Tangerang Selatan – Sebanyak tiga Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) meminta pemerintah segera merealisasikan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan prakiraan bahwa kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2024 sebesar 166 ribu unit atau setara Rp 26 triliun akan segera habis pada Agustus mendatang.

Menipisnya alokasi pembiayaan rumah subsidi melalui program FLPP tahun ini menuai kekhawatiran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pelaku pembangunan rumah bersubsidi. “Terkait isu kuota pembiayaan rumah subsidi, kami tiga DPD REI, DKI Jakarta, REI Jawa Barat, dan REI Banten melakukan inisiatif koordinasi untuk proaktif. Kami berupaya mencari terobosan konkret bersama para pemangku kepentingan terkait solusi untuk kita eksekusi bersama,” papar Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, pada acara Temu Anggota 3 DPD REI, di Tangerang Selatan, Rabu, 12 Juni 2024.

Soal keterbatasan APBN dalam pembiayaan KPR FLPP, misalnya, perlu adanya terobosan lain oleh pemerintah pada masa transisi. “Apakah bisa dengan (kembali) menerapkan Program Subsidi Selisih Bunga (SSB) atau menggali alternatif pembiayaan dari sumber-sumber yang lain. Pengembang harus realistis karena APBN terbatas.
Sama halnya perbankan, BP Tapera atau BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan dengan REI ke depan untuk memanfaatkan dana kelolaan masing-masing, agar optimal tersalurkan bagi pembiayaan perumahan,” ungkapnya.

Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi penyaluran dana FLPP rumah tapak periode Januari hingga Mei 2024 sebesar 78.705 unit rumah.  Sedangkan realisasi penyaluran dana FLPP periode tahun 2023 mencapai 228.914 unit rumah. Jika diambil perbandingan yang sama, maka kuota FLPP tahun 2024 idealnya setidaknya sebesar 218.808 unit.

Ketua DPD REI Jawa Barat, Lia Nastiti mengatakan pertemuan tiga DPD REI ini merupakan bagian dari upaya berkomunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perbankan sebagai penyalur dana dan pengembang selaku penyedia perumahan. Kegiatan ini berupaya mencari terobosan dan solusi agar permintaan dan pasokan hunian tetap berjalan baik setiap tahun sehingga pada akhirnya akan menurunkan angka backlog rumah.

Risiko Gagal Bayar

Lia menyampaikan, pengembang rumah subsidi di Jawa Barat sangat berharap tindakan konkret pemerintah. Pasalnya, kekurangan kuota pembiayaan dana subsidi berpotensi menyebabkan dampak besar, tidak hanya bagi MBR dan pengembang, tetapi juga untuk 185 industri yang menopang pembangunan serta berdampak pula terhadap bank penyalur kredit.