JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyNah, 2.063 Unit Rumah Subsidi di NTB Bakal Dapat Bantuan PSU di 2022aluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk 2.063 unit rumah subsidi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan provinsi ini dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan dan pengembangan di bidang perumahan pada masa mendatang.

“Tahun 2022 mendatang target bantuan PSU yang disiapkan oleh Kementerian PUPR adalah sebanyak 55.000 unit yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk Provinsi NTB sendiri, target bantuan PSU tahun 2022 adalah sejumlah 2.063 unit,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur dalam siaran persnya, Senin (29/3/2021).

Fitrah menerangkan, salah satu wujud dorongan pemerintah terhadap pelaku pembangunan perumahan adalah dengan memberikan bantuan stimulan PSU yang merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau.

Bantuan PSU diperuntukkan bagi perumahan bagi MBR dan merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Perumahan dan termasuk dalam target RPJMN dan Renstra Ditjen Perumahan tahun 2020-2024.

“Sementara target bantuan PSU perumahan bagi MBR dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai 262.345 unit dengan anggaran sekitar Rp3,9 triliun,” ungkap Fitrah Nur.

Provinsi NTB juga menjadi salah satu daerah yang menjadi kawasan strategis nasional dan memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Mandalika. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur dan perumahan ke depan. Namun, menurut data BPS, persentase penduduk miskin di NTB tahun 2020 adalah 14,23 persen. Sementara jumlah penduduk yang belum memiliki rumah adalah sebesar 12,57 persen.

Data-data tersebut merupakan tantangan dan NTB sebagai Kawasan Prioritas Nasional adalah peluang dalam penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Pemerintah daerah hendaknya dapat menyusun masterplan pengembangan perumahan di Provinsi NTB, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

Namun, diungkapkan Fitrah Nur, keberhasilan rencana pengembangan dan target perumahan tentunya tidak lepas dari peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, namun juga pengembang perumahan dan perbankan memiliki peran penting untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, kata dia, kerja sama antar stakeholder diperlukan dalam penyelenggaraan perumahan.

“Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan yang bekerja sama dengan perbankan dan pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan perijinan yang bekerjasama dengan pengembang. Dalam hal peningkatan kualitas hunian dan lingkungan dengan memberikan bantuan stimulan PSU di perumahan MBR yang dibangun oleh pengembang dan pemerintah daerah dapat memberikan jalan akses antar perumahan,” pungkas dia. (MRI)