Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa. Presiden juga mengingatkan bahwa sulit mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai sumber seperti pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), royalti, dan dividen.

“Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan. Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 10 Juli 2024.

Presiden Jokowi menjelaskan, penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah kabupaten dan kota baru masih sangat rendah, yakni 41%.  Sementara sisanya penggunaan produk dalam pengadaan barang dan jasa masih didominasi oleh produk luar negeri.

“Penggunaan produk dalam negerinya masih 41 persen untuk kabupaten dan kota, 41 persen, masih kecil. Artinya, selain itu berarti produk-produk impor,” imbuh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga memaparkan Indonesia telah menghadapi baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, hingga krisis kemanusiaan. “Tapi kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada. Dan, ekonomi kita masih tumbuh 5,11 persen di kuartal pertama tahun 2024,” urai Presiden Jokowi.

Selain itu, imbuhnya, inflasi pada bulan Juni berhasil dikendalikan pada angka 2,5%. Hal ini menurutnya berkat kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah.

World Competitiveness Ranking

Presiden juga menyoroti kenaikan World Competitiveness Ranking Indonesia yang naik menjadi posisi 27. Untuk itu, ia kembali menekankan pentingnya kecepatan dalam pelayanan publik, mobilitas barang dan orang untuk memenangkan kompetisi antarnegara.

“Dan setelah kita mengarungi dalam lima tahun ini, ini menjadi pengalaman kita bersama-sama. Betapa kita semakin matang, betapa kita semakin dewasa, betapa semakin pintar kita mengelola daerah, mengelola kabupaten, mengelola provinsi, mengelola negara, mengelola keuangannya, dalam mengambil kebijakannya, mengelola anggaran. Karena masa-masa lima tahun ke belakang memang betul-betul sebuah pengalaman yang tidak mudah,” jelas Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa ke depan tantangan akan semakin rumit dan semakin kompleks. Oleh sebab itu, sambungnya, ia meminta daerah untuk adaptif dan berinovasi dalam mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

“Persaingan antarnegara sekarang ini semakin ketat. Saya hanya ingin titip bahwa potensi-potensi yang ada di daerah itu harus dikembangkan, harus dikembangkan, baik dari sisi finance, dari sisi pangan, dari sisi energi, dari sisi industrinya, dari sisi teknologinya. Kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus, dari sisi turismenya, semuanya harus dikembangkan,”, ucap Presiden.

Presiden memberikan contoh, negara Bhutan telah berhasil mengembangkan sektor pariwisata dengan pendekatan high value and low volume, sebuah model yang bisa diterapkan di Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah. Presiden juga menyoroti potensi wisata satwa liar yang dimiliki Indonesia, seperti Komodo, Banteng, Badak, dan Orangutan yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah. (SAN)