Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » BP Tapera Ambil Alih Layanan KPR FLPP Tahun Depan

BP Tapera Ambil Alih Layanan KPR FLPP Tahun Depan

  • account_circle Oki Baren
  • calendar_month Sab, 21 Agu 2021

Jakarta – Mulai awal tahun depan pelayanan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) akan beralih sepenuhnya dari PPDPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Saat ini BP Tapera masih menyiapkan seluruh instrumen pendukung agar proses pengambilalihan pembiayaan rumah bersubsidi dapat terlaksana dengan baik.

“Jadi FLPP tahun depan sudah beralih ke BP Tapera ya,” tegas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, seusai membuka Hapernas Virtual Expo Tahun 2021 secara daring, Jumat, 20 Agustus 2021.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjamin bahwa persiapan operasionalisasi BP Tapera sudah siap sepenuhnya di akhir tahun 2021. “Dalam proses pengalihan ini, tim kami dibantu sepenuhnya oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Kami juga berkoordinasi langsung dengan PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR),” tutur Adi.

Menteri PUPR berpesan agar setelah diambil alih oleh BP Tapera, pelayanan KPR bersubsidi tidak menjadi turun. “Sesuai pesan Menteri PUPR bahwa jangan sampai service level dan kualitas pelayanan turun. Kami akan jalankan amanat itu,” ucap Adi.

Lebih jauh Adi menjelaskan, pihaknya akan berkomunikasi dengan bank pelaksana dan pengembang setelah selesai proses pendaftaran Berita Acara Serah Terima (BAST). “November mendatang setelah selesai BAST, kami akan komunikasi dan sosialisasi dengan bank pelaksana dan pengembang. Hal ini supaya tidak ada kebingungan di masyarakat bahwa akan ada dua pelayanan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” beber Adi.

Pertama, yakni layanan KPR berbasis tabungan. “Untuk sementara, produk ini hanya akan melayani ASN (aparatur sipil negara) eks Bapertarum-PNS (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil),” ucapnya.

Kedua, imbuh Adi, yakni pelayanan KPR rumah bersubsidi bagi masyarakat umum. “Meskipun masyarakat umum itu belum memiliki tabungan tetap akan dilayani melalui program KPR FLPP,” pungkasnya. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • kementerian atr

    Kementerian ATR/BPN: Nilai Tanah Berkorelasi dengan Tata Ruang

    • calendar_month Sab, 5 Nov 2022
    • account_circle Sandiyu nuryono
    • 0Komentar

    Jakarta – Direktorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tata Ruang, Gabriel Triwibawa mengatakan, nilai ekonomi tanah sangat dipengaruhi oleh tata ruang. “Perubahan nilai karena adanya perubahan tata ruang menunjukkan korelasi yang kuat antara nilai tanah dengan tata ruang. Contohnya, harga tanah yang hanya dilalui jalan tol, akan lebih murah nilainya dibandingkan […]

  • kek gresik

    Resmi Beroperasi, KEK Gresik Diproyeksikan Jadi Pusat Ekonomi Baru Jatim

    • calendar_month Kam, 24 Nov 2022
    • account_circle Sandiyu nuryono
    • 0Komentar

    Jakarta – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik diproyeksikan mampu menjadi pusat perekonomian baru bagi Provinsi Jawa Timur. Kegiatan utama KEK Gresik adalah di bidang industri metal (smelter), industri elektronik, industri kimia, industri energi, dan logistik. “Setiap KEK yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah harus sudah dapat dinyatakan beroperasi paling lama 3 tahun. Untuk KEK Gresik dalam […]

  • sertifikasi uji kompetensi REI Jawa Barat

    50 Developer REI Jawa Barat Ikut Sertifikasi Uji Kompetensi

    • calendar_month Jum, 13 Sep 2024
    • account_circle Oki Baren
    • 0Komentar

    Bandung – Developer harus merekrut pekerja yang memiliki sertifikasi uji kompetensi sebagai jaminan kinerjanya sesuai standardisasi ketentuan yang berlaku. Hal ini mengemuka dalam Diklat dan Sertifikasi Profesi DPD REI Jawa Barat yang diikuti 50 developer, di Bandung, Kamis, 12 September 2024. “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menginisiasi pelaksanaan kewajiban Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2). […]

  • Tidak Mudah, Pengembangan Kota Baru Butuh Kriteria Jelas

    Tidak Mudah, Pengembangan Kota Baru Butuh Kriteria Jelas

    • calendar_month Sen, 28 Agu 2023
    • account_circle Muhammad Rinaldi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kemajuan pembangunan 10 kota baru publik di Indonesia masih kurang optimal akibat menghadapi banyak kendala. Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 menargetkan setidaknya empat kota baru bisa terealisasi yakni di Maja (Banten), Sofifi (Maluku Utara), Tanjung Selor (Kalimantan Utara) dan Sorong (Papua Barat). Founder SS Center, Soelaeman Soemawinata mengatakan membangun kota […]

  • Pasar Antusias, Gardens at Candi Sawangan Hadirkan Rumah Contoh Terbaru

    Pasar Antusias, Gardens at Candi Sawangan Hadirkan Rumah Contoh Terbaru

    • calendar_month Sab, 27 Jul 2024
    • account_circle Muhammad Rinaldi
    • 0Komentar

    DEPOK – Gardens at Candi Sawangan, sebuah kawasan hunian berkembang di Sawangan, Depok meresmikan unit rumah contoh (show unit) di Cluster Rivergate, Sabtu (27/7). Peresmian show unit ini sebagai bentuk komitmen pengembang Gardens at Candi Sawangan untuk mempercepat progres pembangunan hunian di kawasan tersebut dengan menghadirkan unit rumah yang eksklusif dan modern. Direktur Keuangan Gardens […]

  • Rapat Kabinet bahas pembiayaan perumahan pekerja informal

    Pekerja Informal Bakal Dapat Akses Pembiayaan Perumahan

    • calendar_month Rab, 8 Jan 2025
    • account_circle Oki Baren
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto merancang skema agar kelompok masyarakat pekerja informal dapat mengakses pembiayaan perumahan. Hal itu sebagai upaya kebijakan pro rakyat yang diimplementasikan dalam program penyediaan kebutuhan papan bagi masyarakat. “Keadilan harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor […]

Translate »
expand_less