Awal 2021, Bank NTB Syariah Tancap Gas Biayai KPR Subsidi
- calendar_month Senin, 21 Des 2020
- print Cetak
Dirut Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Lombok – Bank NTB Syariah siap melayani pengajuan akad kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bahkan, pada awal tahun 2021, Bank NTB Syariah diperkirakan bakal menyalurkan hingga 1.000 unit rumah bersubsidi.
“Alhamdulillah Bank NTB Syariah menjadi salah satu bank penyalur KPR subsidi yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alokasi dana yang diberikan kepada Bank NTB Syariah untuk tahun depan mencapai Rp193 miliar atau setara dengan 1.800 unit hunian bersubsidi,” ucap Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, saat berbincang dengan industriproperti.com, di Kota Mataram, akhir pekan lalu.
Kukuh memperkirakan bahwa alokasi pendanaan KPR FLPP tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan pengajuan pembiayaan hunian layak terjangkau bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). “Kami telah menyalurkan Rp164 miliar anggaran untuk KPR bersubsidi pada tahun ini. Persentase pertumbuhan antara realisasi KPR subsidi yang telah disalurkan tahun 2020 dibandingkan alokasi tahun 2021 tidak begitu besar, yakni hanya sebesar 17%,” ungkapnya.
Namun, apabila kuota yang diberikan untuk tahun 2020 diperbandingkan dengan alokasi kuota tahun 2021, maka porsi pertumbuhannya sangat signifikan yakni sebesar 30%. “Alokasi dari PPDPP untuk kami salurkan di tahun 2020 semula sebesar Rp 130 miliar atau setara dengan 1.200 unit rumah. Pada pertengahan tahun 2020, kami mengajukan penambahan kuota sebesar 1.000 unit lagi,” ujarnya.
Perumahan Royal Madinah, Kab. Lombok Barat
Penambahan Kuota
Kukuh yakin bahwa jumlah alokasi untuk tahun 2021 tidak akan dapat menutupi permintaan kebutuhan rumah bagi masyarakat NTB. “PPDPP sudah berjanji, apabila kuotanya kurang, kami dapat mengajukan permohonan penambahan lagi di pertengahan 2021 mendatang,” ucap Kukuh.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) NTB, Heri Susanto berharap, alokasi KPR subsidi yang diterima bank nasional dapat menutupi pertumbuhan permintaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat NTB.
“Semoga alokasi yang diterima bank nasional, seperti Bank BTN, BTN Syariah, BNI, BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri, BRI serta BRI Syariah bisa memperbesar porsi KPR subsidi yang akan disalurkan bagi konsumen rumah bersubsidi di NTB,” tukas Heri. (BRN)
Penulis Oki Baren
Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren
