Jakarta – Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Setidaknya diperlukan anggaran sebesar Rp466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investor swasta, serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Pengembangan IKN tidak boleh lepas dari kota-kota yang sudah ada. Pada tahap awal, kebutuhan penduduk di IKN akan sangat bergantung pada Kota Balikpapan dan Kota Samarinda,” ucap Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Bidang Tata Ruang, Hari Ganie, saat menjadi pembicara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk; “Harmonisasi Penyelenggaraan Perumahan pada Kawasan Ibu Kota Negara”, Jumat, 11 Desember 2020.

Rincian skema pembiayaan IKN yang dirilis Kementerian Keuangan adalah melalui APBN adalah 19,2 % atau sebesar Rp89,472 triliun. Kemudian melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar 122,092 % dan KPBU dengan porsi 54,6% atau sebesar Rp254,436 triliun.

Bagi pihak swasta, investasi pembangunan perumahan di ibu kota baru harus lebih menarik dibandingkan dengan investasi di kota lain, misalnya di kota sekelilingnya, seperti Balikpapan dan Samarinda.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah adanya kepastian investasi dan kepastian hukum. Perencanaan IKN juga harus mempertimbangan aspek non-physical planning seperti kepastian regulasi, iklim bisnis, dan kelembagaan.

Perencanaan tata ruang di lokasi Ibu Kota Negara baru juga perlu direncanakan dalam konteks regional. Terutama perihal jalur logistik, pertahanan dan keamanan, dan pengembangan wilayah di sekitar IKN. “Karena IKN baru berada pada Kalimantan Timur, maka perencanaan dan pengendalian tata ruang perlu mempertimbangkan perkembangan daerah–daerah yang berada pada pesisir ALKI II,” tambah Hari.

Senada dengan Hari, Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhonny Rahajoe mengatakan, pembangunan IKN menciptakan peluang investasi yang menarik. “Kota yang baik adalah yang menjadi tujuan orang untuk investasi, untuk memiliki dan merawatnya,” katanya.

Lebih jauh ia menuturkan, kota yang baik adalah yang lebih futuristik, aman, bersih, nyaman dan lengkap fasilitasnya untuk ditinggali sehingga seseorang mau hidup lama di dalamnya. “Selain itu, warganya bisa saling berkomunikasi dan membentuk komunitas, memiliki daya saing yang kuat, tempat bekerjanya menyenangkan dan lebih baik segalanya dibanding kota lain di sekitarnya,” ucapnya. (BRN)