Jakarta – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta masukan dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terkait rencana penyusunan regulasi pembangunan IKN agar berdaya saing tinggi. “REI bersama IBM Corporation (International Business Machines) dan BKPM diminta memberikan masukan kepada Badan Otorita IKN pada Rabu, 11 Januari 2023. Tujuannya agar regulasi yang akan terbit dapat menciptakan […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) akan membentuk helpdesk pelayanan perizinan berusaha. Hal ini seiring masih bertumpuknya persoalan perizinan terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). “Dalam sejumlah agenda rapat kerja daerah serta rapat kerja nasional (rakernas) REI, banyak catatan kepada DPP REI dari Pengurus DPD REI. Ada banyak […]

Jakarta – Permasalahan umum perizinan berusaha berbasis risiko berkaitan dengan tiga hal, yaitu regulasi, sistem dan sumber daya manusia (SDM). “Secara umum kita melihat permasalahan umum perizinan berbasis risiko. Yang pertama adalah terkait dengan regulasi. Untuk regulasi sendiri ini ada ketidaksesuaian regulasi di PP5/2021  dengan peraturan pelaksanaan baik yang diatur dalam Peraturan Presiden maupun Peraturan […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengeluhkan adanya sumbatan perizinan dan pembiayaan dalam pembangunan perumahan baik di level pemerintah pusat maupun di daerah. Guna mencari solusi atas sumbatan perizinan dan pembiayaan, REI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) DPP REI dan DPD REI, di Jakarta, Selasa, 19 April 2022. “Saat ini terdapat sumbatan dalam pembangunan perumahan. […]

JAKARTA – Tidak hanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ternyata banyak aturan turunan lain dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang justru mempersulit dunia usaha termasuk di sektor properti. Padahal, undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong investasi, memberi kemudahan berusaha dan perizinan, serta mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih. Salah satunya aturan turunan […]

Jakarta – Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) masih bermasalah. Untuk itu, pelaku usaha meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna mengurai persoalan perizinan berusaha. “Pelaksanaan OSS sejak Agustus 2021 lalu terbukti belum dapat mengakselerasikan regulasi dengan sistem yang baru. Akibatnya semua tahapan proses perizinan […]

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, beleid terkait Perizinan Bangunan Gedung (PBG) pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan merupakan syarat dalam pembangunan properti. “PBG itu bukan lagi merupakan bagian izin. Jadi, tanpa PBG itu sebenarnya prosesnya jalan karena bukan lagi bagian izin mutlak untuk sebagai prasyarat dalam membangun usahanya,” jelas […]

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan parameter perizinan dalam berusaha harus memiliki parameter yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengurusan perizinan. “Syarat-syarat parameter perizinan itu juga harus jelas tolak ukurnya. Jangan sampai syarat itu didasarkan atas diskresi atau kebijakan,” tegas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata dalam Bincang […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruag/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sejumlah kendala pelaksanaan KKPR antara lain transformasi dari manual ke digital pada sistem Online Single Submission (OSS) dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Padahal, hal itu merupakan persyaratan dalam […]

Jakarta –Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memberikan amanat bahwa tata ruang merupakan dasar dalam semua proses pembangunan di antaranya terkait perizinan lokasi untuk kegiatan usaha berusaha. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki menegaskan hal tersebut dalam Webinar Policy Talks II […]