Jakarta – Kementerian PUPR diminta melaksanakan tujuh program prioritas nasional guna percepatan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2022.

“Ketujuh program menjadi fokus di tahun 2022. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kemudian keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,” kata Menteri PUPR,  Basuki Hadimuljono, dalam siaran persnya, Selasa, 25 Januari 2022.

Program yang keenam, kata Basuki, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Terakhir, program prioritas ketujuh adalah memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. “Kementerian PUPR akan mendukung seluruh program prioritas nasional dengan porsi sesuai kebutuhan dan lingkup kewenangannya,” tambah Menteri Basuki.

Pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2022 sebesar Rp 100,6 triliun. Alokasinya, antara lain untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil.

“Program bidang sumber daya air antara lain membangun 35 bendungan on going, dua bendungan baru dan revitalisasi empat danau. Selanjutnya, pembangunan 42.400 hektare daerah irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 123.470 ha jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 157 km,” terangnya.

Kementerian PUPR juga akan membangun jalan baru sepanjang 354 km, jembatan sepanjang 23.715 meter dan flyover/underpass sepanjang1.072 meter.

Program Perumahan

Di bidang perumahan dan permukiman, kata Basuki, pihaknya akan membangun 1.637 liter/detik SPAM (sistem penyediaan air minum), sistem IPAL (instalasi pengolahan air limbah) untuk 8.410 KK dan sistem pengelolaan persampahan untuk 21.000 KK. Kementerian PUPR juga akan menata 802 ha kawasan kumuh dan delapan PLBN (pos lintas batas negara) terpadu. Berikutnya, rehabilitasi sebanyak 729 unit fasilitas pendidikan, olahraga dan pasar.

“Kementerian PUPR akan membangun 5.141 unit rumah susun, 1.823 unit rumah khusus, 101.250 unit rumah swadaya serta 20.500 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU),” tutur Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, untuk tahun 2022 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan penugasan khusus kepada Kementerian PUPR. Penugasan itu antara lain melaksanakan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali. Berikutnya,  penataan kawasan Mandalika, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo.

“Penugasan khusus ini berdasarkan Perpres Nomor 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB dan Provinsi NTT,” kata Basuki. (BRN)