Tag: industri properti
Kuartal I, Program Sejuta Rumah Tembus 164 Ribu
Jakarta – Pemerintah mencatat capaian kinerja Program Sejuta Rumah (PSR) sepanjang triwulan I tahun 2021 sebesar 164.071 unit rumah. Rinciannya, sebanyak 146.766 ...Kebijakan Satu Peta Cegah Praktik Korupsi
Jakarta – Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di lingkup penataan ruang diyakini efektif dalam upaya pencegahan praktik korupsi. Di masa lalu, ...Reforma Agraria Solusi Atasi Konflik Pertanahan
Jakarta – Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat, Surya Tjandra menegaskan bahwa reforma agraria merupakan solusi penyelesaian konflik pertanahan. Selain itu, ...PUPR Relokasi Rumah Korban Longsor NTT
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyiapkan relokasi pembangunan rumah bagi para korban bencana longsor di Nusa Tenggara ...Urus Izin Tanah, Pengembang Bakal Wajib Gabung Asosiasi
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengakomodasi masukan bahwa pengembang yang akan mengajukan penerbitan perizinan pertanahan ...Akhirnya, Urban Planner Dilibatkan di TABG DKI Jakarta
Jakarta – Banyaknya ketidaksesuaian antara pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memunculkan keprihatinan sejumlah kalangan. Untuk ...Bebas PPN Properti Diusulkan Berlaku 2 Tahun
Jakarta – Pelaku usaha mendorong perpanjangan masa berlaku Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti menjadi dua tahun. Saat ...SML Raih Kredit Sindikasi Rp3,28 T untuk Tol Serpong-Balaraja
JAKARTA – Sinar Mas Land (SML) melalui PT Trans Bumi Serbaraja memperoleh pembiayaan kredit sindikasi sebesar Rp3,28 triliun untuk membiayai pembangunan jalan ...Jawa Timur Sangat Prospektif Jadi Hub Industri Halal Dunia
JAKARTA – Meski memiliki populasi Umat Muslim terbesar kedua di dunia, namun pengembangan produk halal di Indonesia masih jauh tertinggal, bahkan dibandingkan ...Dirjen Tata Ruang Bantah UUCK “Kebiri” Kewenangan Daerah
JAKARTA – Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dituding “mengebiri” atau memotong sejumlah kewenangan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi ...