Jakarta – Usulan pelaku usaha properti untuk memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir Desember 2025 akhirnya dikabulkan pemerintah. “Tadi kita mendengar kabar baik, sesudah kita mendapatkan surat dari teman-teman asosiasi pengembang dari REI, HIMPERRA, APERSI, Appernas Jaya, Asprumnas dan semuanya, untuk memohon kepada pemerintah yakni Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator […]

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit dan pembiayaan. “Dalam kaitan itu, tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk […]

Bandung – Kendati Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), ternyata persoalan perizinan masih menjadi momok bagi pelaku usaha properti di Provinsi Jawa Barat. Padahal, pasokan papan belum mampu mengejar laju pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan hunian layak. Menyadari pentingnya hal tersebut, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Barat menggagas pendidikan dan pelatihan (diklat) perizinan bidang […]

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) bersama Kementerian PUPR Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Online Sireng, SiKumbang dan SiKasep selama tiga hari pada 12-14 Juni 2023. “Dengan tujuan bahwa teman-teman anggota kami yang berjumlah hampir sekitar 7.000 anggota perusahan dapat mandiri. […]

Semarang – Dewan Pengurus Daerah REI Jawa Tengah (DPD REI Jateng) bekerjasama dengan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selenggarakan Praktik Bareng Amdalnet. Praktik bareng ini dilakukan dalam rangka pengurusan Amdal maupun UKL-UPL Adapun saat ini pengurusan Amdal dan UKL-UPL diselenggarakan melalui website amdalnet.menlhk.go.id. Waktu yang dibutuhkan untuk […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) telah meluncurkan Helpdesk Perizinan, pada Rabu, 15 Februari 2023. Pemerintah bahkan menyebut layanan ini menjadi contoh bagi asosiasi lainnya yang akan membuat helpdesk perizinan berusaha serupa. “Helpdesk REI ini menjadi contoh bagi asosiasi lainnya,” tutur Deputi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Andi Maulana, saat seremoni peluncuran Helpdesk […]

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) menyelengarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Helpdesk Perizinan yang diharapkan akan menciptakan pengembang mandiri dalam mengurus perizinan. “Dengan adanya bimtek ini itu adalah men-training supaya anggota atau sekretariat bisa mandiri, bisa mengurus perizinan secara mandiri,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator REI Bidang Perizinan MT Junaedy ketika […]

Jakarta – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta masukan dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terkait rencana penyusunan regulasi pembangunan IKN agar berdaya saing tinggi. “REI bersama IBM Corporation (International Business Machines) dan BKPM diminta memberikan masukan kepada Badan Otorita IKN pada Rabu, 11 Januari 2023. Tujuannya agar regulasi yang akan terbit dapat menciptakan […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) akan membentuk helpdesk pelayanan perizinan berusaha. Hal ini seiring masih bertumpuknya persoalan perizinan terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). “Dalam sejumlah agenda rapat kerja daerah serta rapat kerja nasional (rakernas) REI, banyak catatan kepada DPP REI dari Pengurus DPD REI. Ada banyak […]

Jakarta – Pengembang daerah mengusulkan terbentuknya Kementerian Perumahan yang fokus untuk menangani program perumahan rakyat pasca Pemilu tahun 2024. “Kami berharap terbentuknya Kementerian Perumahan secara tersendiri dan mandiri pada tahun 2024 mendatang. Kementerian ini harus berdiri sendiri, tidak tergabung dengan kementerian lainnya. Tujuannya agar lebih fokus, terarah dan optimal dalam mengurus program pembangunan perumahan di […]