Jakarta – Pemerintah tengah merampungkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai pengganti Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Revisi beleid tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang terbit 31 Maret 2023. “Kami berharap Rancangan Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria mampu […]

Jakarta – Pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dengan menerapkan meaningful participation. “Dalam rangka proses pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut dengan DPR, penting bagi Pemerintah untuk mendapat masukan dari Bapak/Ibu narasumber serta para peserta Konsultasi Publik hari ini (19/1/2023),” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual […]

Jakarta – BUMN Properti diharapkan dapat melibatkan sektor swasta dalam pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Mayoritas pembangunan proyek TOD, khususnya di Pulau Jawa, berada di lahan milik perusahaan pelat merah. “Kami berharap BUMN Properti bekerja sama dengan pengembang swasta agar lebih kompetitif. Orientasi perusahaan BUMN apakah hanya sekadar cari keuntungan, ataukah menyediakan fasilitas […]

Jakarta – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta masukan dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terkait rencana penyusunan regulasi pembangunan IKN agar berdaya saing tinggi. “REI bersama IBM Corporation (International Business Machines) dan BKPM diminta memberikan masukan kepada Badan Otorita IKN pada Rabu, 11 Januari 2023. Tujuannya agar regulasi yang akan terbit dapat menciptakan […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) akan membentuk helpdesk pelayanan perizinan berusaha. Hal ini seiring masih bertumpuknya persoalan perizinan terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). “Dalam sejumlah agenda rapat kerja daerah serta rapat kerja nasional (rakernas) REI, banyak catatan kepada DPP REI dari Pengurus DPD REI. Ada banyak […]

Jakarta – Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Aturan pengganti UU  Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) ini diharapkan dapat mengantisipasi dampak kondisi perekonomian global. “Pertama, kebutuhan mendesak pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait dengan ekonomi […]

Jakarta – Pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Kegiatan ini bertujuan mencetak developer yang tangguh dalam menghadapi tantangan kondisi ekonomi. “Diklat ini dapat membimbing kita untuk bekerja secara lebih baik. Selain mengajarkan tata cara menjadi developer yang benar, pemateri akan menyampaikan berbagai peluang bisnis properti yang ada,” […]

Serpong – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menggelar pelatihan bagi pengembang REI Banten. Program pelatihan yang diikuti 65 peserta bertujuan mendongkrak kompetensi pengembang anggota REI Banten. “Kami berharap setelah mengikuti program pelatihan ini standar kompetensi pelaku usaha properti di Banten bisa naik kelas,” tutur Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan […]

Jakarta – Kebutuhan pasar terhadap profesi Penilai Pertanahan masih sangat besar. Saat ini sumberdaya manusia (SDM) Penilai Pertanahan masih sangat minim yakni 284 orang yang tersebar di sembilan provinsi. Itu pun terkonsentrasi terutama hanya di Indonesia bagian barat. “Peran strategis tersebut akan terus berkembang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan Penilai Pertanahan dan tersebar merata di seluruh […]

Jakarta – Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar bukan merupakan ancaman keberlanjutan bagi dunia usaha. Negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menegakkan PP 20/2021 sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). “Pelaksanaan penertiban tanah dan kawasan telantar seolah menjadi ancaman bagi keberlanjutan […]