JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik dan mengapresiasi terbitnya kebijakan pelonggaran (relaksasi) terhadap syarat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan bersubsidi. REI terus memperjuangkan adanya relaksasi syarat PBG dalam aplikasi SiKumbang, bahkan sejak tahun lalu. Asosiasi berharap aturan tersebut dapat segera dimplementasikan di lapangan, sehingga salah satu kendala dalam penyaluran dana Fasilitas […]

Jakarta – Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin menyatakan aplikasi Sistem Kumpulan Pengembang (SiKumbang) telah mengalami pengembangan fungsi yakni dengan mendata nomor registrasi hunian komersial. Hal ini sebagai tindak lanjut penerapan kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penyerahan Rumah Tapak […]

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akhirnya menunda batas akhir pendaftaran Berita Acara Serah Terima (BAST) unit rumah tapak atau rumah susun yang diterbitkan pada periode Maret – Juli 2021 yang semula dijadwalkan 31 Agustus 2021. Penundaan itu bertujuan agar konsumen tetap memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebagaimana tertuang […]

Jakarta – Pemerintah secara resmi memperpanjang jangka waktu pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun.  Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan insentif ini hingga Desember 2021. “Ketentuan ini terbit menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 yang mengatur tentang pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah […]

Jakarta – Salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tercantum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2021 adalah mendaftarkan BAST (Berita Acara Serah Terima) melalui aplikasi SiKumbang. Pendaftaran BAST periode sebelum diberlakukannya beleid tersebut paling lambat pada 31 Agustus 2021 melalui aplikasi SiKumbang. “Terhadap rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang telah diserahkan sebelum […]

Jakarta – Pengembang mengeluhkan belum terkoneksinya aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) ke sistem Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Akibatnya, proses pengajuan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dari developer ke LPJK menjadi terhambat. Padahal, SBU itu menjadi salah satu persyaratan dalam proses pengajuan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi di bank pelaksana. “Saat developer hendak melakukan […]

Pengembang hunian bersubsidi harus melek teknologi digital jika tidak ingin ketinggalan kereta. Pengajuan pembiayaan rumah subsidi kini mengandalkan sistem aplikasi terkomputerisasi besutan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP). Guna mengedukasi para pengembang, berikut ini industriproperti.com menyajikan serial liputan tentang pola alur pembelian rumah subsidi mulai dari aplikasi SiKasep, SiKumbang, hingga nanti pemberlakuan SiPetruk. […]

JAKARTA – Lima asosiasi pengembang perumahan dengan kontribusi pembangunan rumah subsidi terbesar yakni hampir 92% yakni REI, Apersi, Himperra, Appernas Jaya dan Asprumnas melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Rabu (19/3). Salah satu isu yang disoroti adalah tentang tudingan stigma pengembang nakal. […]

Jakarta – Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menerbitkan Trilogi Stok untuk memastikan rumah bersubsidi yang dibeli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) siap dan layak huni. Trilogi Stok adalah rangkaian kegiatan yang wajib dilakukan oleh pengembang, bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), dan calon pembeli rumah subsidi. “Melalui Trilogi Stok […]

Bandung – Menteri PKP Maruarar Sirait mengupayakan akad KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dapat terlaksana di awal Januari 2025. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan aturan pelaksananya agar program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa terealisasi di awal tahun depan. “Kami akan melayangkan surat permohonan […]