Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Aspek Hukum Sertipikat Elektronik Dinilai Lemah

Aspek Hukum Sertipikat Elektronik Dinilai Lemah

  • calendar_month Selasa, 9 Feb 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Aturan penerbitan sertipikat elektronik dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) dari sisi hukum dianggap masih lemah. Sebaiknya, aturan ini tertuang dalam beleid yang levelnya lebih tinggi, yaitu minimal Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan undang-undang (UU).

“Ide hukumnya bagus. Namun formula materi muatan tidak memadai dengan Peraturan Menteri ATR. Minimal PP karenanya kontennya hak atas tanah yang mana hak atas harta kelayaaan dijamin UUD 1945. Terlalu lemah kalau hanya diatur oleh Permen ATR,” jelas praktisi hukum properti Muhammad Joni saat dihubungi industriproperti.com, Senin, 8 Februari 2021.

Menurut Joni, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, hanya beleids regels atau peraturan kebijakan.

“Permen hanya beleids regels. Kekuatan berlaku dokumen dan data elektronik, khususnya data yuridis tanah, dan sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak. Levelnya materi muatan UU atau minimal PP,” ungkap Sekretaris Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute.

Dalam pelaksanaan aturan baru pelayanan sektor pertanahan ini, imbuh Joni, sebaiknya dilengkapi dengan sanksi. Hanya saja, kapasitas peraturan menteri untuk pemberian sanksi tidak bisa dilakukan.

“Pengaturannya  tidak sebatas pengakuan data elektronik, namun dilengkapi dengan sistem sanksi yang tidak bisa dicakup kapasitas Permen ATR,” tutup Joni.

Kementerian ATR/BPN sebelumnya menyebutkan, peluncuran sertipikat elektronik dilatarbelakangi oleh efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB). (BRN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • btn jakim 2025

    BTN JAKIM 2025 Sukses Digelar, Diikuti 31.000 Pelari

    • calendar_month Senin, 30 Jun 2025
    • 0Komentar

    JAKARTA – Perhelatan bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2025 sukses digelar Minggu (29/6), yang diikuti oleh 31.000 pelari yang terbagi dalam tiga kategori, yakni 4.000 pelari untuk Marathon (42,19 kilometer), 13.000 untuk Half Marathon (21,00 kilometer) dan 14.000 untuk 10k (10 kilometer). Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP […]

  • nanda widya

    Nanda Widya, Pendiri Metland Group Terima Penghargaan Filantropi dari Taiwan

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • 0Komentar

    BEKASI – Nanda Widya, Pendiri dan Komisaris Metland Group sekaligus Pendiri Yayasan Metropolitan Peduli (YMP) menerima penghargaan 29th Fervent Global Love of Lives Award dari Chou Ta-Kuan Cultural and Educational Foundation (CTK Foundation) atas dedikasinya sebagai filantropi di bidang sosial dan kemanusiaan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Mr. Chou Chin-hua dan Mrs. Guo Ying-lan, pendiri […]

  • Properti Komersial Diuntungkan DP 0% dan Bebas PPN

    Properti Komersial Diuntungkan DP 0% dan Bebas PPN

    • calendar_month Selasa, 27 Apr 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kebijakan Pemerintah dalam melakukan relaksasi di sektor industri properti telah membuahkan hasil. Adanya pertumbuhan peminat membuat sejumlah pengembang kini mulai melirik proyek hunian segmen komersial di rentang harga Rp 200 juta hingga Rp 500 juta. “Di Kota Palembang saat ini rumah yang banyak dicari mulai dari harga Rp 200 juta sampai dengan Rp […]

  • Wamen PKP Fahri Hamzah: FLPP Tak akan Pernah Cukup

    Wamen PKP Fahri Hamzah: FLPP Tak akan Pernah Cukup

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program yang resmi berjalan dan diluncurkan sejak tahun 2010 ini mengasumsikan bahwa hambatan utama kepemilikan rumah bagi MBR adalah akses pembiayaan. “Turunkan bunga, perpanjang tenor, dan rakyat akan bisa membeli rumah. Asumsi itu ada benarnya, […]

  • Grand Boulevard Aniva

    Dipasarkan, Grand Boulevard Aniva Usung 10 Fitur Istimewa

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • 0Komentar

    GADING SERPONG – Paramount Land menghadirkan Grand  Boulevard Aniva ‘The Ultimate Grande Concept’, area komersial terbaru di kawasan Aniva @Paramount Gading Serpong dengan lebih dari 10 fitur istimewa yang belum pernah ada di Gading Serpong. Peluncuran Grand Boulevard Aniva tahap pertama menghadirkan total 44 unit ruko komersial dengan tiga tipe, yakni Tipe Reguler sebanyak 21 […]

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, REI Usung Penuntasan Masalah Perumahan

    Dukung Program 3 Juta Rumah, REI Usung Penuntasan Masalah Perumahan

    • calendar_month Senin, 6 Mei 2024
    • 0Komentar

    JAKARTA – Masalah di sektor perumahan sangat kompleks. Upaya untuk menuntaskan berbagai persoalan itu mendorong Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) untuk mengambil peran dalam perjuangan mengangkat dan menyampaikan permasalahan di sektor perumahan kepada pemerintah termasuk pemerintahan baru yang akan datang. Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan permasalahan di sektor perumahan sangat kompleks dan selama […]

Translate »
expand_less