Tag: UU CK
Pemerintah Godok Perpres Reforma Agraria
Jakarta – Pemerintah tengah merampungkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai pengganti Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang ...Pemerintah Terapkan Meaningful Participation dalam Pembahasan UU CK
Jakarta – Pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dengan menerapkan meaningful participation. “Dalam rangka proses pembahasan RUU ...BUMN Properti Diminta Libatkan Swasta Garap Hunian TOD
Jakarta – BUMN Properti diharapkan dapat melibatkan sektor swasta dalam pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Mayoritas pembangunan proyek TOD, khususnya ...IKN Minta Masukan REI untuk Ciptakan Regulasi Berdaya Saing Tinggi
Jakarta – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta masukan dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terkait rencana penyusunan regulasi pembangunan IKN ...REI Bentuk Helpdesk Atasi Kendala Perizinan
Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) akan membentuk helpdesk pelayanan perizinan berusaha. Hal ini seiring masih bertumpuknya persoalan perizinan terkait terbitnya ...Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja
Jakarta – Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Aturan pengganti ...Cetak Developer Tangguh, REI Jatim Gelar Diklat
Jakarta – Pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Kegiatan ini bertujuan mencetak developer yang ...Pacu Kompetensi Pengembang, REI Gelar Diklat di Banten
Serpong – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menggelar pelatihan bagi pengembang REI Banten. Program pelatihan yang diikuti ...Kementerian ATR/BPN Tambah SDM Penilai Pertanahan Profesional
Jakarta – Kebutuhan pasar terhadap profesi Penilai Pertanahan masih sangat besar. Saat ini sumberdaya manusia (SDM) Penilai Pertanahan masih sangat minim yakni 284 ...PP Nomor 20/2021 Diklaim Bukan Ancaman
Jakarta – Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar bukan merupakan ancaman keberlanjutan bagi dunia ...