Jakarta – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguschandra memaparkan soal pentingnya big data spasial dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tata ruang.

“Ada atau tidak ada rencana tata ruang, ijin harus diberikan, KKPR, perlu kajian, kalau kajian tanpa data itu sekumpulan pemerhati kota yang di medsos,” ujar Benni ketika memulai paparannya dalam webinar Alumni Bicara #1 dengan tema “Perencanaan di Era Kemudahan Investasi: Menciptakan Ruang yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Alumni Planologi ITB (API) dalam rangka Hari Ulang Tahun Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung ke-62, yang diselenggarakan secara daring, pada hari Jum’at 10 September 2021

Namun demikian Benni juga mengakui bahwa mencari dan mengintegrasikan seluruh data juga adalah suatu tantangan tersendiri. “Data itu mahal, susah, orang cenderung tidak mau memberikan data. Tapi data itu dibutuhkan oleh planner (red: perencana wilayah dan kota),” ujar Benni menyadur artikel yang pernah ditulis oleh Guru Besar Perencanaan Wilayah dan Kota, Roos Akbar,

“Data sebenarnya sudah tersedia, baik yang sudah terstruktur maupun yang belum terstruktur, baik yang sudah berupa data spasial maupun aspasial. Tetapi kata kuncinya ialah kolaborasi, untuk dapat disatukan dalam platform yang sama,” ujar pria yang meraih gelar sarjana dari Teknik Planologi ITB tersebut.

Benni akhirnya mengaku bersama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) membangun suatu portal investasi spasila atau Spatial Investment Portal untuk dapat menjadi panduan investasi sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK.

“Integrasi data berbasis peta perlu dilakukan agar seluruh pengambilan keputusan hingga kebijakan berbasis data yang terintegrasi,” ujar Benni.

Pengalaman

Benni juga mengaku bahwa pengalamannya bersama dengan IAP membangun prototipe Spatial Investment Portal ini membutuhkan waktu tiga bulan. ”Pengalaman di Jakarta membuat ini butuh tiga bulan, di daerah lain mungkin butuh dua bulan, jadi sebelum Januari 2022 proses perijinan tidak ada kendala lagi untuk melaksanakan OSS dan lain – lain,” ujar Benni optimis.

Terlebih menurut Benni, saat ini telah terjadi perubahan akan peran DPMPTSP di daerah. Alhasil, DPMPTSP bukan lagi mengurus ijin, tetapi mengelola investasi. DPMPTSP di daerah, menurut Benni memiliki tugas bukan untuk menambah perizinan, tapi membantu investor memaksimalkan usahanya. Oleh karenanya juga perlu adanya acuan bersama untuk pengawasan kegiatan berusaha di daerah agar tidak terjadi kekacauan di lapangan

“Keadilan ruang harus ditegakkan melalui kemudahan akses informasi dan kebijakan, advocacy, dan bantuan teknis professional. Dan dukungan linkage antar usaha dan wilayah,” ujar Benni saat mengutarakan latar belakang dari kolaborasinya dengan IAP membangun prototipe Spatial Investment Portal.

Hadir pula dalam webinar Alumni Bicara #1 sebagai keynote speaker Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, maupun para alumni planologi ITB yang menjadi pembicara dan penanggap seperti Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN Dwi Haryawan, Ketua Alumni Planologi ITB Reny Windyawati, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rizki Handayani Mustafa, Presiden FIABCI Asia Pasifik Soelaeman Soemawinata, dan akademisi PWK ITB Petrus Natalivan.(ADH)