Bamsoet: MPR akan Kawal Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja

JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) menyampaikan harapan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI agar aturan pelaksana UU Cipta Kerja konsisten dan sejalan dengan visi Presiden RI untuk memudahkan innvestasi dan mempercepat penciptaan lapangan kerja. REI berharap lembaga tertinggi negara itu ikut mengawal pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.
Hal ini menjadi pembahasan penting dalam pertemuan antara Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida, Sekjen DPP REI Amran Nukman HD, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI Hari Ganie dan Wakil Ketua Umum DPP REI Ikang Fawzi dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (12/1/2020).
“Kami telah mengkaji beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) maupun Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang terkait dengan industri properti, kami berharap MPR RI dapat mengawal agar aturan pelaksana UU Cipta Kerja ini sejalan dengan tujuan awalnya”, ujar Totok dalam pertemuan tersebut.
Beberapa pokok substansi yang menjadi perhatian REI dalam aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu antara lain soal Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), Hunian Berimbang, dan lain sebagainya. Menurut hasil kajian dari DPP REI terdapat beberapa persoalan dalam isu yang dibahas. Misalnya di dalam aturan PPJB yang dipublikasikan dalam website resmi Cipta Kerja, syarat melakukan PPJB antara lain sertifikat, persetujuan bangunan gedung (PBG), pertelaan, dan telah terbangun 20% dari luas area pengembangan.
Menurut Totok, hal pemenuhan syarat-syarat tersebut sangat bergantung dari pihak ketiga dan tidak memungkinkan secara prosedur. “Pengembang menengah dan mikro akan terdampak bila aturan ini diterapkan” ujar dia.
Bambang Soesatyo mengaku memahami usulan-usulan DPP REI dan akan mempelajari hingga menindaklanjuti hasil kajian aturan pelaksana dari DPP REI tersebut. “Ada 174 industri ikutan dari sektor realestat dan banyak UMKM yang terdampak dari peranan sektor ini, sehingga tentu butuh perhatian semua dari semua pihak terlebih pemerintah,” kata Bamsoet, panggilan akrabnya.
Selaku Ketua MPR RI dia menegaskan akan mengawal agar aturan pelaksana UU Cipta Kerja sesuai dengan tujuan awalnya. (MRI)
Rekomendasi Untuk Anda
BTN Salurkan KPP Rp7,4 Triliun, Menteri PKP Beri Apresiasi
- Sabtu, 12 September 2026 13:45 WIB
JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus memperkuat dukungan terhadap implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) guna memperluas akses pembiayaan sektor perumahan, sekaligus mendorong pemberdayaan pelaku usaha serta menggerakkan ekonomi rakyat. Sejak KPP diluncurkan, BTN telah menyalurkan pembiayaan secara kumulatif sebesar Rp7,4 triliun, terdiri atas Rp5,4 triliun KPP Supply dan Rp2,0 triliun […]
Ketua DPD RI Dorong Sinergi Sukseskan Program 3 Juta Rumah
- Kamis, 29 Oktober 2026 09:47 WIB
SERANG – Musyarawah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Banten ke-9 tahun 2026 sukses digelar di Aston Serang Hotel & Covention Center, Serang, Banten, Senin (26/10). Ajang demokrasi tiga tahunan dengan agenda utama memilih ketua dan kepengurusan baru tersebut dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin. Dalam sambutannya, Ketua […]
Hapernas 2026: Antara Politik & Proyek Versus Kebijakan Perumahan Rakyat
- Selasa, 1 September 2026 14:50 WIB
Jakarta – Alih-alih berbasis aspek fundamental, kebijakan perumahan rakyat selama ini masih ditangani melalui pendekatan politik dan proyek. Problematika itu mengemuka pada Diskusi Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2026 yang diselenggarakan The HUD Institute dengan menghadirkan akademisi dari tiga perguruan tinggi, di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026. “Kalau kita berbicara proyek, masyarakat diperlakukan sebagai konsumen. Tetapi kalau […]
Nusantara Penuhi Kriteria sebagai Kota ‘Human-Centered’
- Minggu, 25 Oktober 2026 13:08 WIB
JAKARTA — Ibu Kota Nusantara (IKN) hadir dengan terobosan perencanaan kota yang berfokus pada kualitas hidup manusia (human-centric model). Berbeda dengan Jakarta yang tumbuh berorientasi pada dominasi kendaraan pribadi dan gedung tinggi, Nusantara dirancang langsung dari kebutuhan warganya. Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Rusmin Lawin, menegaskan bahwa keberhasilan […]
Lama Tertunda, Revitalisasi Pasar Senen Blok VI Dimulai
- Senin, 16 November 2026 22:16 WIB
JAKARTA – Menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda, Perumda Pasar Jaya resmi memulai revitalisasi Pasar Senen Blok VI melalui groundbreaking pada Senin (16/11). Proyek lima lantai berkapasitas 1.700 tempat usaha ini ditargetkan tuntas dalam dua tahun ke depan. Revitalisasi ini menjadi momentum penting untuk melanjutkan proyek yang […]
Insentif PPN DTP Berlanjut, Penjualan Apartemen Melonjak?
- Kamis, 8 Oktober 2026 11:11 WIB
Jakarta – Pemerintah akan memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan hingga akhir 2027 untuk rumah sampai Rp2 miliar, serta PPN DTP atas bagian harga hingga Rp2 miliar untuk rumah berharga sampai Rp5 miliar. Kebijakan tersebut ditengarai akan efektif mendongkrak penjualan apartemen. “Iya tentu (efektif) kalau kita lihat terutama untuk apartemen […]
Investasi Properti Asia Pasifik Meroket 13 Persen
- Sabtu, 14 November 2026 15:14 WIB
Jakarta – Investasi properti di kawasan Asia Pasifik menembus angka USD167 miliar sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Dibandingkan periode yang sama, angka tersebut meroket 13%. Menurut laporan Colliers, kenaikan tersebut didorong oleh semakin kuatnya minat investor lintas negara serta meluasnya pilihan sektor investasi dan tidak lagi terbatas pada sektor properti konvensional. “Dalam kondisi suku bunga […]
Kemenperin Minta Tambah Anggaran 2027 Senilai Rp1,72 Triliun
- Rabu, 2 September 2026 09:08 WIB
Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp 1,72 triliun untuk mengoptimalisasi pelaksanaan agenda pembangunan industri pada 2027. Penguatan program strategis Kemenperin itu sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan sektor manufaktur sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional. Usulan tambahan anggaran terutama ditujukan pada program yang berdampak langsung terhadap produktivitas, daya saing, hilirisasi, penguatan […]
