Basuki Hadimuljono (Istimewa)
Jakarta – Pengembang diminta menjaga kualitas pembangunan rumah bersubsidi. Hal ini ditekankan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, pada penandatanganan Perjanjian KerjaSama Operasional (PKO) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2021 dan Peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk), Jumat, 18 Desember 2020.
“Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan selain aplikasi–aplikasi. Tapi kalau itu tidak berpengaruh terhadap kualitas. Saya kira kita harus kerja keras lagi,” ujar Menteri kelahiran Surakarta 5 November 1954 tersebut.
Menurut peraih gelar doktor di Teknik Sipil Colorade State University Amerika Serikat, Kementerian PUPR harus bertanggung jawab terhadap konsumen. Terlebih, ada porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam setiap pembangunan rumah bersubsidi. “Selama ada uang APBN yang digunakan, harus kita pertanggungjawabkan. Dalam hal pembangunan rumah bersubsidi ini kita harus pertanggungjawabkan betul subsidinya sampai pada orangnya dan kualitas rumahnya juga bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Basuki.
Lebih lanjut, menurut Basuki, pihaknya bangga bahwa Kementerian PUPR memiliki sederet aplikasi digital guna peningkatan kualitas hunian bersubsidi yang dibangun. “Kita bangga punya sistem digital yang banyak, tapi dampaknya terhadap kualitas kepada masyararakat harus bisa ditingkatkan. Kalau enggak ya percuma, cepat tapi kurang bermanfaat ke masyarakat juga kurang baik,” ujar Basuki, yang berkali-kali mengingatkan pentingnya kualitas rumah subsidi.
Basuki dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan kepada jajarannya bahwa rumah memiliki kaitan yang luar biasa terhadap ekonomi. “Rumah punya kaitan minimal dengan 145 industri: rice-cooker, lampu, stop kontak, kipas angin, AC, kompor, ya semua bergerak semua, pasir, paku, papan, itu harus kita dorong terus,” kata Basuki.
Namun demikian, Basuki juga mengakui bahwa dana subsidi perumahan yang ada saat ini juga masih sangat kurang dari kebutuhan riil. Untuk itu, dia mengajak pemangku kepentingan untuk mengoptimalisasi dana yang ada. ”Tapi coba kita manfaatkan semaksimal mungkin. Utamanya, sekali lagi, untuk bisa melayani masyarakat dengan lebih baik,” ucap Basuki.
Pemerintah kembali menggulirkan dana FLPP pada tahun 2021. Alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp 9,1 triliun untuk 157.500 unit rumah melalui 30 bank pelaksana, yang terdiri dari sembilan bank nasional dan 21 bank pembangunan daerah.
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan, penetapan kuota FLPP tahun 2021 mengacu pada kriteria berdasarkan data realisasi FLPP, data potensi debitur pada aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), dan nilai evaluasi bank.
“Dalam penyaluran FLPP Tahun 2021, PPDPP akan berfokus pada Kinerja Realisasi Penyaluran FLPP, ketepatan sasaran KPR Sejahtera FLPP, dan kualitas bangunan rumah subsidi,” kata Arief. (BRN)
