Nasional
Yuk Simak, Begini Skema Pembiayaan Rumah BTN untuk Prajurit TNI AD
JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menjalin kemitraan strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk menyediakan hunian ...Presiden Diskusikan IKN dengan IAP cs
Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Kamis, 15 April 2021, telah menerima perwakilan dari sejumlah asosiasi profesi yang bergerak dalam disiplin keilmuan ...Kuartal I, Program Sejuta Rumah Tembus 164 Ribu
Jakarta – Pemerintah mencatat capaian kinerja Program Sejuta Rumah (PSR) sepanjang triwulan I tahun 2021 sebesar 164.071 unit rumah. Rinciannya, sebanyak 146.766 ...Kebijakan Satu Peta Cegah Praktik Korupsi
Jakarta – Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di lingkup penataan ruang diyakini efektif dalam upaya pencegahan praktik korupsi. Di masa lalu, ...Reforma Agraria Solusi Atasi Konflik Pertanahan
Jakarta – Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat, Surya Tjandra menegaskan bahwa reforma agraria merupakan solusi penyelesaian konflik pertanahan. Selain itu, ...Urus Izin Tanah, Pengembang Bakal Wajib Gabung Asosiasi
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengakomodasi masukan bahwa pengembang yang akan mengajukan penerbitan perizinan pertanahan ...Akhirnya, Urban Planner Dilibatkan di TABG DKI Jakarta
Jakarta – Banyaknya ketidaksesuaian antara pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memunculkan keprihatinan sejumlah kalangan. Untuk ...Bebas PPN Properti Diusulkan Berlaku 2 Tahun
Jakarta – Pelaku usaha mendorong perpanjangan masa berlaku Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti menjadi dua tahun. Saat ...SML Raih Kredit Sindikasi Rp3,28 T untuk Tol Serpong-Balaraja
JAKARTA – Sinar Mas Land (SML) melalui PT Trans Bumi Serbaraja memperoleh pembiayaan kredit sindikasi sebesar Rp3,28 triliun untuk membiayai pembangunan jalan ...Dirjen Tata Ruang Bantah UUCK “Kebiri” Kewenangan Daerah
JAKARTA – Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dituding “mengebiri” atau memotong sejumlah kewenangan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi ...
