Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan proses pembayaran pengadaan tanah proyek Tol Yogyakarta – Solo pada seksi I Kartasura – Purwomartani telah mencapai 1.003 bidang tanah senilai Rp 1,15 triliun. Sedangkan total kebutuhan anggaran untuk pengadaan tanah mencapai Rp 17 triliun.

“Progresnya bagus, tidak ada kendala. Anggaran dana yang sudah keluar sebesar Rp1,15 triliun. Kami berharap seksi I ini sudah bisa terfasilitasi untuk penyelesaian pembayarannya. Total luas tanah pada seksi I mencapai 6.791 bidang dengan rencana kebutuhan anggaran pengadaan tanah sebesar Rp 5,7 triliun,” ungkap Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, dalam keterangan pers, Selasa, 11 Mei 2021.

Arie Yuriwin memaparkan, proyek Tol Yogyakarta-Solo terbagi tiga seksi, yakni Seksi I dari Kartasura-Purwomartani sebanyak 6.791 bidang tanah, Seksi II Purwomartani Sleman-Junction Sleman sebanyak 1.479 bidang tanah, dan Seksi III Junction Sleman-Purworejo Jawa Tengah sebanyak 5.252 bidang tanah. Sehingga total pembebasan lahan yakni 13.522 bidang tanah.

Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan, mulai dari pengukuran, identifikasi, verifikasi, hingga penilaian. “Itu sudah sesuai ketentuan. Di Yogyakarta semua penyerahan hasilnya juga sudah selesai. Kalau misalnya 2021-2022 sudah dianggarkan, diharapkan tahun 2023 sudah selesai pembayaran untuk 3 seksi. Kalau sekarang kan baru seksi I yang baru terbangun, Kartasura-Purwomartani,” tuturnya.

Kepala Kanwil BPN D.I. Yogyakarta, Suhendro menyampaikan, pihaknya melakukan proses pembayaran pengadaan tanah secara bertahap. Ia berharap, masyarakat yang sudah dan akan menerima uang pembebasan lahannya bisa menjadi lebih bijaksana, misalnya dengan mendahulukan kepentingan-kepentingan prioritas. “Masyarakat agar menerima imbauan dari Presiden dan Menteri. Pergunakan uang itu untuk membeli tanah lagi, modal usaha, atau kepentingan prioritas lainnya,” kata Suhendro.

Dia mengimbau, agar dalam tahapan berikutnya, masyarakat lebih banyak melakukan koreksi hak-hak yang memang menjadi miliknya. “Jangan sampai ada yang tidak terbayarkan. Ini yang kita selalu komunikasikan baik ke camat, lurah atau pejabat yang lainnya. Kita tidak ingin ada yang terlewatkan,” terang Suhendro.

Sebagai informasi, trase Jalan Tol Yogyakarta-Solo nantinya akan melintasi dua provinsi, yakni trase yang terletak di D.I.Y. sepanjang 60,93 kilometer dan trase yang terletak di Jawa Tengah sepanjang 35,64 kilometer. Jalan tol ini bakal beroperasi secara bertahap mulai tahun 2023 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. (BRN)