JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya akan mengembangkan sektor pariwisata di Jawa Barat (Jabar) dengan mengedepankan konsep kultural dan ecotourism atau wisata berbasis alam.

Dalam pembukaan Jabar Culture and Tourism Festival yang diselenggarakan secara daring, Minggu (21/3/2021), Sandiaga mengatakan Provinsi Jawa Barat memiliki potensi wisata kultural yang dapat dipadukan dengan keindahan alam yang ada di sana. Untuk itu, perlu ada perbaikan titik akses untuk wisata.

“Kami akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur (Jawa Barat), Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian BUMN. Karena banyak titik wisata yang ada di bawah penguasaan BUMN sebagai aset-aset milik negara,” kata Sandiaga dalam siaran persnya, Senin (22/3/2021).

Oleh karena itu, lanjut Sandiaga, pihaknya kini tengah menyelesaikan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian BUMN. Dengan harapan agar potensi-potensi pariwisata yang ada tersebut bisa segera dikembangkan.

Sandiaga menuturkan pihaknya akan memulai pengembangan dan pembangunan destinasi-destinasi wisata di Jawa Barat yang terbengkalai. Sehingga nantinya destinasi-destinasi ini akan menjadi destinasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Selain itu, ujar dia. pihaknya akan mengembangkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Barat sebagai upaya memulihkan ekonomi nasional dan mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Barat.

“Salah satu dari tiga KEK yang telah berhasil kita dorong dengan kemajuan yang signifikan yaitu Lido dan kami akan mengembangkan KEK di Cikidang, Sukabumi, serta Pangandaran,” ujar Sandiaga.

Selain itu, Menparekraf Sandiaga menyebutkan pengembangan desa wisata di Jawa Barat menjadi salah satu upaya yang ditempuh pihaknya untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di sana. Hal ini berkaca dari tingkat kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Batulayang di Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

“Di Jawa Barat ada 10 desa wisata unggulan. Itu nanti akan kita kolaborasikan dengan pihak-pihak terkait untuk dikembangkan,” jelas dia.

Sandiaga mengingatkan, perlu ada adaptasi, inovasi, dan kolaborasi serta pentingnya menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) untuk memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Perlakuan Khusus

Di tempat terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Sofyan A. Djalil menegaskan perlunya perlakuan khusus yang lebih kepada KEK di Indonesia.

Dia menambahkan, sejumlah negara seperti Tiongkok, Korea Selatan hingga Singapura, menerapkan KEK sebagai sarana pengembangan industri dan transformasi ekonomi. Di Indonesia, KEK sudah beberapa yang beroperasi seperti KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung dan KEK Mandalika.

“Namun implementasi KEK di Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih agar hasil KEK tercapai seperti tujuan,” kata Sofyan A. Djalil dalam wawancara bersama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus via video conference, Minggu (21/3/2021).

Menurut Sofyan A. Djalil, konsep KEK sendiri adalah ide besar melihat contoh special economic zone dari negara yang telah menerapkannya terlebih dahulu. Di Shenzen, Tiongkok misalnya kawasan pemukiman nelayan berhasil disulap menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang luar biasa. Kawasan tersebut didukung berbagai fasilitas khusus hingga akhirnya berhasil dan dikembangkan ke daerah lain.

Namun disebutkan, dalam perkembangannya pembangunan KEK di Indonesia memiliki beberapa kendala. Untuk itu, tegas dia, banyak aspek yang perlu dipenuhi pada KEK di Indonesia seperti fasilitas hingga dana, sehingga ada beberapa KEK yang tidak sesuai harapan saat itu.

Dewan Nasional KEK telah menyetujui pembentukan dua kawasan ekonomi baru. Yakni KEK Lido di Provinsi Jawa Barat dan KEK JIIPE di Provinsi Jawa Timur. Kedua usulan KEK telah disetujui dan telah menjadi rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diharapkan keputusan ini mampu menghadirkan investasi dan menyerap tenaga kerja yang signifikan. (MRI)