Pengembang Menjerit, Tambahan Kuota FLPP Belum Realisasi
Jakarta – Pemerintah belum juga merealisasikan tambahan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2024 sebesar 34 ribu unit sebagaimana yang sudah dijanjikan. Akibatnya, pengembang rumah subsidi di sejumlah daerah terancam gulung tikar serta berpeluang memicu lonjakan kredit macet (non-performing loan/NPL) perbankan.
“Kalau tambahan kuota KPR FLPP tidak segera turun di bulan ini, kami khawatir akan banyak developer di daerah terancam gulung tikar. Pengembang kesulitan cashflow bayar pegawai dan tagihan dari pemasok material bangunan,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini saat dihubungi, Sabtu, 14 September 2024.
Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan KPR FLPP Tahun 2024 untuk 166.000 unit rumah atau ekuivalen Rp 13,72 triliun. Namun, alokasi FLPP itu habis terserap pada Agustus 2024 lalu sehingga pemerintah memutuskan untuk menambah kuota KPR FLPP Tahun 2024 untuk 34.000 unit rumah dengan penambahan anggaran sebesar Rp 4,3 triliun.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan soal tambahan kuota tersebut. “Tambahan 34 ribu unit itu karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit sudah habis. Peminat rumah subsidi masih banyak,” tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.
Ahyat menuturkan, dari sekitar 200 perusahaan anggota REI Kalsel, mayoritas adalah pengembang hunian bersubsidi. “Jika kuota tidak segera direalisasikan, maka akan banyak kredit bank yang macet sehingga NPL perbankan bakal melonjak,” tegasnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penyaluran kredit sektor perbankan per Juni 2024 mencapai Rp 7.567,76 triliun. Angka itu naik dibandingkan penyaluran kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) sebesar Rp 6.723,22 triliun.