Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Menteri PUPR: Rumah Subsidi Berkualitas Harga Mati!

Menteri PUPR: Rumah Subsidi Berkualitas Harga Mati!

  • calendar_month Selasa, 18 Mei 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya pembangunan rumah subsidi yang berkualitas. Hal ini karena adanya anggaran negara yang mengucur untuk program pembangunan rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

”Pemerintah tidak hanya memperhatikan kuantitas hunian saja, melainkan kualitas bangunan juga menjadi perhatian serius,” terang Menteri Basuki dalam Pencanangan Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas serta Pelatihan 3.000 Tenaga Kerja Pengawas Rumah Bersubsidi, yang digelar secara hibrid di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 18 Mei 2021.

Basuki menjelaskan, konstruksi bangunan merupakan salah satu unsur yang wajib dipenuhi untuk menjamin keselamatan penghuninya. “Kualitas bangunan harus menjadi perhatian bersama. Bagaimana sektor ini dapat berkontribusi tidak hanya dari segi kuantitas saja, melainkan segi kualitas juga harus dipastikan baik,” kata Basuki.

Lebih lanjut Menteri Basuki menjelaskan, lewat aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk), proses pengawasan di lapangan secara lebih akuntabel dan transparan, sehingga tidak ada praktik main mata antara pengembang dan manajemen konstruksi (MK).

Menteri PUPR juga memastikan bahwa keberadaan aplikasi SiPetruk tidak menghambat pengembang anggota asosiasi perumahan dalam membangun rumah. Aplikasi ini hanya memastikan bahwa rumah yang dibangun tidak bermasalah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“SiPetruk hanya ingin memastikan bahwa rumah yang dijual kepada masyarakat adalah rumah yang layak huni. Kualitas adalah harga mati yang tidak dapat ditawar,” tegas Menteri Basuki.

Namun demikian, Menteri Basuki juga mengingatkan bahwa teknologi informasi hanya merupakan sarana saja, yang perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. “Semua terpulang pada kualitas SDM. Kita harapkan pelatihan ini benar-benar menghasilkan output yang berkualitas,” sambung Menteri Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa pelatihan bagi para tenaga MK, aplikasi SiPetruk akan efektif berlaku pada pada Juli 2021. ”PPDPP bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang memfasilitasi pelatihan bagi 3000 peserta. Pelatihannya secara online dan bertahap di tiga batch, dengan masing-masing batch adalah 1000 peserta,” terang Arief Sabaruddin.

Kendati pelatihan secara daring, materi yang diterima peserta akan sama layaknya pelatihan reguler. Secara garis besar bimbingan teknis pelatihan dengan metode pemaparan materi, tanya jawab, dan lesson learned. Tiap harinya peserta akan menerima pelajaran (materi) yang wajib diikuti sebanyak enam jam. Selama empat hari, peserta pelatihan secara total menerima 24 jam pelajaran.

Kemudian pada hari kelima, peserta akan menempuh tahap assessment (penilaian) untuk sertifikasi yang diuji oleh asesor yang berkompeten di bidangnya. Bagi peserta yang dapat lulus pada tahap assessment, akan menerima Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh Bina Konstruksi yang selanjutnya sebagai syarat untuk dapat mengakses Aplikasi SiPetruk.

Adapun asosiasi pengembang perumahan yang ikut serta dalam penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas ini antara lain: REI (Realestate Indonesia), Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), dan Himperra (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat). Selanjutnya, Apernas (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional), PI (Pengembang Indonesia), Asprumnas (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional), dan PIN (Asosiasi Properti Indonesia).

Berikutnya, Apersi Bersatu, Perwiranusa (Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara), Asperi (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia), Apernas Jaya, dan Asprin (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia). Tidak hanya itu, Apperindo (Asosiasi Pengusaha Perumahan Indonesia), Parsindo (Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia), Perpesma (Asosiasi Perkumpulan Pengembang Sukses Bersama), Appepi (Asosiasi Penyiapan dan Penyediaan Papan Indonesia), Deprindo (Developer Properti Indonesia), AP2ERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia), APSI (Asosiasi Properti Syariah Indonesia), dan Perkumpulan Apersi. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Podomoro Golf View Pacu Pertumbuhan di Area Penyangga Jakarta

    Podomoro Golf View Pacu Pertumbuhan di Area Penyangga Jakarta

    • calendar_month Rabu, 22 Jun 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Kawasan Podomoro Golf View dinilai dapat mendorong pertumbuhan industri properti di wilayah Kabupaten Bogor sebagai area penyangga Jakarta. Kehadiran proyek besutan PT Agung Podomoro Land Tbk ini diyakini dapat mengisi ceruk pasar properti residensial di kawasan tersebut. Pengamat properti Ali Tranghanda menyebut, sejumlah proyek properti yang dibangun pengembang besar lainnya berada relatif jauh […]

  • lahan IKN

    8 dari 12 Pengadaan Tanah IKN Rampung

    • calendar_month Sabtu, 25 Mei 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki 12 paket Pengadaan Tanah yang menjadi target utama Kementerian di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari 12 paket tersebut, sebanyak delapan diantaranya telah selesai. “Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab untuk memastikan bidang-bidang tanah yang digunakan sudah clean and clear,” tulis keterangan resmi Kementerian ATR/BPN yang dikutip […]

  • Edisi September 2020

    Majalah REI Edisi September 2020

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2020
    • 0Komentar

    Dilema Perizinan Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua Masalah kepastian hukum berusaha selalu menjadi persoalan di Indonesia. Terlebih yang berkaitan dengan ritual perizinan tak ubahnya bagai “penyakit” yang sudah sangat lama diidap tetapi tidak kunjung terobati. Berbagai regulasi yang sudah dibuat untuk menertibkan ritual buruk perizinan ini di pusat, nyatanya tetap tumbuh subur […]

  • desa wisata

    Menparekraf Fasilitasi Akses Pembiayaan Desa Wisata Maros Sulsel

    • calendar_month Minggu, 5 Mar 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Guna memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno membuka program Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Desa Wisata di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. “Pembiayaannya berbasis CBT (Community Based Tourism),” kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 3 Maret 2023. Fasilitas akses […]

  • insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (insentif PPN DTP)

    Kabar Gembira! Insentif PPN DTP Diperpanjang Hingga Akhir Desember 2025

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Usulan pelaku usaha properti untuk memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir Desember 2025 akhirnya dikabulkan pemerintah. “Tadi kita mendengar kabar baik, sesudah kita mendapatkan surat dari teman-teman asosiasi pengembang dari REI, HIMPERRA, APERSI, Appernas Jaya, Asprumnas dan semuanya, untuk memohon kepada pemerintah yakni Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator […]

  • Rp 75 Triliun, Alokasi Infrastruktur Digital di APBN

    Rp 75 Triliun, Alokasi Infrastruktur Digital di APBN

    • calendar_month Sabtu, 11 Des 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah terus mendorong transformasi digital melalui investasi di bidang infrastruktur digital. Hal ini tercermin dari total alokasi APBN untuk infrastruktur digital sejak tahun 2019 hingga 2022 mendatang yakni sebesar Rp 75 triliun. “Dari tahun 2019, (investasi di bidang infrastruktur digital) sebesar Rp 7 triliun. Jumlahnya naik menjadi Rp 10 triliun pada tahun 2020. […]

Translate »
expand_less