Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » PUPR Salurkan Rp 3,6 M Bangun PSU Rumah Subsidi di Papua

PUPR Salurkan Rp 3,6 M Bangun PSU Rumah Subsidi di Papua

  • calendar_month Selasa, 21 Sep 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepanjang tahun 2021 telah membangun prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk hunian bersubsidi di Papua. Penyaluran bantuan PSU yang tersebar di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura menelan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar.

“Pembangunan PSU merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia termasuk di Papua,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur dalam keterangan pers, Selasa, 21 September 2021.

Fitrah menerangkan, pembangunan PSU yang dilaksanakan berupa pembangunan jalan lingkungan bagi 395 unit rumah bersubsidi. Bantuan ini diharapkan dapat membuat lingkungan rumah bersubsidi menjadi lebih nyaman dan memudahkan mobilitas para penghuni.

Penyaluran bantuan PSU, imbuh Fitrah, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum.

“Bantuan PSU berupa jalan lingkungan ini sangat membantu kelancaran Program Sejuta Rumah di Papua. Kami ingin masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah subsidi tersebut merasa nyaman dan lingkungan tempat tinggalnya tertata dengan baik,” terangnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Faisal Soedarno mengungkapkan, bantuan PSU ini bersifat stimulan dan diberikan agar pelaku pembangunan dapat lebih banyak membangun rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di Papua.

“Bantuan PSU juga mendukung pencapaian target Program Sejuta Rumah dan mengurangi backlog perumahan. Dengan adanya bantuan tersebut, MBR dapat mendapatkan rumah layak huni dengan lingkungan yang lebih berkualitas karena tersedianya PSU yang memadai,” ujarnya.

Berdasarkan data Balai P2P Papua I, pembangunan PSU untuk rumah bersubsidi yang telah disalurkan Kementerian PUPR tahun ini di Papua sebanyak 395 unit. Penyaluran bantuan PSU tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Jayapura (60 Unit), Kabupaten Merauke (100 Unit) dan Kota Jayapura (235 Unit).

Salah satu penghuni rumah subsidi di Perumahan Berlian Blorep Permai, Kabupaten Merauke, Ratna mengungkapkan, keluarganya senang bisa tinggal di rumah bersubsidi ketimbang harus mengontrak rumah. “Kami sangat terbantu dengan program rumah bersubsidi dan bantuan PSU ini karena dulunya selalu mengontrak dan membayar sewa tiap bulan. Kami senang sekarang rumah subsidi juga memiliki fasilitas jalan lingkungan yang baik sehingga anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman,” katanya. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kota Sehat

    Pembangunan Kota Sehat, Wapres Tekankan Kerja Sama Multi Sektor

    • calendar_month Minggu, 3 Apr 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pembangunan kota sehat merupakan keharusan untuk mewujudkan kesejahteraan warga. Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menekan bahwa pembangunan kota sehat tersebut memerlukan kerja sama multisektoral. “Visi besar pembangunan kabupaten/kota sehat juga memerlukan dukungan dari multisektor, yaitu kelompok dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan media, atau yang dikenal dengan kemitraan pentahelix, termasuk sinergi […]

  • Paramount Land Hadirkan Hunian Premium Grand Pasadena Village

    Paramount Land Hadirkan Hunian Premium Grand Pasadena Village

    • calendar_month Senin, 26 Agt 2024
    • 0Komentar

    GADING SERPONG – Paramount Land menghadirkan distrik terbaru seluas 40 hektar di Gading Serpong yaitu Pasadena Central District, yakni kawasan mixed-use premium dengan dukungan Aedas sebagai konseptual master planner bertaraf internasional. Langkah itu diambil untuk melanjutkan sukses Manhattan District. Namun, berbeda dengan Manhattan District, kawasan baru ini akan menggabungkan area komersial dan residensial yaitu Grand […]

  • Pacu KPR Non-Subsidi, Bank BTN Resmikan Sales Center KPR

    Pacu KPR Non-Subsidi, Bank BTN Resmikan Sales Center KPR

    • calendar_month Senin, 19 Jun 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau Bank BTN meresmikan Sales Center KPR BTN Jakarta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penguasaan pasar (market share) KPR Non-Subsidi di Kantor Cabang Bank BTN Kelapa Gading, Jumat (16/6). Sales Center KPR ini dikhususkan untuk melayani kebutuhan KPR di segmen emerging affluent. Direktur Utama Bank BTN, […]

  • realisasi penyaluran KPR flpp mencapai 190.335 unit.

    Peraturan Pelaksana UU CK tentang Perizinan Tetap Berlaku

    • calendar_month Kamis, 30 Des 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah menyatakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) tentang Perizinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah tetap berlaku. “Terkait dengan seluruh pasal-pasal sesuai dengan amanat MK itu tetap berlaku termasuk PP No.5 […]

  • Insentif Pajak Jasa Perhotelan Tembus Rp495 miliar

    Sektor Perhotelan Melemah, Pintar-pintar Cari Pasar Baru

    • calendar_month Sabtu, 5 Jul 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Sektor perhotelan Jakarta mengalami perlambatan sepanjang Kuartal I-2025 selepas kebijakan efisiensi pemerintah diterapkan berupa pengetatan pengeluaran anggaran. Kondisi ini membuat pelaku industri perhotelan harus mencari pasar alternatif selain pasar pemerintah, karena belum ada tanda-tanda pelonggaran kebijakan efisiensi dari pemerintah. “Sebagai dampak dari kebijakan efisiensi ini, para pelaku industri perhotelan juga harus efisien, menyesuaikan […]

  • Sektor Properti Positif, Bumi Serpong Damai Targetkan Prapenjualan Rp9,50 T

    Sektor Properti Positif, Bumi Serpong Damai Targetkan Prapenjualan Rp9,50 T

    • calendar_month Jumat, 2 Feb 2024
    • 0Komentar

    BSD CITY – Sektor properti di tahun 2024 diprediksi masih berada pada jalur yang relatif positif. Optimisme sektor properti ini ditandai dengan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan III 2023 yang bertumbuh sebesar 1,96% (year on year/yoy) atau lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,92%. Pengamat properti, Anton Sitorus menyebutkan, sejumlah strategi hingga […]

Translate »
expand_less