanjangan relaksasi Pajak Penjualan (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pembelian rumah tapak dan rumah susun. Saat ini, PPN DTP hanya berlaku per Maret hingga Agustus 2021.

“Kami berharap Pemerintah dapat memperpanjang jangka waktu pemberian insentif PPN DTP. Hal ini agar terciptanya herd immunity di sektor properti dapat terbentuk. Dengan begitu industri properti dapat kembali bangkit,” ucap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar, pada Webinar Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Properti, yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), dan Apindo, Selasa, 16 Maret 2021.

Stimulus fiskal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 21/PMK.010/2021 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 tanggal 1 Maret 2021.

Relaksasi ini berlaku untuk rumah tapak dan rumah susun baru siap huni atau ready stock. Insentif PPN ini hanya berlaku untuk rumah tapak dan rumah susun senilai maksimal Rp 5 miliar. Dalam Pasal 6 PMK 21/2021 menyebut, untuk hunian seharga Rp 2 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar, PPN DTP sebesar 50 persen atau separuh dari total PPN yang wajib dibayarkan. Sedangkan untuk rumah harga dibawah Rp 2 miliar, berhak memperoleh PPN DTP sebesar 100 persen.

Sanny melanjutkan, industri properti sangat berkaitan dengan 175 industri ikutan dan 350 jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Apabila industri properti dan industri ikutannya ini terganggu maka akan berdampak terhadap 30 juta pekerja. Pemerintah tentunya perlu memberikan perhatian terkait hal ini,” sebut Sanny.

Menurut Sanny, insentif ini dapat menggerakkan sektor properti dan menjadi momentum bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional di bidang properti.

“Kami juga berharap pemerintah dapat memberikan dukungan insentif lainnya agar sektor properti mendapat stimulus yang tepat sehingga akan berdampak terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi Pembelian Properti Residensial

    BI: Harga Properti Residensial Tumbuh Terbatas pada Q3 2021

    • calendar_month Sel, 16 Nov 2021
    • account_circle Sandiyu nuryono
    • 0Komentar

    Jakarta – Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI) mengindikasikan harga properti residensial tumbuh terbatas pada triwulan III 2021. Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan III 2021 sebesar 1,41 persen (yoy/year on year). Angka itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,49 persen (yoy). […]

  • Kebijakan Satu Peta Cegah Praktik Korupsi

    Kebijakan Satu Peta Cegah Praktik Korupsi

    • calendar_month Sel, 13 Apr 2021
    • account_circle Oki Baren
    • 0Komentar

    Jakarta – Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di lingkup penataan ruang diyakini efektif dalam upaya pencegahan praktik korupsi. Di masa lalu, para pemangku kepentingan menggunakan peta dengan format yang berbeda-beda sehingga memicu beragam permasalahan. Mulai dari adanya praktik sengketa tanah hingga pelaksanaan pemabngunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. “Sampai saat ini, Kebijakan Satu […]

  • Sinar Mas Land Hadirkan Biomedical Campus di BSD City

    Sinar Mas Land Hadirkan Biomedical Campus di BSD City

    • calendar_month Sen, 4 Des 2023
    • account_circle Muhammad Rinaldi
    • 0Komentar

    BSD CITY – Untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam melaksanakan tranformasi kesehatan tersebut, Sinar Mas Land melalui Digital Hub menghadirkan Biomedical Campus, sebuah fasilitas yang disediakan untuk mendukung sekaligus meningkatkan kegiatan penelitian, serta menghadirkan ekosistem fasilitas kesehatan lainnya mulai dari pendidikan hingga layanan kesehatan terdepan. Andi Ony, Pj Bupati Tangerang mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kehadiran […]

  • Penyerapan Insentif PPN DTP 2021 Belum Efektif, REI Usul Ini

    Penyerapan Insentif PPN DTP 2021 Belum Efektif, REI Usul Ini

    • calendar_month Sen, 3 Jan 2022
    • account_circle Oki Baren
    • 0Komentar

    Jakarta – Program insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi sektor properti di tahun 2021 dinilai belum efektif. Pemerintah diharapkan dapat menunjuk satu penanggung jawab guna mengawal penerapan insentif tersebut. “REI memohon Pemerintah dapat menunjuk satu penanggung jawab lintas kementerian guna mengawal penerapan insentif PPN DTP.  Hal ini supaya tidak terjadi permasalahan di […]

  • Urgensi Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan

    Urgensi Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan

    • calendar_month Sab, 16 Agu 2025
    • account_circle Sandiyu nuryono
    • 0Komentar

    Jakarta – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang menegaskan pentingnya integrasi tata ruang dan pertanahan dalam perencanaan pembangunan wilayah. “Integrasi tata ruang […]

  • BP Tapera

    BP Tapera Gandeng Pemprov Kalsel Petakan Kebutuhan dan Pasokan Hunian

    • calendar_month Ming, 21 Agu 2022
    • account_circle Sandiyu nuryono
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal pemetaan kebutuhan dan pasokan hunian. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) deng Pemprov Kalsel yang lebih memahami kondisi dan masyarakat setempat. “Kami ucapkan apresiasi kepada Pemda Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung acara ini. Hal ini […]

Translate »
expand_less