Abdul Kamarzuki
ATR/BPN Susun Aturan Baru Penataan Ruang
- calendar_month Sel, 8 Mar 2022
- 0Komentar
Jakarta – Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja masih sering menghadapi berbagai kendala dan persoalan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan konsultasi publik. Konsultasi Publik ini membahas perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selain itu, konsultasi publik ini juga membahas Rancangan Peraturan […]
Penyusunan RDTR Harus Libatkan DPRD
- calendar_month Sel, 15 Feb 2022
- 0Komentar
juJakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Tata Ruang (ATR/BPN) terus melakukan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia. Terutama di Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang, Perkotaan Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas. Dalam rangka itu, Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Lintas Sektor yang […]
UUCK Diharapkan Ubah Kerumitan dalam Perizinan
- calendar_month Sen, 4 Okt 2021
- 0Komentar
Jakarta –Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memberikan amanat bahwa tata ruang merupakan dasar dalam semua proses pembangunan di antaranya terkait perizinan lokasi untuk kegiatan usaha berusaha. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki menegaskan hal tersebut dalam Webinar Policy Talks II […]
Dirjen Tata Ruang: RDTR Berkaitan Erat dengan Perizinan Berusaha
- calendar_month Kam, 2 Sep 2021
- 0Komentar
Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), bertempat di Fairmont Hotel, Jakarta pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kerja Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian […]
ATR/BPN Percepat Pembahasan RTRW Kabupaten Agam dan RDTR Kabupaten Jepara
- calendar_month Sel, 31 Agu 2021
- 0Komentar
Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor atas Perubahan Muatan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam dan Perubahan Muatan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Pembahasan RTRW Kabupaten Agam dan RDTR […]
Kementerian ATR/BPN Yakin RDTR Dorong Investasi
- calendar_month Jum, 20 Agu 2021
- 0Komentar
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang secara daring dan diikuti oleh 542 peserta dari perwakilan Kanwil dan Kantah BPN di seluruh wilayah di Indonesia. Pelatihan ini juga menggunakan metode Blended Learning. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki, yang menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut […]
Dirjen Tata Ruang Minta Daerah Bentuk Forum Penataan Ruang
- calendar_month Sen, 14 Jun 2021
- 0Komentar
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta pemerintah daerah untuk segera membentuk forum penataan ruang. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki dalam sosialisasi sosialisasi PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bagi wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Saya […]
ATR/BPN Sosialisasi Terobosan PP 21/2021
- calendar_month Sel, 4 Mei 2021
- 0Komentar
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ada sejumlah terobosan penting yang termuat dalam aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki menuturkan, terobosan dalam beleid itu adalah […]
ATR/BPN Wajibkan KKPR untuk Perubahan Fungsi Hutan
- calendar_month Jum, 23 Apr 2021
- 0Komentar
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewajibkan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi perubahan fungsi kawasan hutan yang belum termuat dalam rencana tata ruang. “Pelaksanaan kegiatan yang lokasinya di kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dan belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang (RTR), wajib melalui KKPR,” ucap Direktur Jenderal Tata […]



